Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi keadaan di tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, yang pemerintahannya tidak diawasi DPR Papua (DPRP) definitif hingga 2024. Saat ini, DPRP yang ada hanyalah DPRP provinsi induk. Belum ada DPRP untuk Provinsi Papua Selatan, Papua
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan, di sisa masa waktu pemerintahan Preside Jokowi yang akan selesai pada 2024 dan tidak bisa maju kembali, problem utama yang mungkin dihadapi adalah loyalitas dan fokus kinerja di lingkaran pemerintahannya. Problem loyalitas pernah terjadi di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, partai-partai
Survei elektabilitas calon presiden yang diselenggarakan Charta Politika di tiga provinsi menunjukkan, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, survei Charta Politika mencatat elektabilitas Ganjar unggul telak dibandingkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyampaikan bahwa Rakernas PDIP beberapa waktu yang lalu membuahkan rekomendasi penting, salah satunya mandat Ketua Umum PDIP kepada Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan para ketum partai. Gerakan PDIP untuk membangun komunikasi ke partai-partai sedikit-banyak akan memberi pengaruh bagi dinamika koalisi yang mulai
Bawaslu mengemukakan kekhawatiran bahwa penggunaan Sipol sebagai alat bantu pendaftaran partai politik akan memicu masalah di kemudian hari. Sebab, penggunaan Sipol seakan-akan menjadi keharusan bagi partai politik untuk mendaftarkan diri. Padahal, sebelumnya, Bawaslu telah membuat putusan bahwa Sipol bukan hal wajib dalam upaya partai politik ikut serta dalam pemilu. Ketua
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Pilpres 2024 paling potensial diikuti oleh tiga poros koalisi. Poros pertama, kata dia, adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi. Lalu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP serta satu poros lagi yang akan terbentuk. Namun demikian, Airlangga mengatakan tetap ada
Presiden Jokowi saat berbincang dengan pemimpin redaksi media di Istana Negara (13/7/2022) meminta menteri-menterinya agak bekerja secara ekstra dalam menghadapi tantangan yang tak mudah, yakni ancaman resesi akibat krisis dan energi. Jokowi pun menyanggah saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Presiden menegaskan, perintah
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan bahwa draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai aturan teknis penjabat kepala daerah, telah 90 persen selesai disusun. Aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah tersebut ditargetkan rampung disusun sebelum Agustus. Namun demikian, tak menutup kemungkinan, formatnya bisa berubah menjadi peraturan presiden (perpres) maupun
KPU mengumumkan Data Pemilih Berkelanjutan Semester I 2022 sebesar 190.022.169 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah pemilih DPB Semester II Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar 637.179 jiwa. Penurunan data pemilih tersebut dikarenakan adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat selama proses pemutakhiran. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, dalam siaran
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam program PAN-sar Murah di Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung (9/7/2022), mengajak para ibu yang hadir untuk memilih putrinya, Futri Zulya Savitri. Zulkifli juga menjanjikan akan menggelar acara serupa setiap dua bulan sekali apabila masyarakat memilih putrinya yang akan maju menjadi calon anggota legislatif dari Daerah
Hasil temuan survei Nasional Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menurun. PPP membutuhkan kerja keras karena saat ini elektabilitasnya berada di urutan sembilan dan angka 2,9 persen. Partai lain yang menempati urutan di atas PPP adalah PDIP 19,9 persen, Gerindra 12,1 persen, Golkar 10,7 persen, PKB
Kendati saat ini di Indonesia terdapat 37 provinsi, Komisi Pemilihan Umum tidak mengubah syarat kepengurusan partai politik untuk mengikuti Pemilu 2024. Keputusan KPU tersebut diapresiasi karena dinilai lebih solutif, terutama oleh parpol nonparlemen dan parpol baru. Sebab, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membentuk kepengurusan di tiga provinsi baru lantaran
