Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari berharap pemda memberikan asuransi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas KPPS Pemilu 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Asuransi diperlukan bagi petugas pemilu itu mengingat ada 894 orang KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 yang
Revisi terbatas UU Desa (RUU Desa) sebenarnya tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. DPR mendadak menetapkan RUU Desa dalam daftar RUU kumulatif terbuka dengan alasan menyesuaikan dengan putusan MK atas perkara uji materi UU No 6/2014 pada Maret 2023. Pembahasan rumusan RUU Desa di Baleg DPR berlangsung cepat. Pada Kamis
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengakui bahwa nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa masuk dalam kandidat Ketua Tim Sukses (Timses) pemenangan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, Puan belum membahas lebih lanjut perihal tim pemenangan tersebut. Lebih lanjut, Puan menjawab soal kedekatan hubungan Andika Perkasa dengan
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pada Kamis (21/6/2023), mempertanyakan kebijakan KPU RI menghapus ketentuan yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Penyampaian LPSDK sebenarnya tidak memberatkan peserta pemilu, termasuk partai politik. Bagja mengatakan penghapusan LPSDK juga akan membuat pemilih kehilangan sumber informasi untuk mempertimbangkan kandidat yang
Wasekjen PKB, Syaiful Huda, meminta Partai Golkar dan PAN tak mengganggu hubungannya dengan Partai Gerindra. Alasannya, PKB menganggap bahwa hampir pasti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan memasangkan Prabowo Subianto sebagai bakal capres dan Muhaimin Iskandar di posisi bakal cawapres. Syaiful meminta PAN dan Golkar tak mengganggu kesepakatan tersebut. PAN
Pematangan strategi pemenangan tengah dilakukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Bakal capres yang diusung KPP, Anies Baswedan, mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan Tim 8 di Sekretariat KPP (20/6/2023). Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan, Tim 8 tidak lagi membahas tentang bakal cawapres pendamping Anies karena pembahasan mengenai hal tersebut
Hasil survei Indopol Survey and Consulting memperlihatkan, elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melonjak sejak Juni 2022. Setelah terpuruk pada Juni 2022, elektabilitas Prabowo melaju cepat ke puncak elektabilitas pada Juni 2023. Berdasarkan survei ini, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi tokoh yang kuat menjadi bakal capres. Dalam simulasi tiga
Sejumlah pihak memandang SBY sedang melakukan upaya rekonsiliasi ataupun mencoba merebut hati Megawati. Hanya saja, Demokrat dan PDI-P kembali berseberangan untuk Pilpres 2024, setelah selama dua dekade selalu berbeda posisi politik. Bahkan, AHY yang merupakan anak SBY pun mengakui bahwa hubungan PDI-P dan Demokrat tidak akur sejak dulu. Analis komunikasi
Saat melakukan kunjungan ke kawasan industri di Kabupaten Gresik (20/6/2023), Presiden Jokowi mengaku bahwa dalam pertemuannya dengan Prabowo pada hari Minggu, turut membahas Pilpres 2024 dan juga politik. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan Prabowo merupakan hal yang biasa dilakukan seperti pertemuannya dengan para menteri lainnya. Selain dengan Prabowo, Jokowi juga mengatakan
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan melalui media sosialnya, bermimpi melakukan perjalanan menggunakan kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kemudian ditunggu di stasiun Gambir oleh Presiden ke-8. Meski tak menyebut siapa Presiden ke-8 RI yang dimaksud, namun SBY menyatakan sepanjang
Kegandaan bakal calon anggota legislatif ditemukan melalui analisis kegandaan yang dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg. Puluhan bakal caleg ganda setidaknya ditemukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan, hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg, termasuk analisis kegandaan, akan disampaikan ke
Kritik terhadap rencana KPU yang menghapus kewajiban lapor sumbangan dana kampanye semakin masif. Sebanyak 146 organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas kembali bersuara menyikapi pernyataan KPU yang enggan mewajibkan peserta pemilu menyampaikan laporan dana sumbangan kampanye. Kini, koalisi sipil ini menuntut Bawaslu memperingatkan KPU untuk memuat
