KEGIATAN

Regulasi Keuangan Parpol Sebatas Administratif, Dana Ilegal hingga Politik Uang Mengintai

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, secara substansi, regulasi keuangan partai politik dan kampanye di Indonesia belum berdasarkan pada praktik pembiayaan politik yang sebenarnya. Hal ini disampaikan Hurriyah dalam diskusi ”Dari Pembiayaan Partai hingga Kampanye Pemilu: Segudang PR Pembenahan Korupsi Politik” yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch

Selengkapnya »

Rakernas Nasdem Tegaskan Sikap Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedy Ramanta mengatakan, Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sedangkan putusan MK dinilai telah melampaui kewenangan. Dedy mengatakan Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Nasdem dengan lantang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires atau melampaui kewenangan, karena mengubah norma

Selengkapnya »

Revisi UU Pemilu Perlu Dorong Demokrasi Internal Parpol

Koalisi masyarakat sipil mengusulkan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Usulan tersebut disampaikan dalam peluncuran naskah RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil, buku kedua tentang aktor pemilu, yang diselenggarakan secara daring, Minggu (10/8/2025). Direktur Puskapol UI Hurriyah yang hadir sebagai pembicara mengatakan, revisi UU Pemilu tidak

Selengkapnya »

Nasdem Siapkan Regenerasi demi Sukses Pemilu 2029

Partai Nasdem memandang regenerasi kader sebagai langkah penting dalam menghadapi Pemilu 2029. Kehadiran kader-kader muda diharapkan mampu memperkuat elektabilitas sekaligus membuat partai semakin relevan di mata para pemilihnya. Harapan itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sewaktu menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan,

Selengkapnya »

Pimpinan MPR Pastikan Tak Ada Rencana Ubah Pilpres Langsung

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan, tidak ada rencana untuk mengubah sistem Pilpres secara langsung dalam naskah PPHN. Kajian yang disusun Badan Pengkajian MPR juga tidak mencantumkan usulan perubahan itu. Eddy mengatakan Badan Pengkajian kemarin hanya diberi tugas sampai akhir Agustus untuk menyampaikan pengkajian terkait materi dan substansi PPHN. Eddy

Selengkapnya »

Kerja Kabinet Kian Solid, Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Reshuffle

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai tidak adanya rencana perombakan kabinet disampaikan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Presiden menganggap bahwa perombakan belum perlu dilakukan dałam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, Presiden mengapresiasi

Selengkapnya »

Saat Data Pertumbuhan Ekonomi BPS Diragukan, Sri Mulyani hingga Luhut Membela

Keraguan terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terus bergulir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 sebesar 5,12 persen mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu sorotan disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Bhima menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam data yang dirilis

Selengkapnya »

Pelaksanaan PSU Boven Digoel Berjalan Dengan Baik

Pejabat Bupati Boven Digoel Lexi Romel Wagiu mengungkapkan, pemerintah Boven Digoel memandang dan melihat berjalannya PSU Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada Rabu, 6 Agustus 2025 berjalan cukup baik dari pagi hingga siang. Untuk distrik Mandobo dengan 48 TPS, pelaksanaan PSU semuanya dapat berjalan lancar aman dan kondusif.

Selengkapnya »

Istana Tegaskan Abolisi Hanya untuk Tom Lembong, Proses Hukum Terdakwa Lain Tetap Berjalan

Menyusul pemberian abolisi dan pembebasan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dari kasus korupsi impor gula, kuasa hukum sembilan importir swasta yang juga didakwa dałam kasus tersebut meminta agar dakwaan dihentikan. Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah belum membahasnya. Namun, jika permohonan

Selengkapnya »

Menhan soal Pengibaran Bendera One Piece di Bawah Merah Putih: Enggak Pantas

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece yang bergambar tengkorak di dekat atau di bawah bendera Merah Putih menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia menyebut seharusnya masyarakat bisa menyikapi dengan bijak. Sjafrie juga mengungkit bahwa bendera merah putih merupakan hasil kerja keras pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan.

Selengkapnya »
Search