Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, mengatakan, paradigma birokrasi Indonesia harus bergeser dari model klasik yang kaku menuju sistem modern berbasis digital (19/6/2025). Menurut Djohermansyah, birokrasi modern memungkinkan ASN bekerja dari mana saja dengan menggunakan perangkat digital. Namun, fleksibilitas tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam untuk semua fungsi ASN. Ia menegaskan,
Lima hari jelang tenggat, pendaftaran calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI masih sepi peminat. Satu-satunya pendaftar dimaksud adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Barat Ronald A Sinaga. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman saat dihubungi, Kamis (19/6/2025), melihat pendaftaran Ronald sebagai kabar gembira karena akan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evakuasi WNI dari Iran. Ada 380 WNI harus dievakuasi dari wilayah terdampak. Kini, KBRI Teheran sudah dalam siaga satu. Dengan demikian, evakuasi WNI dari Iran akan segera dilakukan. Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Teheran, dan berbagai lembaga terkait menjalankan operasi penyelamatan itu. Perintah dikeluarkan sehari setelah
Rebutan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara telah berakhir setelah putusan final Presiden Prabowo tetapkan menjadi milik Aceh. Namun, kasus itu menjadi pelajaran berharga bagi Aceh untuk lebih peka menjaga daerah-daerah terluarnya. Bagi masyarakat, kembalinya empat pulau itu bukan hanya kembalinya hak Aceh atas wilayahnya, melainkan kemenangan Aceh
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald A Sinaga yang akrab disapa Bro Ron di media sosial maju sebagai calon ketua umum PSI. Bro Ron menjadi sosok pertama yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI dengan mendatangi kantor DPP PSI, Rabu (18/6/2025). Bro Ron tiba di kantor DPP PSI pada
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah untuk terlebih dahulu mempelajari sejarah dan undang-undang sebelum mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan masalah ke depan. Sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang sudah terselesaikan menjadi salah satu pembelajaran penting bagi pemerintah dalam memahami sejarah dan undang-undang
Wakil Ketua DOR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kemendagri baru menemukan dokumen lama yang menjadi dasar kembalinya empat pulau–Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek–ke wilayah administratif Provinsi Aceh.Hal itu dilaporkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas dengan Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara
Kemdagri kembali menggelar rapat membahas keputusan mengalihkan empat pulau milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Sumatera Utara, Senin (16/6/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wamendagri Bima Arya, bersama dengan Tim Nasional Pembakuan Rupabumi. Dalam rapat tersebut, mereka kembali membahas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membantah anggapan Indonesia kini condong ke blok tertentu karena Presiden Prabowo Subianto memilih menghadiri undangan Presiden Rusia Vladimir Putin ketimbang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada. Menurut Hasan, langkah yang diambil oleh Prabowo murni mencerminkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,
Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa roadmap Artificial Intelligence (AI) akan dirampungkan pada Juni 2025. Roadmap ini akan menjadi pedoman utama pengembangan dan pengaturan teknologi AI di Indonesia. Meutya mengatakan, meskipun belum final, roadmap memastikan bahwa cakupan aturan terkait dengan implementasi AI akan cukup luas. Menurut Meutya, regulasi pertama soal AI
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, melalui keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025), menjelaskan, Presiden dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda pada Senin (16/6/2025). Salah satunya mengikuti penyambutan resmi melalui upacara kenegaraan oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan bilateral
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan upaya mengapus jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa Orde Baru. Koalisi berpandangan, Fadli Zon sebagai menteri semestinya memastikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti pemerkosaan massal Mei 1998,
