Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah menggodok konten visi misi untuk pencalonan Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menyebut bahwa KIM tengah mengebut proses penyusunan konten tersebut karena waktu kampanye yang sudah semakin dekat. Lodewijk mengatakan, dalam pertemuan Rabu (20/9/2023)
Mendagri, Tito Karnavian, mengusulkan Perppu Pilkada kepada Komisi II DPR. Tito kemudian mengungkapkan sejumlah isi dari Perppu Pilkada tersebut. Tito menjelaskan bahwa ada enam poin penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai pilkada. Pertama adalah antisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Tito mengatakan, untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada
Kesepakatan waktu pendaftaran capres-cawapres diambil saat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/9/2023). Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, mengatakan opsi ini disampaikan sehubungan dengan sudah ada PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Dalam aturan itu ditentukan masa
Ketiga tokoh yang menjadi bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ditanyai perihal harta kekayaan dan kaitannya dengan kemampuan logistik jika masa kampanye tiba. Ketiganya hadir dalam program Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan, yang dilaksanakan di Grha Saba Pramana UGM, Selasa (19/9/2023). Dari data
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 yang digelar lima bulan menjelang Pemilu 2024, menghasilkan rekomendasi penting untuk menyikapi situasi politik terkini. Rekomendasi itu disampaikan dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, pada Selasa (19/9/2023). Ulil Abshar Abdalla, Ketua Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2023, mengatakan inti
Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk membawa RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke rapat paripurna DPR untuk dimintai persetujuan pengesahan sebagai undang-undang. Hal ini dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, pada Selasa (19/9/2023). Wakil Ketua Komisi II DPR
Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, mengatakan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres bakal menjadi poros paling gemuk pada Pilpres 2024 jika Partai Demokrat bergabung. Namun, besar kecilnya koalisi partai politik dinilai tak menjamin kemenangan capres dan cawapres. Ari menyebut, semakin gemuk koalisi, justru semakin rumit
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan Partai Demokrat keberatan atas pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai dirinya yang memegang data intelijen terkait arah dukungan partai politik pada Pemilihan Presiden 2024. Hal ini karena bukan ruangnya Presiden. Seandainya Kepala Negara tahu dan mengerti data itu, cukup untuk dirinya sebagai Presiden
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan pihaknya menyiapkan dua simulasi tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden untuk dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah (20/9/2023). Simulasi pertama, yakni tahapan dimulai pada 7 Oktober dan berakhir pada 14 November 2023 atau sama dengan yang diusulkan saat uji publik pekan lalu. Dalam rancangan tersebut, masa
Politika Research & Consulting (PRC) merilis hasil survei terbarunya pada September 2023, hasilnya elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil kokoh dengan meraih elektabilitas tertinggi saat disimulasikan dengan tiga nama pasangan calon lainnya. Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo, Pada simulasi pertama hasilnya, Ganjar-Ridwan Kamil (40,3 persen), Prabowo-Erick Thohir (30,8 persen), Anies-Muhaimin (18,6
Survei Litbang Kompas mengungkapkan temuan mengenai angka pemilih yang belum menyatakan pilihannya terkait Capres 2024. Hasil survei menunjukkan, jumlah pemilih yang belum menyatakan pilihannya pada Agustus 2023 meningkat dibandingkan dengan hasil survei pada Mei 2023 lalu. Menurut Litbang Kompas, fenomena ini tak dapat dilepaskan dari dinamika proses pencalonan presiden dan
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Demokrat memang lebih berpeluang merapat ke kubu Prabowo ketimbang koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo. Ini tak lepas dari buruknya sejarah hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati
