Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pengajuan praperadilan merupakan hak tersangka. KPK tidak akan khawatir dengan banyaknya pengacara yang mendampingi kubu pemohon, Hasto (14/01/2025). Sebagai termohon, KPK bakal menyiapkan diri dari aspek pembuktian. Secara umum, tim hukum KPK sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan praperadilan, khususnya perihal pembuktian formil. Bahkan, KPK
Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Sidarto Danusubroto, mengaku mendapat pesan dari orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mewujudkan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pesan tersebut telah disampaikan kepada Megawati pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI-P. Megawati disebut menyambut baik ajakan pertemuan
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan belakangan ini memang ada pertemuan-pertemuan yang digagas oleh perwakilan, baik dari Gerindra maupun dari PDI-P, untuk mewujudkan pertemuan Prabowo dan Megawati (13/01/2025). Namun, ia enggan mengungkap siapa mediator dari dua partai yang dimaksud. Dasco belum dapat memastikan kapan Prabowo dan Megawati bakal
Hasto Kristiyanto menyampaikan surat permintaan penundaan pemeriksaan kepada pimpinan KPK saat menjalani pemeriksaan perdana (13/1/2025). Kuasa hukum meminta KPK untuk mempertimbangkan proses praperadilan yang tengah ditempuh Hasto soal penetapan status tersangkanya. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, seusai pemeriksaan Hasto, mengungkapkan, permohonan penundaan ditolak oleh penyidik. Tak hanya penyidik, pejabat
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku sudah mulai mempelajari hak dan kewajibannya selaku tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan Hasto sebagai persiapan untuk menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya. Dalam kesempatan ini, Hasto juga memastikan bakal memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung KPK pada Senin (13/1/2025). Hasto mengatakan akan
Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, memastikan PDI-P tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pramono menegaskan posisi PDI-P yang tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, meski tidak tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Sikap tersebut juga selalu ditekankan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, resmi mengumumkan tim transisi yang akan membantunya sembari menunggu waktu pelantikan. Pengumuman ini disampaikan setelah keduanya ditetapkan oleh KPUD Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih 2024-2029 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025). Pramono mengatakan, tim
Sejumlah warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengajukan permohonan agar pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota diulang pada tahun 2025. Permohonan ini disampaikan dalam petitum perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh dua warga Banjarbaru, Udiansyah dan Karim. Kuasa hukum Pemohon, Denny Indrayana, mengatakan Pilkada Banjarbaru yang berlangsung pada
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, menampakkan diri saat konferensi pers terkait persiapan peringatan HUT Ke-52 PDI-P pada Kamis (9/1/2025) di kantor DPP PDI-P, Jakarta. Dalam konferensi pers, Hasto memaparkan beberapa persiapan untuk memperingati HUT PDI-P pada Jumat (10/1/2025). HUT Ke-52 PDI-P kali ini mengusung tema ”Satyam Eva Jayate” dengan subtema ”Api
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya-Abdul Rani, menggugat hasil Pilkada Medan yang dimenangkan paslon nomor urut 1, Rico Tri Putra Bayu Waas-Zakiyuddin Harahap. Dalam Perkara 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025, mereka menyebut selisih suara paslon 1 dan paslon 2 disebabkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Pada Rabu (8/1/2025), Ronald Paul Sinyal, salah satu penyidik yang menangani perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dipanggil oleh penyidik ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, dan advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah. Seusai diperiksa, Ronald mengaku ditanya seputar
MK akan memulai sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024 pada 8 Januari 2025. Dari laman mkri.id, terdapat 47 perkara yang akan disidangkan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dari 47 perkara yang akan disidangkan, satu perkara merupakan PHPU Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh kandidat
