Wacana koalisi besar parpol di Pilpres 2024 belakangan ini mencuat, setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara kemungkinan terciptanya koalisi besar pada pesta demokrasi tahun depan. Skema koalisi besar diprediksi terjadi apabila sebuah koalisi bergabung dengan koalisi parpol lain sehingga tercipta koalisi ‘jumbo’. Airlangga menilai koalisi besar yang terbentuk
Dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri, pimpinan serta sejumlah anggota Komisi II DPR mempertanyakan pertimbangan Bawaslu yang memenangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu (27/3/2023). Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai putusan Bawaslu tersebut membuat
Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan wewenang menentukan bakal calon wakil presiden kepada Anies Baswedan untuk diumumkan bersamaan dengan deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Anies perlu mempertimbangkan secara matang bakal calon yang akan mendampinginya (26/3/2023). Langkah yang salah
Konstelasi politik jelang Pemilihan Presiden 2024 diperkirakan masih dipenuhi ketidakpastian hingga pendaftaran kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. Ketidakpastian dalam kompetisi elektoral jelang Pilpres 2024 salah satunya terlihat dari tingkat elektabilitas tiga sosok potensial capres yang kompetitif. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 12—18 Maret 2023,
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, mayoritas basis PDI Perjuangan atau sebanyak 61,0 persen memilih Ganjar Pranowo menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Di posisi kedua setelah Ganjar, para pemilih PDIP juga menginginkan Prabowo Subianto menjadi capres. Burhanuddin saat menyampaikan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia ‘Dinamika Elektoral Capres dan
Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan partainya membuka pintu agar parpol bisa menjalin koalisi dengan PDIP asalkan tidak saling ngotot-ngototan dalam proses kerja sama politiknya. Menurut Andreas, pembicaraan seputar koalisi sejatinya bisa langsung dibicarakan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, pembicaraan dengan saling ngotot-ngototan akan membuat proses kerja sama
Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberi kesempatan kepada Prima menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan paling lama 10 x 24 jam sejak dibukanya akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU juga diperintahkan untuk menjalankan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Prima. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU, Idham Holik, mengatakan perbaikan dokumen
Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres berpeluang memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, duet kader PDIP dan Ketua Umum Partai Gerindra itu berpeluang memenangkan Pilpres 2024 karena keduanya memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas yang baik, modal partai yang kuat, berprestasi, memiliki
KPU akan mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat pada hari ini (10/3). KPU menyatakan sudah selesai membuat memori banding untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurut Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, KPU bakal memperkaya muatan memori banding dengan pandangan-pandangan yang muncul dalam diskusi yang juga dihadiri sejumlah pakar hukum
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai hendaknya tidak ada partai politik yang seolah menjadikan nilai-nilai, termasuk ideologi sebagai ajang kontestasi. Sebab, semua partai politik memiliki nilai yang diperjuangkan masing-masing. Hal tersebut disampaikan Mardani merespons pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa saat ini
Zainudin Amali telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Presiden Jokowi (9/3). Politisi senior Partai Golkar ini menilai tidak etis jika ia rangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Meskipun surat permohonan
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partai-partai politik semestinya memahami bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi peserta pemilu. Hasto pun menyindir Partai Prima terkait gugatannya kepada KPU terkait tidak ditetapkan sebagai partai peserta pemilu. Hasto menyesalkan bahwa Partai Prima tidak memahami akan ketentuan yang mesti dipenuhi parpol
