Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai elektabilitas para politisi yang menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berpotensi turun imbas pencoretan Federasi sepak bola dunia (FIFA) pada Rabu (29/3/2023). Minimal secara citra sudah pasti turun karena menghalangi kemauan anak-anak muda untuk berprestasi di tingkat dunia.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai Partai Golkar berkemungkinan akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jika mendapat tawaran posisi bakal calon presiden (capres) bagi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Namun, Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka. Dengan
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menggelar konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis (30/3/2023). PDI-P meminta masyarakat untuk tidak saling menyalahkan seusai Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Hasto mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa memang punya niat yang kuat di dalam membangun
Hasil survei opini publik di 78 Daerah Pemilihan (Dapil) di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan PolMark Research Center-PolMark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas tiga tokoh yang digadang akan maju sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024 berada di posisi teratas, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies
Kepala Lembaga Riset Keamanan dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research/CISSReC), Pratama Persadha, mengatakan bahwa dalam era digital, serangan siber dapat menjadi ancaman serius bagi penyelenggara pemilu (30/3/2023). Terlebih, KPU dan Bawaslu banyak menggunakan teknologi dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Menurut Pratama, ancaman serangan siber yang dapat menyerang KPU dan
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan bahwa berdasarkan hasil uji petik dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), pihaknya menemukan 6.476.221 pemilih yang tidak memenuhi syarat/TMS (29/3/2023). Selain menemukan jutaan pemilih TMS, Bawaslu juga mencatat ada dua kategori pemilih yang perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan pemilu, yakni pemilih penyandang disabilitas (174.454 orang)
Kepala BSSN, Hinsa Siburian seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR yang berlangsung tertutup (29/3/2023), mengatakan tengah mempersiapkan pengamanan sistem digital lembaga negara terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Berkaca dari Pemilu 2004-2019, terdapat tiga tipe serangan siber yang teridentifikasi selalu terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Pertama, serangan siber yang bersifat sosial, yakni
Presiden Jokowi kembali mengatakan bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan secepatnya dalam waktu dekat. Hal ini dikatakan Presiden di Maros, Sulawesi Selatan (29/3/2023). Reshuffle Kabinet dilakukan menyusul mundurnya Zainudin Amali dari jabatan Menpora. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Johan Budi, berharap Menko Polhukam Mahfud MD tak di-reshuffle oleh Presiden Joko
Wakil Ketua Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyarankan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengundurkan diri dari jabatannya jika memang ingin terlibat atau mendukung salah satu bakal calon tokoh peserta Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Ardi terkait pernyataan Budi Gunawan yang dinilai beraroma politis saat menyampaikan pujian kepada Menteri Pertahanan
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P, Bambang Wuryanto, mempertanyakan kemampuan dalam mengejawantahkan keinginan wacana pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurut Bambang, keinginan untuk memenangkan kompetisi pilpres merupakan hal yang lumrah. Asalkan, keinginan wacana pembentukan koalisi besar itu turut mengukur kemampuan
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, membenarkan bahwa perangkat keras peladen data administrasi kependudukan rata-rata berusia lebih dari 10 tahun (28/3/2023). Sejak dibangun pada 2011, perangkat kerasnya tidak pernah dilakukan peremajaan, karena suku cadang perangkat itu sudah tak diproduksi lagi. Akibat perangkat keras yang uzur itu, beberapa waktu lalu sempat terjadi gangguan
Pasal soal pemilu susulan dan pemilu lanjutan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat merupakan advokat yang sebelumnya juga menggugat UU Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa. Gugatan telah diregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XXI/2023. Viktor mengaku khawatir frasa “gangguan lainnya” pada Pasal 431 dan 432 UU Pemilu, yang dapat dijadikan alasan pemilu
