Analis politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menyampaikan simulasi peta koalisi jelang Pilpres 2024 seiring menghangatnya suhu politik dan adanya sejumlah parpol yang mulai terlihat menyusun koalisi. Peta politik pilpres di Indonesia unik dan dinamis sehingga benar adagium yang menyebut ‘tidak ada kawan dan lawan politik yang abadi, yang abadi adalah
Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, menyebut nama-nama capres akan menjadi agenda penting untuk dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang akan digelar selama tiga hari (21-23/06). Namun, Puan enggan menyebut sejumlah nama yang telah masuk daftar bursa capres PDI-P. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, selain soal
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan Polri masih menggodok apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pengamanan serta kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya dengan membentuk Satgas Nusantara dan Operasi Mantap Brata. Polri menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik dan pesta demokrasi berlangsung dengan aman,
PKS bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mulai hari ini hingga besok, Selasa (21/6/2022), di Hotel Sahid, Jakarta. Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan PKS juga akan membicarakan mengenai Pilpres 2024. PKS harus berkoalisi sehingga setelah Milad ke-20 PKS yang lalu, PKS cukup intens menjalin komunikasi dengan beberapa
Partai Gerindra dan PKB bersepakat menjalin kerja sama politik untuk pileg, pilpres, dan pilkada 2024. Kesepakatan tersebut terjadi usai kunjungan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (18/6) malam. Muhaimin berharap kerja sama dalam Pemilu 2024 bisa dilanjutkan bersama partai-partai lain. Wakil
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan komposisi kabinet baru seusai perombakan harus dapat menyelesaikan masalah riil di masyarakat (16/6). Misalnya, harga minyak goreng harus tuntas kurang dari 30 hari sehingga jelas tolok ukur dan timeline-nya. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan menteri dan wakil menteri baru harus bekerja
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, dalam pidato pembukaan rapat koordinasi kepala daerah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta (16/6), menegaskan seluruh kader harus memprioritaskan masyarakat, dan tidak terbawa dalam hiruk-pikuk Pemilu 2024 terlalu dini. PDI-P berbeda dengan PKS maupun dengan Demokrat. PDI-P memiliki keyakinan politik pada zaman Pak SBY, dengan lebih memilih
Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi yang paling banyak diusulkan oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem, pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, dalam Rakernas lanjutan (16/6/2022). Terdapat 32 DPW NasDem yang merekomendasikan Anies sebagai capres, 29 DPW NasDem mengusulkan nama Ganjar, sedangkan
Sekitar 10.000 buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, pada Rabu (15/6/2022). Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan, ada lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa. Pertama, buruh menolak revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) karena pembahasannya kejar tayang dan tidak melihat partisipasi publik secara luas.
Presiden Jokowi menjamu makan siang ketujuh ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Jamuan makan siang dilakukan sebelum melantik menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle. Menko Bidang Perekonomian yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebut pertemuan tersebut untuk membahas konsolidasi partai politik untuk menghadapi berbagai tantangan di masa
Pengamat Politik UI, Andri W Kusuma, menilai perombakan kabinet bukan melulu soal perbaikan kinerja. Dikhawatirkan, apabila reshuffle kabinet ini diselubungi oleh niatan untuk kepentingan politik. Jika berbasis pada mengakomodir kepentingan politik sesaat, maka reshuffle tidak ada gunanya. Andri menilik sosok para menteri baru terpilih. Menurutnya, keduanya tidak cukup mumpuni untuk
Menurut peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro, reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi hanya mengakomodasi kepentingan politik elite saja. Sedangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat kurang dipertimbangkan. Siti Zuhro juag menambahkan bahwa reshuffle tidak seiring dengan apa yang dikemukakan Jokowi agar menteri-menteri fokus kerja, tidak kampanye politik sambil kerja, dan tidak impor
