PDI Perjuangan mengaku tidak khawatir terhadap kehadiran Ketum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi di acara Silaturahmi Nasional Koalisi Indonesia Bersatu akan menghilangkan suara pemilih Jokowi untuk partainya. Hal ini dikatakan Hasto, karena Projo adalah sekadar relawan dan bukan partai politik. Menurut Hasto, dalam konteks Pilpres, konstitusi mengatakan bahwa
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan penentuan pasangan capres dan cawapres di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan kolektif kolegial. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, seusai penandatangan nota kesepahaman KIB (4/6), menegaskan keputusan
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengadukan dugaan malaadministrasi dalam proses penunjukan penjabat oleh Kemendagri ke Ombudsman RI (ORI) pada Jumat (3/6). Terkait hal ini, Kemendagri akan mengikuti proses tindak lanjut laporan oleh ORI. Kepala Pusat
Intensitas pertemuan ketua-ketua partai saat ini berkaitan dengan dinamika politik pascapembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keberhasilannya menarik PAN dan PPP, menjadikan Golkar leading dalam isu-isu politik terutama terkait Pilpres 2024. Kehadiran KIB bisa jadi dikhawatirkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika mengimbau
Dalam rapat kerja dengan Menseneg (2/6), Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengungkapkan adanya penjabat kepala daerah yang langsung mengundurkan diri usai dirinya dilantik. Sebelumnyna, ada salah satu gubernur yang menolak melakukan pelantikan. Menurut Anwar, polemik terjadi karena pola komunikasi yang tidak baik. Seharusnya Kemendagri yang memiliki kewenangan menunjuk penjabat
Lima hari menjelang rapat dengar pendapat, diagendakan pada Selasa (7/6/2022), untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, sikap sejumlah fraksi terkait isu durasi masa kampanye masih terbelah. Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Golkar mendorong agar masa kampanye dilakukan selama 75 hari, sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi Partai
Ganjar Pranowo mengatakan penetapan capres dari PDIP adalah hak preogratif Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan yang menyebutnya kemlinthi, terlalu berambisi menjadi capres dan tak menghargai Megawati Soekarnoputri. Ganjar menegaskan dirinya hanya fokus melaksanakan tugasnya sebagai gubernur Jawa
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membenarkan adanya pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Namun, membantah dalam pertemuan tersebut dirinya mengusulkan nama Anies Baswedan-Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut lebih menekankan bagaimana proses pembangunan bangsa harus tetap berlanjut. Karena itu, menurutnya, diperlukan situasi agar
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan pada Rabu (1/6), di DPP Kantor Partai Nasdem, dilakukan secara tertutup berlangsung sekitar 4,5 jam. Perjumpaan dua elite politik ini digelar dalam rangka silaturahmi dan makan siang bersama. Prabowo didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra lainnya,
Lembaga Masyarakat Adat Papua menggelar Deklarasi Papua Damai (1/6) dan menyampaikan pernyataan sikap untuk mendukung terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera, serta untuk mendukung pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan pada acara tersebut, mengatakan bahwa upaya menggelorakan perdamaian dan semangat
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengungkapkan akan ada minimal tiga Capres yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam pertarungan Pemilu 2024. Rencana pengusungan minimal tiga capres oleh KIB itu agar tidak ada lagi konsep pemilu polarisasi seperti beberapa tahun belakangan yang malah membelah kedua kelompok pendukung dalam hal
Dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota KPU (30/5/2022), Presiden ingin memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu, yakni pemungutan suara untuk pemilu diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pertemuan tersebut, KPU melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Di antaranya terkait dengan
