Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengaku proses penentuan nomor urut partai politik (parpol) pada pemilu kali ini memang sedikit menguntungkan partai yang telah berada di parlemen, terutama 5 parpol parlemen dengan nomor urut 1-5, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar dan Nasdem. Namun, bukan berarti
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta, mengatakan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tak sepenuhnya sesuai dengan prinsip untuk memenuhi kedaruratan dan kekosongan hukum. Menurut Kaka, persoalan nomor urut parpol peserta pemilu bukan hal mendesak untuk dimasukkan ke
Seiring dengan ditetapkannya 17 partai politik nasional dan enam partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, Rabu (14/12/2022), kontestasi Pemilu 2024 diperkirakan semakin ketat. Penjabat Sementara Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah menilai kontestasi semakin ketat karena parpol-parpol yang menjadi kontestan pemilu memiliki ceruk
Partai Ummat merupakan salah satu dari sembilan partai non parlemen yang mengikuti verifikasi faktual dan dinyatakan tidak memenuhi syarat di dua Provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyatakan bakal mengungkap beragam barang bukti ke publik, karena merasa dicurangi atas tidak lolosnya
Anggota DPD RI, DR Abdul Kholik, mengatakan meskipun pernyataan Bupati Miranti tidak elok karena disampaikan secara vulgar tentang dana bagi hasil migas untuk daerahnya, walaupun substansinya ada benarnya. Ini karena tuntutan keadilan daerah yang memiliki sumber daya alam dan menyumbang pendapatan negara telah muncul dari zaman dahulu. Bupati Meranti berhak
KPU akan mengumumkan partai-partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (14/12/2022). Pengumuman ini akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut partai. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan KPU akan menetapkan partai yang lolos pemilu pada Rabu siang. Sebelum menetapkan dan mengumumkan, pihaknya akan menggelar rapat pleno rekap hasil
Jumlah anggota DPR di periode 2024-2029 ditetapkan bertambah lima orang sehingga total menjadi 580 orang. Anggota DPD juga bertambah sebanyak 16 orang, sehingga di periode selanjutnya akan menjadi 152 anggota. Dalam Pasal 186 Perppu 1/2022 disebutkan, jumlah kursi anggota DPR sebanyak 580 kursi. Ketentuan ini mengubah Pasal 186 di UU
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu diterapkan KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah muncul dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual parpol (12/12). Polemik ini mestinya dijadikan momentum meningkatkan keterbukaan terhadap proses pemilu, termasuk dengan membuka berita acara rekapitulasi verifikasi faktual yang diduga dimanipulasi.
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum pada Senin (12/12/2022). Dari informasi yang diterima Kompas, Presiden Jokowi menolak dan memberikan pilihan baru terkait dua pasal dalam rancangan Perpu Nomor 1 Tahun 2022. Pertama soal pemberhentian serentak anggota Komisi Pemilihan Umum
KUHP yang baru dinilai akan memperburuk situasi penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait penindakan terhadap para pelaku korupsi, karena ancaman hukuman korupsi dalam KUHP tersebut lebih rendah ketimbang yang tertera dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mempertanyakan apakah pemerintah dan DPR melihat fenomena korupsi saat
Bawaslu didorong untuk mengusut sumber dana kegiatan safari politik Partai Nasdem bersama calon presidennya, Anies Baswedan. Termasuk sumber dana penggunaan jet pribadi yang ditumpangi Anies ke Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, tak masalah Anies mengenalkan dirinya ke berbagai daerah sebagai bakal capres Nasdem. Namun,
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19, sehingga mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia pada Kamis (8/12/2022). Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi
