Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, menegaskan kepada para kadernya ‘Dewan Kolonel’ ataupun ‘Dewan Kopral’ tak ada dalam AD/ART PDI Perjuangan. Sikap Megawati ini disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan Kamis (22/9/2022). Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan membentuk Dewan Kolonel sebagai dukungan kepada Puan Maharani.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengungkapkan pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhan Prabowo Subianto hendaknya tidak dilihat sebagai pertemuan antar dua menteri, tetapi juga pertemuan dua ketua umum partai politik. Ari menjelaskan pertemuan itu juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjalin komunikasi politik untuk keperluan Pilpres 2024. Jika
Papua kembali diusulkan untuk dimekarkan. Kali ini, Provinsi Papua Barat yang diusulkan dimekarkan lagi menjadi Provinsi Papua Utara. Dalam rapat harmonisasi RUU Papua Utara di ruang Baleg DPR (21/9/2022), salah satu pengusul RUU Provinsi Papua Utara dari Fraksi Partai Nasdem, Roberth Rouw, berharap agar DPR menuntaskan pembentukan DOB Papua sesuai
Pengacara LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo mengatakan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang belum menjamin keamanan data. Hal tersebut lantaran kedudukan dan struktur lembaga otoritas PDP yang tidak diatur secara jelas dalam UU PDP. Disebutkan bahwa dalam Pasal 58 ayat (3) dan (4) RUU PDP dan akan
Komisi II DPR menyetujui semua usulan anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu. Selain pagu anggaran Rp 15,89 triliun, usulan tambahan anggaran Rp 7,86 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum juga langsung disepakati agar dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Komisi II DPR juga menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilu
Sekumpulan kader PDI-P mulai terang-terangan mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai capres 2024. Suara dukungan itu terlihat dari adanya pengakuan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR, yang telah membentuk semacam kelompok yang bertugas mempersiapkan “karpet merah” untuk Puan Maharani menuju pencapresan, yang menamakan diri mereka
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat pernyataannya soal tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur. Menurut Yunarto, Demokrat sedang memulai “perang terbuka” dengan rezim pemerintah kini. Sebab, pernyataan SBY disampaikan berdekatan dengan serangkaian kritik yang
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengungkapkan perkembangan komunikasi terkait koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS semakin baik (19/9). Namun, ada kendala yang membuat ketiga partai tak segera meresmikan koalisi. Satu, belum pernah bekerja sama sebelumnya, sehingga untuk membangun chemistry ranah antarpartai, ranah antara kandidat dengan partai, tidak sederhana. Kedua,
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, dalam keterangan pers, Senin (19/9/2022), mengatakan, kepolisian yang tergabung dalam satuan tugas atau tim khusus yang dibentuk pemerintah hingga saat ini masih bekerja untuk mendalami kasus peretasan oleh Bjorka. Namun, mengenai dugaan pelaku peretasan adalah warga negara asing, Dedi mengaku belum mengetahui
Mendagri mengeluarkan SE Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022. Dalam SE itu disebutkan, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek kepegawaian perangkat daerah, Mendagri memberikan persetujuan tertulis kepada pelaksana tugas, penjabat, dan penjabat sementara gubernur/bupati/wali kota untuk dua hal. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt,
Anies Baswedan buka suara soal kesiapannya maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, jika ada partai politik mengusungnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Anies Baswedan menanggapi menguatnya kabar tiga parpol yakni NasDem, PKS dan Partai Demokrat ingin mengusungnya sebagai capres 2024. Anies menyebut, dirinya tak kuasa menolak panggilan tersebut, termasuk bila
Rapimnas Partai Demokrat yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 September 2022, mengambil tema “Partai Demokrat Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan”. Forum tersebut dihadiri sekira tiga ribu kader dari seluruh wilayah Indonesia. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan Rapimnas diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis untuk menghadapi kontestasi nasional mendatang (15/9).
