Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) TNI dalam peledakan amunisi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, yang menyebabkan sembilan orang sipil dan empat anggota TNI meninggal dunia. Ia menegaskan, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia itu. Oleh juga meminta
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi mentor sekaligus inspirasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menggelar pemilihan ketua umum dalam tajuk Pemilu Raya. Jokowi yang kerap menyuarakan “Partai Super Terbuka (Tbk)” menjadi landasan PSI bahwa ketua umum seharusnya dipilih oleh semua anggotanya. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengatakan Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki tragedi pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat. Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan tragedi ini harus diusut. Menurut dia, kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menilai, jarak penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang ada saat ini terlalu berdekatan. Akibatnya, penyelenggara kewalahan melaksanakan tahapan yang ada. Hal ini disampaikan Afifuddin dalam diskusi Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). Afifuddin mengusulkan agar ada jeda
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, saat berpidato di hadapan kadernya dalam acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025, menyampaikan soal kondisi partai, negara, hingga kemiskinan yang masih menggerogoti rakyat (8/5/2025). Megawati mempertanyakan performa beberapa pihak di internal partai saat kontestasi politik tersebut. Secara implisit, ia menyinggung adanya kader yang
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan kembali dikukuhkan sebagai ketua umum dalam Kongres VI PDI-P (8/5/2025). Seluruh kader PDI-P, klaim Djarot, juga tetap solid mendukung dan berada di bawah kepemimpinan Megawati. Ditanya soal nama Sekretaris Jenderal PDI-P yang saat ini masih
Ironi soal kesenjangan infrastruktur pendidikan menyapanya di sela-sela kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Nusa Tenggara Timur. Dalam era serba digital, situasi infrastruktur Pendidikan yang dialami para guru dan murid-murid di NTT jauh dari ideal. Kenyataan ini ditemui Wapres Gibran hanya lima hari setelah ia mengutarakan rencana dimasukkannya
Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan Ahmad Dhani, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik DPR. Hal ini disampaikan Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, pada Rabu (7/5/2025). Pelanggaran itu berdasarkan dua laporan. Pelanggaran etik pertama terkait pernyataan yang bermuatan seksis dan rasis terkait naturalisasi,
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropis Bill Gates. Salah satu yang disinggung adalah soal uji coba vaksin TBC di tanah air. Prabowo menjelaskan Gates memberikan donasi, termasuk terkait vaksin. Salah satunya adalah vaksin TBC yang tengah dikembangkan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan TBC telah memakan korban cukup besar di Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk memilih figur yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Puan menyampaikan hal ini merespons polemik Hasan Nasbi yang batal mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. menegaskan disetujui atau tidaknya pengunduran diri Hasan Nasbi menjadi kewenangan dan
Hasan Nasbi batal mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Meski sudah mengajukan mundur, permohonan resign tersebut nampaknya ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan demikian, Hasan pun tetap mengisi posisi di Kabinet Merah Putih dan berkantor di PCO. Hasan enggan mengatakan surat pengunduran dirinya
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, banyak purnawirawan TNI yang mendirikan partai politik. Beberapa nama disebutkan seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, hingga Try Sutrisno. Hal tersebut disampaikannya dalam halal bihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). SBY diketahui menjadi pendiri Partai Demokrat. Lalu Wiranto,
