Puan ditetapkan sebagai ketua dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI pada Selasa (1/10/2024) sore di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebagaimana aturan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemilihan Ketua dan 4 Wakil Ketua DPR RI didasarkan pada urutan partai yang memperoleh kursi terbanyak di
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 Sultan Bachtiar Najamudin ingin menjadikan DPD sebagai lembaga yang kolaboratif dan inklusif ke depan. Sultan menegaskan bahwa DPD bukan lembaga yang eksklusif dan selalu memprotes apa yang dilakukan oleh Negara. Sultan mengatakan, DPD akan mendukung kebijakan-kebijakan baik yang dijalankan oleh negara. Sultan mengaku
Wacana pertemuan presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri kian menguat. Prabowo mengaku berharap pertemuan dirinya dengan Megawati bisa terwujud sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Hal ini disampaikan Prabowo seusai mengikuti agenda pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR (1/10/2024).
Berdasarkan Pasal 427D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3, susunan pimpinan DPR periode 2024-2029 ditetapkan sesuai urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Menindaklanjuti UU tersebut, Puan Maharani dari Fraksi PDI-P ditetapkan sebagai ketua DPR. Kemudian, wakil ketua DPR bakal dijabat oleh Adies Kadir
Masa jabatan anggota DPR 2024-2029 dimulai seiring dengan pelantikan yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Selain para anggota DPR, bakal dilantik pula 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasil survei Kompas periode September 2024, menyatakan mayoritas publik yakin akan kapabilitas anggota DPR 2024-2029 dalam menjalankan tiga
Pemerintah memulai Rilis Terbatas Tahap Pertama produk INA Digital sebagai bagian dari integrasi layanan digital pemerintah Indonesia. Rilis terbatas ini sebagai langkah awal untuk memperoleh masukan dalam pengembangan lebih lanjut. Tiga produk yang dirilis secara terbatas adalah INApas, INAku, dan INAgov. INApas adalah layanan identitas digital terpadu untuk akses ke
Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menganggap Bawaslu dan KPU melampaui batas karena ikut campur soal pemecatan dua kadernya yang menjadi caleg terpilih DPR RI. Mestinya KPU dan Bawaslu tidak mengambil keputusan lebih dulu karena tiga kader yang dipecat itu tengah melakukan langkah hukum melalui mahkamah partai dan pengadilan. Ketiga caleg terpilih
Bawaslu Kota bogor melihat adanya indikasi pelanggaran maulid nabi menjadi kampanye terselubung calon kepala daerah. Hal itu menjadi keprihatinan dari Bawaslu kota Bogor terkait adanya upaya tersebut. Komisioner Bawaslu Kota Bogor Anto Siburian menjelaskan kegiatan Maulid Nabi tersebut jangan menjadi kampanye terselubung dari Pasangan calon kontestan Pilkada serentak 2024. Sementara
Militer Israel mengumumkan pada hari Sabtu (28/9) bahwa pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tewas dalam serangan di Beirut. Lebanon pun berduka atas kematian Hassan Nasrallah. Juru bicara militer Kapten David Avraham juga mengonfirmasi kepada AFP, bahwa pemimpin Hizbullah tersebut telah “terbunuh” setelah serangan Israel pada hari Jumat (27/9) di ibu kota
Selama 2019-2024, dalam fungsi legislasi, tak kurang dari 130 rancangan undang-undang telah selesai dibahas DPR bersama pemerintah. Produk-produk legislasi yang sesuai dengan aspirasi rakyat berdampak pada citra positif DPR, yang mencapai 62,6 persen (survei pada Juni 2024). Respons positif ini erat kaitannya dengan pembahasan RUU KIA akhirnya disahkan pada 4
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Korps Lalu Lintas Polri mengantisipasi penggunaan knalpot brong selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Kapolri mengatakan antisipasi itu harus dilakukan karena ada fenomena penggunaan knalpot brong pada Pemilu 2024 sehingga ada kecenderungan akan kembali muncul pada masa kampanye pilkada. Selain mengantisipasi
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan rencana Prabowo menambah jumlah kementerian akan mengakibatkan dampak buruk bagi efektivitas tata kelola pemerintahan (26/9/2024). Padahal, salah satu tugas pemerintah adalah mengawal reformasi birokrasi berjalan pada rel yang tepat. Penambahan kementerian juga akan berimplikasi pada penambahan jumlah menteri, pejabat eselon
