Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat putusan MK tersebut. Pertama, secara internal, dalam konteks PDIP putusan MK ini menciptakan keterbelahan sekaligus berisiko menghadirkan konflik dengan Istana. Agung menilai, akibat kans Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo terbuka karena putusan MK maka terbuka kemungkinan PDI-P tak
KPU menyatakan kepala daerah yang dicalonkan sebagai presiden-wapres tidak harus mundur, tetapi cukup meminta izin kepada presiden. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, putusan MK bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu pun taat dan
KPU akan merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada hari pertama dimulainya tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, Senin (16/10/2023). Revisi dilakukan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat usia capres-cawapres, yang menyatakan, seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membantah bahwa organisasinya ada dua. Menurut Budi, Projo yang mendeklarasikan dukungan ke bakal capres Ganjar Pranowo bukan anggotanya. Budi Arie telah mengumumkan bahwa Projo mendeklarasikan dukungan kepada bacapres Prabowo Subianto usai Rakernas ke-6 pada Sabtu (14/10/2023) kemarin. Lebih lanjut, Budi juga
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menilai seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia minimal capres-cawapres dalam UU Pemilu. Menurut Titi, perkara soal batas usia ini tidak sulit bagi MK. Sebab, MK sudah memiliki putusan serupa, yakni Putusan Nomor 15 Tahun 2007 dan Putusan Nomor 58 Tahun 2019. Titi
Koalisi Perubahan memastikan akan mendaftarkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada hari pertama pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden untuk Pemilu 2024, Kamis (19/10/2023). Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, serta PKS telah mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan capres-cawapres kepada KPU. Dalam foto yang diterima Kompas, surat pemberitahuan
Saat ditemui di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (12/10/2023), Gibran mengaku tak terlalu memikirkan proses gugatan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini, Gibran masih berpegang pada peraturan yang berlaku. Gibran tak ingin berandai-andai soal gugatan batas usia capres dan cawapres agar
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai pengujian konstitusionalitas syarat usia calon presiden-calon wakil presiden. Menurut Mahfud, partai politik akan menindaklanjuti apa pun putusan MK tersebut. Mahfud pun meminta agar jangan membuat ramalan. Direktur Eksekutif Para Syndicate,
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mengundang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, ke pertemuan ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju yang akan digelar pada Jumat (13/10/2023) malam. Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan akan digelar di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB. Sementara itu,
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan posisi yang diduduki oleh Andi Widjajanto di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden tidak mempengaruhi tugasnya sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Hasto menyatakan, PDI-P sudah berkonsultasi dengan KPU terkait masuknya nama Andi dalam TPN Ganjar. Hasto mengatakan menteri merangkap sebagai capres pun dimungkinkan. Hasto
Sosok bakal cawapres yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Akan tetapi, diberitakan bahwa kandidat bakal cawapres Prabowo telah mengerucut ke empat nama. Keempatnya adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan
Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan, Partai Gerindra dan PDI-P memiliki elektabilitas yang terlampau jauh dari partai politik lainnya di wilayah Jawa Barat. Sebab, semua partai peserta Pemilu 2014 selain Gerindra dan PDI-P hanya mengantongi elektabilitas di bawah 10 persen. Direktur Riset Poltracking, Arya Budi, mengatakan di Jawa Barat Gerindra masih
