Perludem mendesak Presiden Joko Widodo tak membiarkan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, atau gubernur, tanpa aturan teknis seperti saat ini. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai bahwa orang-orang di sekitar presiden semestinya mengingatkan Jokowi untuk tidak membiarkan keadaan saat ini (11/10). Tanpa mekanisme yang transparan dan
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan walaupun belum memastikan tanggalnya, Hasto memperkirakan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023 mendatang.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyampaikan kekahwatiran akan terganggunya stabilitas pemerintahan pascadeklarasi bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Hasto mengatakan PDI-P tidak intervensi kedaulatan partai lain, tetapi jangan sampai skala prioritas yang disampaikan Pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan Pak Jokowi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan setidaknya ada pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan oleh Heru Budi Hartono setelah nanti dilantik menjadi Pj Gubernur Jakarta, yaitu persoalan banjir dan soal kebutuhan dasar warga Jakarta (salah satu adalah soal jaringan air bersih). Selain itu, beberapa hal lain yang harus
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menilai bahwa Pemilu 2024 harus belajar dari kontestasi-kontestasi sebelumnya. Karena itu, PKS mendorong hadirnya lebih dari dua pasangan capres dan cawapres di 2024.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Sabtu (8/10) terkesan datar, tanpa ada kejutan. Pernyataan Puan juga hanya mengulang sebagaimana pertemuannya dengan Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar.
Anggota Ombudsman RI (ORI), Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, pihaknya terus melanjutkan proses kerja terkait pengaduan sejumlah organisasi masyarakat tentang pengangkatan penjabat kepala daerah (6/10/2022). Kini, Ombudsman tengah memasuki proses resolusi dan pemantauan. Pada pertengahan Juli 2022, ORI merilis LAHP terkait pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah. Hingga tenggat waktu
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung menyatakan dukungan secara terbuka ke Anies Baswedan. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, pernyataan Akbar tersebut dinilai dapat menggoyahkan soliditas di internal Golkar. Pertama, Akbar Tanjung masih menjadi tokoh sentral di Golkar. Pengaruhnya masih sangat kuat di akar rumput
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres (6/10). Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berpesan kepada seluruh kader agar jangan pernah berpikir kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan kebaikan yang sama. Muzani menambahkan, Prabowo dan Partai Gerindra pernah diingatkan potensi Anies yang akan maju
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya kemungkinan akan mengumumkan pasangan calon yang akan diusung pada Pilpres 2024 bersamaan dengan rekan koalisi pada Pemilu 2024 (6/10). Namun, Hasto tak mengetahui kapan kepastian akan hal itu dilakukan, karena menurutnya, waktu menuju Pemilu 2024 masih panjang. Soal pencapresan sendiri, Hasto mengatakan,
Bawaslu menyatakan berdasarkan 10 putusan Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terbukti melakukan pelanggaran verifikasi administrasi pemilu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi, menyatakan kegiatan verifikasi administrasi terhadap status anggota parpol yang diragukan keanggotaannya lewat video call adalah tindakan tanpa dasar hukum atau kewenangan. Proses klarifikasi data ganda keanggotaan parpol lewat
Pengamat Politik yang juga pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan, dengan dideklarasikannya Anies Baswedan oleh Partai Nasdem setidaknya tiga nama sudah dipastikan menjadi gambaran di pilpres 2023 (5/10). Tiga nama ini setidaknya memiliki tiket elektoral yang lebih jelas. Partai Gerindra sudah pasti mencalonkan Ketua
