Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional menjajaki kemungkinan membentuk poros baru. Upaya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk poros koalisi baru mengemuka setelah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengunggah foto pertemuan keduanya di akun media sosial masing-masing, Sabtu (27/5/2023). Keduanya sama-sama mengikuti
Ketua Tim Koordinator Relawan Ganjar untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Ahmad Basarah, mengatakan Kantor Pusat Relawan Ganjar akan diresmikan langsung oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 1 Juni 2023. Basarah juga mengatakan, saat ini ada 650 organ relawan yang terverifikasi mendukung ganjar. Jumlah tersebut belum termasuk relawan Jokowi dan
Pemanggilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka oleh DPP PDI-P setelah pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai menjadi penanda bagi Presiden Jokowi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, pemanggilan ini berarti PDI-P ingin menunjukkan nyali bisa menegur presiden bahkan hingga keluarganya jika kedapatan
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pembahasan cawapres untuk Ganjar Pranowo masih berproses. Proses tersebut juga berkaca pada Pilpres 2014 dan 2019, di mana cawapres diputuskan dengan melihat konstelasi politik. PDIP tak ingin, kontestasi nasional justru membawa risiko politik. Ditanya, apakah cawapres untuk Ganjar akan diumumkan pada Peringatan Bulan Bung Karno
Survei Litbang “Kompas” menunjukkan makin terpusatnya pilihan publik pada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dalam bursa bakal calon presiden. Survei kali ini menunjukkan adanya peningkatan keterpilihan Prabowo hingga mampu mengungguli Ganjar yang pada dua periode survei sebelumnya memuncaki tangga elektabilitas. Sementara itu, Anies stabil di urutan ketiga dengan
Indonesia Corruption Watch (ICW) serta sejumlah organisasi pemantau pemilu dan pemerhati hukum menuding KPU memberikan ‘karpet merah’ kepada eks narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai bakal caleg Pemilu 2024. Putusan MK melarang eks narapidana, termasuk eks narapidana kasus korupsi, dengan ancaman lima tahun atau lebih untuk menjadi caleg selama lima
Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, sebuah koalisi yang terdiri atas puluhan organisasi masyarakat sipil, meminta Bawaslu menggugat peraturan KPU RI yang dapat mengurangi jumlah bakal caleg perempuan pada Pemilu 2024. Mereka meminta gugatan dilayangkan apabila KPU RI tak kunjung mau merevisi aturan tersebut. Desakan itu termuat dalam surat somasi yang diserahkan
Menurut Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pertemuan Prabowo dengan Gibran pada Jumat (18/5) hanya untuk menemani makan malam karena Gibran sebagai Wali Kota Surakarta dan Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan. Pertemuan keduanya pun bukan pertemuan yang baru pertama kali terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo sebagai bakal calon presiden Gerindra mendapat
Sejumlah bakal capres yang didukung parpol dan koalisi parpol belum menentukan bakal cawapres yang akan mendampinginya. Ditemui seusai menyampaikan pidato politik dalam acara “Temu Relawan Kebangsaan Anies Baswedan” di Jakarta, Minggu (21/5/2023), Anies mengakui bahwa proses penentuan pendampingnya masih berjalan. Ia belum mau memberitahukan sejumlah sosok yang termasuk dalam pembahasan.
Dari tujuh indikator kinerja pemerintah yang dalam survei Kompas Januari lalu dinilai publik belum baik, pada survei Mei 2023 tersisa dua indikator, yakni memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Adapun lima indikator lain yang pada survei Mei 2023 kepuasan publik menjadi di
Masyarakat sipil mengingatkan bahwa prosedur yang ditempuh pemerintah dalam menunjuk para penjabat gubernur, bupati, ataupun wali kota tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menyelenggarakan diskusi bertajuk ”Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi” pada Minggu (21/5). Bivitri Susanti mengatakan, pada dasarnya konstitusi mengamanatkan bahwa
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Keterwakilan Perempuan mengingatkan KPU agar tidak tersandera kepentingan partai politik setelah Komisi II DPR menolak rencana perubahan ketentuan penghitungan kuota minimal 30 persen caleg perempuan. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hasil konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah tidak bersifat mengikat.
