KPU memutuskan lima partai politik tidak lolos verifikasi administrasi untuk Pemilu 2024. Putusan itu tertuang dalam pengumuman Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 tanggal 18 November 2022. Kelima partai itu adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Lima partai
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, Panja Kebocoran Data akan memanggil instansi pengendali data untuk dimintai klarifikasi terkait klaim kebocoran data tersebut. Terkait instansi mana yang nantinya akan dipanggil, Kharis mengatakan, pihaknya akan mempelajarinya lebih dulu. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto menyebut pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo setelah Anies Baswedan cuma persepsi publik yang dikaitkan dengan Pilpres 2024. Bambang mengaku lelah dengan munculnya persepsi yang dikaitkan dengan Pilpres 2024. Bila memang sudah ada keputusan
Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengingatkan agar Partai NasDem disiplin di Koalisi Perubahan. Hal itu terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Anies Baswedan di 2024. Ali lantas membalas Andi Arief dan menanyakan apakah partainya sudah berkoalisi dengan
RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis (17/11/2022). Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus yang mewakili
Mendagri, Tito Karnavian, memastikan pemerintah akan mengikuti kesepakatan antara DPR, KPU hingga Bawaslu tentang rencana nomor urut partai politik di pemilu 2024 yang tak lagi diundi masuk ke rancangan Perppu Pemilu. Isu nomor urut parpol masuk Perppu pemilu masih bersifat teknis, tetapi Mendagri akan membahas soal rencana ini bersama dengan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan kebocoran data yang kembali terjadi menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari kesalahan. Pasalnya, ini bukan pertama kali terjadi dugaan kebocoran data dari aplikasi PeduliLindungi. Kebocoran data yang juga pernah terjadi pada 2021. Sukamta menilai kesadaran lembaga yang bertindak sebagai pengumpul, pengelola,
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggarini, menilai proses perancangan Perppu UU Pemilu anomali (16/11). Sebab, Perppu yang sejatinya produk hukum Pemerintah, ternyata melibatkan DPR dalam pembahasannya. Tujuan awal Pemerintah merancang Perppu UU Pemilu ini adalah mengakomodasi tiga provinsi baru Papua agar bisa ikut Pemilu 2024, yang tahapannya sudah berjalan. Baik
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Sadarestuwati mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut merupakan hal yang biasa (16/11). Terlebih, Megawati dan SBY merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, duduk semeja tersebut sekaligus menunjukkan keduanya tak ada masalah. Kedua mantan presiden itu duduk semeja pada gala dinner para Kepala Negara dan
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan pembahasan tentang rancangan Perppu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memasuki tahap akhir (15/11). Pemerintah sudah beberapa kali membicarakan materi perppu dengan DPR dan penyelenggara pemilu dalam rapat konsinyering. Bahtiar menilai seyogianya perppu bisa diterbitkan sebelum 6 Desember atau saat
Komisi II DPR menyetujui dua dari tiga rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) yang diajukan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (15/11/2022). Komisi II menyetujui Rancangan Perbawaslu Pengawasan Partisipatif dan Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Sementara itu, Komisi II
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming menunjukkan kedewasaan berpolitik. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa semua tokoh politik bisa bersatu, serta menunjukkan bahwa permusuhan dan rasa kebencian harus dibuang dari politik. Willy menilai sikap politik yang ditunjukkan Anies dan Gibran harus dicontoh oleh politikus lain.
