PAN, Partai Golkar, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) secara berurutan mendaftarkan diri sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 ke KPU (10/8). Ketua Umum ketiga parpol tiba berbarengan di Gedung KPU sekitar pukul 10.15. Zulkifli mengatakan KIB berharap Pemilu 2024 dapat menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni, saling
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mendaftar bersama sebagai peserta Pemilu 2024 pada Rabu (10/8). Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengaku ketiga partai akan berkumpul terlebih dahulu di dekat KPU pada pukul 09.00 WIB. Asrul menyampaikan
Peneliti Utama BRIN Prof R Siti Zuhro mengatakan partai Nasdem, PKS dan Demokrat lebih mungkin masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) jika ketiganya gagal membentuk koalisi (9/8). Siti menganalisis, bahwa ketiga partai tersebut lebih berpeluang masuk ke KIB karena faktor historis. Apalagi, PDIP sejak awal sudah menutup pintu untuk berkoalisi dengan
Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah (sebesar Rp 3,69 triliun) untuk melaksanakan tahapan dan dukungan tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 2022 ini (9/8). Tahapan pemilu yang dapat dilaksanakan di antaranya perencanaan program dan regulasi serta pendaftaran peserta pemilu, verifikasi, dan penetapan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan dana sebesar Rp 3,6 triliun yang telah dicairkan Menteri Keuangan kepada KPU cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu di tahun 2022 ini, bahkan bisa berlebih (9/8). Anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 8 triliun. Tito menyebut pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp 4,4 triliun
KPU telah menerima 18 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu. Sebanyak 13 di antaranya sudah dinyatakan lengkap berkas dokumennya. Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik, dari total 18 parpol yang mendaftar, 13 parpol dinyatakan lengkap. Adapun dari 13 partai politik tersebut, 10 di antaranya sudah memasuki tahapan verifikasi
Partai Gerindra dan PKB semakin memperlihatkan keeratan hubungan, setelah dua ketua umumnya hadir bersama ke kantor KPU (8/8). Ratusan pendukung kedua parpol itu memenuhi jalan dari Masjid Sunda Kelapa hingga kantor KPU. Setelah mendaftarkan parpolnya masing-masing, Prabowo dan Cak Imin menyampaikan pesan untuk menghadapi kontestasi elektoral 2024. Prabowo menyampaikan, Partai
Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui biaya perlindungan bagi petugas ad hoc penyelenggara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 (8/8). Satuan biaya perlindungan petugas ad hoc ini termuat dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022. Pemerintah menyetujui
Deklarasi dukungan kepada sejumlah tokoh potensial capres marak digelar di sejumlah daerah pada akhir pekan lalu. Di Jakarta, pada Minggu (7/8), komunitas sopir truk mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Sementara di Kupang dan Gresik, kelompok sukarelawan mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengumuman
Anggota KPU Idham Holik mengatakan apa yang akan disampaikan Partai Politik (Parpol) usai mendaftar di KPU dikembalikan kepada Parpol, dalam hal ini termasuk mendeklarasikan koalisi. KPU membenarkan PKB dan Gerindra akan mendaftar pada Senin (8/8) di jam yang sama, yaitu jam 15.00 WIB. Meski di jam yang sama, Idham menjelaskan
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan sembilan partai politik telah masuk tahapan verifikasi administrasi dan diterbitkan berita acara dengan dokumen lengkap. Pelaksanaan verifikasi administrasi dilaksanakan untuk partai yang dokumennya sudah dinyatakan lengkap. Hingga hari ketujuh, bagi 14 partai yang telah mendaftar ke KPU, telah diterbitkan berita acara dengan dokumen lengkap sebanyak
KPU mengungkapkan sejumlah anggota KPU dari kota/kabupaten tercatut nama dan NIK oleh partai politik dalam aplikasi Sipol tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Laporan tersebut berdasarkan pengecekan mandiri di website info.pemilu.kpu.go.id. Kendati demikian, KPU belum bisa mempublikasikan nama partai politik yang mencatut anggota KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa pihaknya masih
