Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa pernyataan sikap ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sementara dokumen pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo merespons tuntutan forum purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden RI. Ganjar mempertanyakan kesalahan alasan dan dasar hingga muncul tuntutan mengganti wakil presiden (27/4/2025). Ganjar menjelaskan proses pergantian wakil presiden harus melalui parlemen. Karena itu, penting untuk menjelaskan alasan dari
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Jakarta Convention Center, pada Sabtu (26/4/2025). Megawati tiba sekitar pukul 19.17 WIB, didampingi oleh Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Selain Megawati, pelantikan ini juga
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri), Valentinus Sudarjanto Sumito, mengatakan banyak usulan DOB muncul sekadar karena (pimpinan daerahnya) pecah kongsi, lebih karena kepentingan elite lokal, kejar anggaran tambahan, atau membuka lebih banyak jabatan baru di organisasi perangkat daerah (27/4/2025). Selain moratorium
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendoakan agar Paus Fransiskus beristirahat dalam damai. Doa itu disampaikan Jokowi dari alun-alun Basilika Santo Petrus, Vatikan. Diketahui, Jokowi menjadi utusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu, 26 April 2025. Menurut Jokowi, kedatangannya ke Vatikan bukan hanya untuk mewakili
MK kembali menggelar sidang sengketa pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh daerah pada Jumat (25/4/2025). Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin pun meminta MK untuk lebih tegas dalam menyikapi gugatan-gugatan tersebut, agar PSU tak kembali terulang. PSU yang kembali diulang dapat mengganggu periodisasi kepala daerah. Hal tersebut tentu
Soal dukungan untuk Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 kembali mengemuka pada beberapa hari terakhir. Pada Selasa, 22 April 2025, Prabowo menanggapi kabar Partai Amanat Nasional (PAN) akan kembali mendukungnya di Pilpres 2029. Prabowo menekankan, saat ini, fokus utamanya adalah bekerja untuk kepentingan rakyat. Wakil Ketua Umum PAN Eddy
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin memaparkan ada 341 usulan pemekaran wilayah, yang terdiri dari 42 usulan provinsi, 252 usulan kabupaten, 36 usulan kota, 6 usulan daerah istimewa, dan 5 usulan daerah otonomi
Pejabat Sementara Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mochamad Nur Arifin (23/4/2025), menyuarakan kekhawatirannya atas rencana revisi UU ASN. Jika kewenangan pengelolaan ASN ditarik ke pemerintah pusat, sentralisasi tersebut bisa berdampak buruk terhadap kelincahan birokrasi di daerah. Meski demikian, Gus Ipin tak menolak jika presiden tetap diberi ruang
Sengketa hasil PSU Kota Banjarbaru tersebut didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/4/2025), oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel selaku pemantau pemilihan dan Udiansyah selaku pemilih. MK diminta untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut satu, Erna Lisa Halaby-Wartono, yang juga pemenang PSU. Hal itu karena pasangan itu diduga melakukan praktik
Presiden Prabowo Subianto enggan menanggapi dukungan dari Partai Amanat Nasional atau PAN untuk maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029. ”Nantilah itu, ya. Kita kerja dulu untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo Subianto menanggapi dukungan dari PAN saat wawancara cegat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Kepala Departemen Politik dan Perubahan
Pada Oktober 2023, pemerintah dan DPR resmi mengesahkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014. Namun, UU kini akan kembali direvisi karena RUU ASN sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usul inisiatif DPR. Di revisi UU ASN nanti, diusulkan
