Sejumlah akademisi meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, tak hanya terbatas pada pasal-pasal yang diusulkan pemerintah. Hal ini disampaikan pada rapat yang membahas revisi UU ITE dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen (25/1/2023). Saat ini, revisi difokuskan untuk mengubah
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan pihaknya bakal mengurangi jumlah dukungan bakal calon anggota DPD, jika yang bersangkutan terbukti mencatut identitas warga ke dalam syarat dukungan minimum yang mereka serahkan ke KPU provinsi. Hasyim mengatakan, ada dua kemungkinan yang akan membuat seorang bakal calon anggota DPD bakal
Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat menunggu rencana perombakan kabinet (reshuffle). Hal ini disampaikan setelah meninjau proyek sodetan Sungai Ciliwung (23/1/2023). Meski demikian, Jokowi tak memberikan pernyataan lugas, ketika menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan reshuffle dilakukan pada 1 Februari 2023, yang bertepatan dengan Rabu Pon. Wakil Ketua Umum Partai
Hasil survei yang dipaparkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini, memotret kinerja Jokowi dalam tiga bulan terakhir. LSI mengungkapkan, sebanyak 76,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, mengatakan tren peningkatan kinerja presiden sejalan dengan peningkatan positif persepsi pada ekonomi dan penegakan hukum. Pengamat
Para Kepala Desa meminta masa jabatannya ditambah karena jangka waktu enam tahun dirasa tidak cukup untuk membenahi desa. Polarisasi warga yang sulit diredam dan cenderung memanjang akibat pemilihan kepala desa juga membuat pekerjaan kepala desa terpilih menjadi sulit untuk terealisasi dalam 6 tahun. Para kepala desa meminta agar UU Nomor
Ridwan Kamil, mendapat tugas khusus untuk menyosialisasikan kerja-kerja serta prestasi partai kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan Golkar masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan elektabilitas, salah satunya dengan mengerahkan kader baru mereka, Ridwan Kamil (23/01). Kamil mengaku memiliki modal kuat untuk menjalankan tugas partai tersebut,
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom, Pratama Ari Junaedi, mengatakan Gerindra tak ingin PKB melakukan manuver politik karena keinginannya untuk mendorong Muhaimin Iskandar sebagai cawapres belum tercapai. Belum tercapainya kesepakatan pengusungan capres dan cawapres menunjukan Gerindra masih belum yakin terhadap Muhaimin. Ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, elektabilitas Muhaimin
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan bahwa Ketum Prabowo Subianto akan mempertimbangkan hasil Ijtima Ulama Nusantara yang digelar PKB beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Muzani usai peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Kawasan Menteng (23/1). Hasil ijtima ulama yang mengharapkan agar koalisi Gerindra-PKB sudah ada keputusan sebelum
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sudah mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024. Airlangga menyatakan, pengumuman capres dari Golkar bahkan sudah diumumkan sejak Munas (21/01). Keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan Rapimnas hingga Rakernas setelah Munas 2019. Sosok capres tersebut adalah Airlangga sendiri.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Yasonna H Laoly, (19/1/2023), menyampaikan DPP PDIP berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers terkait dengan masalah pemberitaan HUT Ke-50 PDIP (19/01). Tiga media itu adalah Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Tim dari PDI-P akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan
Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, mengakui bahwa Ridwan Kamil memang diusulkan oleh sejumlah kader untuk diajukan sebagai cawapres dari PPP ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Amir menyebutkan, sampai saat ini proses kandidasi capres-cawapres di KIB masih dibahas oleh masing-masing parpol. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, peluang Kamil untuk dicalonkan
KPU memutuskan untuk membentuk tim seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dengan metode seleksi tertutup membentuk tim timsel pada rekrutmen tahun 2023. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan alasan KPU memilih menggunakan metode rekrutmen tertutup sebab, hasil evaluasi pembentukan timsel sebelumnya berkesimpulan bahwa metode pendaftaran terbuka dinilai tidak efisien. Penyebabnya adalah
