Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, memastikan Partai Demokrat sudah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Dukungan itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengunjungi Prabowo di Bogor (17/9/2023). Riefky menyampaikan, AHY juga menitipkan semangat perubahan dan perbaikan agar diperjuangkan oleh Prabowo.
Lima ketua umum partai politik, anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres, mengadakan pertemuan di kantor DPP Partai Golkar pada Kamis (14/9/2023) malam. Prabowo menyampaikan, pertemuan membahas langkah, program, dan agenda bangsa ke depan. Hal itu terangkum dan dibahas oleh tim pemenangan dirinya sebagai bakal
KPU merancang tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 lebih cepat dari rencana awal. Sebelumnya tahapan itu direncanakan berlangsung 19 Oktober-25 November 2023, kemudian dimajukan menjadi 7 Oktober-14 November 2023. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan diksi yang berkembang bahwa KPU mempercepat atau memajukan tahapan pencalonan presiden dan wakil
Tayangan video azan maghrib pada salah satu stasiun televisi swasta yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo tampaknya bakal lolos dari jerat sanksi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dari tayangan tersebut, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku sulit menjadikan hal itu sebagai pelanggaran. KPI memutuskan
Hingga Rabu (13/9/2023), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan menyediakan dana yang dibutuhkan, baik untuk pemilihan presiden satu putaran maupun dua putaran. Terkait kebutuhan kekurangan anggaran tersebut, Presiden meminta untuk menanyakannya kepada Menteri Keuangan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, memastikan komitmen pemerintah mendukung pendanaan Pilpres 2024 sampai dua
Pada Rabu (13/9/2023), para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo bertemu dengan elemen kunci tim pemenangan Ganjar. Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, mengakui pembahasan bakal cawapres berlangsung hangat. Prinsipnya, keempat parpol sepakat penentuan bakal cawapres Ganjar tak mengutamakan asal atau golongan tokoh, tetapi mengutamakan kapasitasnya. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto,
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan sulit menjerat bakal capres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo karena tampil dalam tayangan azan di stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo (12/9/2023). Sebab, saat ini belum ada pendaftaran bakal capres secara resmi oleh KPU sehingga Ganjar tak dapat dianggap peserta Pemilu
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, pada Selasa (12/9/2023), disetujui pagu anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Adapun pagu anggaran KPU pada 2024 disetujui sebesar Rp 28,36 triliun dari usulan Rp 44,73 triliun. Namun, anggaran sebesar Rp 974 miliar digunakan untuk Pilkada 2024 di empat
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mengaku sudah membangun komunikasi intensif dengan Partai Demokrat. Said mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan kembali melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Said memastikan, PDI-P sangat terbuka jika Partai Demokrat bergabung untuk melakukan kerja sama politik mendukung Ganjar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai munculnya sosok Bacapres PDIP Ganjar Pranowo dalam sebuah tayangan azan milik salah satu stasiun televisi swasta yang pakai frekuensi publik jelang Pilpres 2024 sudah tergolong konten kampanye. Perindo dalam hal ini bersama PPP dan Partai Hanura telah berada di koalisi pendukung
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengungkapkan dirinya bersama sejumlah elite Partai Nasdem bakal ikut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyambangi kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Selasa (12/9/2023). Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, belum bisa hadir dalam kunjungan ke PKS, karena tengah
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan jika aksi partai politik peserta Pemilu dan bakal capres-cawapres yang memberikan janji-janji politik sebelum masa kampanye dibiarkan dikhawatirkan muruah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurun di mata masyarakat. Dampak aturan baru terkait kampanye dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan
