Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan 4 pulau di Aceh yang diputuskan masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (15/6/2025). Hal tersebut disampaikannya usai Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil keputusan terkait Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf angkat bicara soal empat pulau di perairan Aceh yang dipindahkan ke Kawasan Sumatera Utara (Sumut). Muzakir Manaf menegaskan, empat pulau itu adalah kewenangan Aceh karena sudah sejak lama menjadi bagian Aceh (12/6/2025). Menurutnya, empat pulau itu adalah hak Aceh lantaran dari segi sejarah hingga iklim mengikuti
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ketimbang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sudah tepat. Menurut Hikmahanto, setidaknya ada tiga alasan mengapa langkah Prabowo dinilai tepat dan menguntungkan posisi Indonesia di kancah global. Pertama, kalau
Juru bicara PDI-P, Aryo Seno Bagoskoro, menyebut partainya menghormati hak prerogratif Presiden Prabowo jika ingin melakukan reshuffle. Presiden pasti memiliki sejumlah pertimbangan dan penilaian kepada para menteri di kabinetnya. Di sisi lain, Aryo memandang isu terkait reshuffle ini mengemuka karena desakan publik terhadap para menteri untuk lebih serius membantu Presiden
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Presiden menilai para pembantunya di Kabinet Merah Putih telah bekerja keras dan masih bekerja dengan baik. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo seusai menghadiri acara International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Setelah
Sejumlah pengamat berpandangan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pemilihan umum (pemilu) perlu segera diatur melalui undang-undang. Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan perlu ada inovasi pikiran serta perbaikan struktur dan aktor dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menurutnya, teknologi dalam pemilu bukan hanya
Untuk mengakhiri kisruh perebutan keempat pulau antarkedua provinsi, pemerintah pusat berencana mengundang gubernur Aceh dan Sumut. Kronologi penetapan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali kepada wartawan di kantornya (11/6/2025).Pada 2008 Tim Nasional Pembaruan Rupa Bumi yang terdiri dari delapan kementerian dan lembaga
Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai mendesak dilakukan agar sistem demokrasi Indonesia lebih partisipatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk teknologi. Hal ini mengemuka dalam diskusi Forum Populi bertajuk “Revisi UU Pemilu: Tata Kelola Demokrasi Partisipatif Berbasis Inovasi” yang digelar Populi Center pada Rabu (11/6/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan,
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum berencana untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Pemerintah lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah dibandingkan membahas reshuffle. Isu reshuffle kembali muncul setelah sejumlah elite Partai Gerindra menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediamannya, di Jakarta. Pertemuan itu terjadi setelah
Badan Legislasi (Baleg) DPR mengungkapkan, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada akan dibahas secara terpisah. Hal tersebut diungkap Ketua Baleg Bob Hasan yang menyebut, revisi UU Pemilu tak akan digabungkan dengan revisi UU Pilkada dengan menggunakan sistem omnibus law
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina meyakini, mantan presiden Joko Widodo tak akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Silfester mengatakan, kendati digadang-gadang sebagai calon kuat, mantan wali kota Solo itu berupaya untuk tak menghalangi figur lain yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon Ketua
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menyatakan partainya membuka pintu lebar kepada Jokowi jika ingin bergabung menjadi kader dan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum. Hal
