Pada Selasa (15/11/2022), akun Bjorka menyatakan memiliki 3.250.144.777 data dari aplikasi PeduliLindungi. Data itu mencakup nama, alamat surel, nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, tanggal lahir, identitas perangkat, status Covid-19, riwayat cek, riwayat penelusuran kontak, hingga vaksinasi. Dalam unggahannya tersebut, Bjorka membagi data yang ia tawarkan menjadi beberapa kategori, yakni
Kemendagri berencana melantik sekretaris daerah untuk tiga daerah otonom baru Papua pada Selasa (15/11/2022). Rencana pelantikan sekretaris daerah itu disampaikan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Sumito (14/11/2022). Menurut Valentinus, sekda tiga provinsi DOB Papua akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mengomentari Presiden Joko Widodo yang belum mengucapkan selamat ulang tahun ke Partai NasDem. Menurut Said, menilai hal tersebut tak bisa disimpulkan akibat miskomunikasi. Presiden Jokowi miliki sejumlah kesibukan beberapa waktu terakhir. Said mengatakan Jokowi selalu menghormati para ketua umum parpol, semua pemangku kepentingan, serta politik.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Provinsi Papua Barat Daya (RUU PBD). Pengesahan RUU PBD ini agar pemerintah segera mengeluarkan Perppu UU Pemilu yang akan mengakomodasi daerah otonomi baru (DOB) Papua. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Wapres sangat berharap dalam konteks ini bagaimana agar
Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menilai alasan pemerintah belum keluarkan Perppu Pemilu usai menetapkan 3 daerah otonomi baru (DOB) Papua lantaran DPR masih memroses RUU Papua Barat Daya. Perppu harus mempertimbangkan RUU Papua Barat. Perppu memang kewenangan pemerintah, tetapi sebaiknya pemerintah menyerap terlebih dahulu usul dan aspirasi dari
Wamendagri, John Wempi Wetipo, mengatakan perlu ada pendampingan untuk meletakkan fondasi-fondasi dasar yang kuat agar pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan berhasil (13/11). Pendampingan akan dilakukan sampai terpilihnya gubernur definitif hasil pemilihan kepala daerah di akhir 2024. John Wempi mengatakan pendampingan yang diberikan untuk beberapa aspek, di
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto tak sependapat jika ada partai yang ingin mengusung kader dari partai lain sebagai capres maupun cawapres. Hasto mengatakan sudah seharusnya partai politik menggembleng kader di internal partainya untuk mencetak calon pemimpin (11/11). Sebelumnya, Nasdem menyatakan siap menampung Ganjar Pranowo untuk diduetkan dengan bakal capres partainya,
Sejumlah kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (10/11). Prabowo mengungkapkan, dalam pertemuan itu panitia menyampaikan hasil Musra yang sudah berlangsung di daerah terkait pandangan masyarakat sekaligus memberi masukan kepadanya. Prabowo tidak membeberkan secara gamblang hasil pertemuan tersebut.
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, mengatakan pihaknya kaget atas hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh KPU. Dari hasil verifikasi faktual yang diikuti mulai dari kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, diperkirakan hanya satu kabupaten yang belum memenuhi syarat (BMS). Namun, saat hasil verifikasi faktual disampaikan, ternyata
KPU mengusulkan agar masa jabatan komisioner KPU daerah di seluruh Indonesia diseragamkan mulai tahun 2023. Usulan itu disampaikan dalam rapat konsinyering pembahasan draft Perppu UU Pemilu. Jika penyeragaman dilakukan pada 2023, sejumlah komisioner yang kini menjabat harus diberhentikan lebih dini. Konsekuensinya, negara harus membayar kompensasi kepada mereka atas masa jabatannya
Diberitakan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman berfoto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Aulia Rachman juga menjabat sebagai sekretaris di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Majelis Kehormatan akan meminta konfirmasi dan penjelasan langsung dari Aulia Rachman. Dari pemanggilan tersebut diharapkan ada penjelasan apa
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan KPU telah menyelesaikan proses verifikasi faktual tahap pertama kepada sembilan partai politik yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 4 November (9/11). Verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan keanggotaan dengan mendatangi langsung sampel yang dipilih. Sembilan parpol yang diverifikasi faktual tersebut
