Hingga Rabu (23/8/2023), MK telah meregistrasi sembilan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Politisi PKS, Nasir Djamil, mengatakan semakin bertambahnya permohonan perkara pengujian batas usia minimal capres-cawapres menunjukkan ada intensi politik di balik pengujian materi tersebut. MK diminta berhati-hati agar tidak terseret

Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera memutuskan uji materi gugatan batas usia bagi capres dan cawapres (23/8/2023). Menurut dia, putusan tersebut akan memberikan kepastian dan ketenangan untuk masyarakat. Mardiono melanjutkan, pemerintah tentu ingin masyarakat Indonesia memiliki kepastian untuk mempersiapkan pilihan kepada sosok capres-cawapres dalam

Komnas HAM menegaskan, pembatasan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM. Pasalnya, hak politik bukan salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan Pembatasan atau pengaturan seperti