Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa berkas RUU Papua Barat Daya yang telah disetujui DPR telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Kemungkinan besar, RUU Papua Barat Daya akan disahkan Presiden pada pekan ini. Jika sudah disahkan, baru pemerintah akan menerbitkan Perppu Pemilu. Hal ini dilakukan agar Perppu yang
Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima KPU bahwa Perppu Pemilu akan diterbitkan dalam pekan ini. Namun, selama perppu tersebut belum terbit, KPU belum bisa mengatur pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonom baru (DOB) sehingga pengaturan tahapan masih dilakukan berdasarkanUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan meskipun sekarang ini sudah memasuki tahun politik, namun para pemimpin bangsa harus tetap memprioritaskan kepentingan rakyat (4/12). Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri peringatan Haul Mbah Noer Durya bin Sayyid yang ke 35 di Pemalang, Jawa Tengah. Di tengah kesibukan para pemimpin politik mencari
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo, menyoroti terkait keberadaan relawan Jokowi yang hingga kini masih melakukan berbagai aksi dan kegiatannya. Kunto Adi menilai, relawan Jokowi seharusnya sudah membubarkan diri ketika Jokowi telah memenangkan pilpres dan pemilu telah berakhir. Keberadaan relawan ini diduga memberikan zona nyaman bagi Jokowi.
Peneliti kepemiluan, Ihsan Maulana, berpandangan, pemerintah seharusnya bisa menjadikan momentum penyusunan Rancangan Perppu Pemilu untuk memasukkan substansi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Putusan MK tersebut bisa dimasukkan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU
NasDem menilai calon presiden yang diusungnya Anies Baswedan dibenci lantaran kerap dibicarakan dalam nada negatif di media sosial (medsos). Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyarankan agar dilakukan upaya hukum jika merasa keberatan terkait hal itu. UU ITE secara tegas melarang penggunaan media sosial dengan menebarkan ujaran kebencian hate
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan jejak pendapat mengenai elektabilitas Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam survei tersebut Menteri BUMN, Erick Thohir, dinilai sebagai kandidat potensial Cawapres, terutama diinginkan oleh pendukung Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bila melihat dari tren waktu ke waktu, elektabilitas
Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, memberikan tanggapannya terkait pencabutan izin safari politik Anies Baswedan oleh beberapa pemerintah daerah. Menurut Johnny, pemerintah daerah perlu membantu kegiatan safari politik calon pemimpin demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah daerah perlu membantu untuk membuka ruang komunikasi calon-calon pemimpin nasional ke berbagai tokoh dan masyarakat
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk bersama PPP dan PAN, sepakat ingin menjadikan Demokrasi sebagai pesta rakyat. Hal itu disampaikan Airlangga usai makan malam bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono, pada Rabu (30/11/2022). Airlangga menambahkan, KIB saat
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sebanyak 441 hoaks politik muncul sejak Januari-Oktober 2022. Konten hoaks banyak menyerang figur potensial bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan penyelenggara pemilu. Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menerangkan tema hoaks yang muncul tahun ini tidak jauh berbeda dengan hoaks di pemilihan umum sebelumnya. Isu
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyebutkan elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) cocok menjadi calon presiden untuk diusung tahun 2024 sesuai kriteria Presiden Joko Widodo, yaitu yang memiliki banyak kerutan di wajah dan berambut putih. Menurut Zulhas, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketua Umum
Alokasi keterwakilan rakyat Papua di DPR pada Pemilu 2019 sebanyak 10 kursi. Dengan terbentuknya tiga daerah otonomi baru yang membagi Papua menjadi empat provinsi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Jhony Banua Rouw, menyampaikan usulan keterwakilan Papua di DPR sebanyak 16 kursi dengan pertimbangan luas wilayah, aksesibilitas, dan konektivitas (29/11).
