Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke Indonesia, Selasa dan Rabu (11-12/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan menyambut kunjungan Erdogan ini dengan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (12/2/2025). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Senin (10/2/2025) malam, memastikan penyambutan khusus disiapkan untuk Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emine. Pada 10
Tim Biro Hukum KPK bakal menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDI-P pada Selasa (11/2/2025). Dalam sidang sebelumnya, Plt Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan pihaknya akan menghadirkan empat orang ahli yang akan menjelaskan proses penegakan hukum oleh penyidik KPK. Sidang pada Selasa (11/01/2025)
Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan perbedaan sikap terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas oleh pemerintahannya. Ketika ditanya soal pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek IKN, Jokowi menyebutkan bahwa IKN adalah proyek pemerintah dan ia tidak ingin dilibatkan lebih jauh. Hal ini disampaikan Jokowi di kediamannya
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan, jumlah kepala daerah yang bakal melaksanakan retret mencapai 505, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Bima menyatakan, pelantikan kepala daerah akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Sehari berikutnya, retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung di
Kuasa hukum Hasto Kristiyanto mempertanyakan alat bukti baru atau novum yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). Agenda sidang ialah pembacaan jawaban oleh pihak termohon, KPK, terhadap gugatan status tersangka terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Perwakilan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy,
Riska, bukan nama asli, ASN salah satu kementerian mengeluhkan tertundanya pencairan anggaran untuk berbagai keperluan kantor akibat instruksi efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Riska bilang, hingga saat ini belum ada pencairan anggaran selain gaji pegawai. Menurutnya, hal ini menyebabkan berbagai pekerjaan administratif terhambat. Selain itu, banyak tenaga konsultan individu yang sebelumnya membantu
Menkomdigi, Meutya Hafid, mengatakan pihaknya akan membuat aturan terkait perlindungan anak di ruang digital. Dalam aturan ini, pembuatan media sosial bakal dibatasi berdasarkan usia. Namun demikian, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) belum mencakup batasan usia dalam pembuatan akun digital. Meskipun telah melalui tahap harmonisasi, RPP tersebut, menurut Meutya, konsultasi dengan Presiden
BMKG mendeteksi keberadaan siklon tropis Taliah yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa siklon tropis tersebut terpantau berada di Samudra Hindia bagian selatan Jawa Timur. Dampak dari siklon tersebut diperkirakan akan menyebabkan hujan dengan intensitas sedang
Komisi Pemilihan Umum RI memerintahkan jajarannya di daerah untuk segera menetapkan pasangan calon kepala-wakil kepala daerah terpilih. Hal ini terutama untuk daerah yang gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada-nya diputuskan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Anggota KPU, Idham Holik, menyampaikan rapat pleno (penetapan pasangan calon terpilih) dapat dilaksanakan secara
Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi membatalkan program kebijakan yang membuat gaduh masyarakat. Dia kini membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram. Sementara sebelumnya, Prabowo juga pernah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Pembatalan itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa perekrutan ahli siber dari sipil sebagai bagian dari satuan siber sudah mulai dilaksanakan. Panglima Agus mengaku, sudah merekrut sejumlah ahli siber yang dulunya seorang peretas atau hacker sebagai tentara siber. Mereka ditempatkan di satuan siber yang dibentuk TNI. Hal ini disampaikan Panglima
Mahkamah Konstitusi memutuskan hanya 20 perkara dari 158 perkara yang pemeriksaannya lanjut ke tahap pembuktian lanjutan. Pemeriksaan sebanyak 138 perkara lainnya kandas atau terhenti karena beberapa alasan. MK juga mengeluarkan penetapan untuk 27 perkara yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemohon dan sembilan perkara yang gugur, serta menyatakan 97 perkara
