MK telah menerima 115 gugatan perselisihan hasil Pilkada hingga hari Minggu (8/12/2024). Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berkaitan dengan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Dari total gugatan yang diterima, sebanyak 86 di antaranya menyangkut pemilihan calon bupati dan wakil
KPU DKI Jakarta menetapkan hasil Pilkada Jakarta 2024 dalam rapat pleno di Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024) sore. Pramono-Rano meraih 2.183.239 suara, sedangkan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengantongi 459.230 suara. Penetapan sekaligus pengesahan ini juga tertuang dalam Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 210 Tahun 2024 tentang
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, Joko Widodo memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Adi, pertemuan Jokowi dengan Prabowo menjadi semacam peneguhan eksistensi politik bahwa dunia tak kiamat sekalipun Jokowi dipecat PDI-P. Adi melanjutkan, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo kemungkinan bakal tetap intens.
Hingga Kamis (5/12/2024) pukul 19.00 WIB, sebanyak 33 permohonan telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, baik melalui layanan pendaftaran daring ataupun luring. Juru bicara MK Fajar Laksono Suroso mengatakan, meskipun MK menerima pendaftaran secara online, para pemohon tetap harus menyerahkan berkas permohonan dan alat bukti secara fisik ke MK. Hingga kemarin,
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, dalam acara ”Orasi Kebangsaan: Perjalanan, Tantangan, dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Kamis (5/12/2024), menuturkan, studi kasus di berbagai negara yang dianggap berhasil melakukan transformasi antikorupsi adalah kemauan politik dari pemimpin tertinggi politik, yaitu presiden. Namun, untuk membuat kemauan politik itu lebih
KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 pada Kamis (5/12/2024) siang. Hasilnya, pasangan nomor urut 3, yakni Pramono Anung-Rano Karno, unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengumpulkan total suara 1.718.160 atau 39,41 persen
Pilkada ulang untuk daerah yang saat Pilkada 2024 dimenangi kolom atau kotak kosong disepakati bakal digelar pada 27 Agustus 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilu
Merujuk hasil hitung cepat Litbang Kompas yang dikompilasikan dengan data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Rabu (3/12/2024), dari total 37 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub), 26 provinsi dimenangi oleh KIM plus. Selain menang di 26 pilgub, KIM plus juga menang di lima provinsi lainnya, yakni
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, hanya berhasil unggul di dua kecamatan dari total 44 kecamatan di wilayah Jakarta. Hal ini diketahui dari hasil real count yang ada di laman resmi KPU, yakni pilkada2024.kpu.go.id. Berdasarkan pantauan Kompas.com dari laman tersebut, Ridwan-Kamil Suswono hanya unggul
Kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Erna Lisa Halaby-Wartono dalam Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi, oleh dua pihak, yaitu pemantau pemilihan dan warga Banjarbaru selaku pemilih. Muhammad Pazri, Koordinator Tim Hukum Banjarbaru Hanyar, mengatakan pihaknya mempersoalkan tidak adanya calon alternatif yang bisa dipilih
Bawaslu RI mengeluarkan 180 rekomendasi untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2024. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, dari ratusan rekomendasi tersebut, ada 26 yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Lolly mengatakan, rekomendasi yang tidak dijalankan tersebut karena ada perbedaan hasil kajian dengan KPU. Sedangkan rekomendasi lainnya yang
Pengajar Hukum Kepemiluan UI, Titi Anggraini, mengatakan KPU dan Bawaslu segera mengambil sikap terkait pilkada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (3/12/2024). Jika tidak bersikap, maka KPU dan Bawaslu dapat dikatakan telah secara sengaja membiarkan pilkada berjalan secara inkonstitusional dan sewenang-wenang. Titi menjelaskan, Pilkada Banjarbaru telah secara nyata menyimpangi Pasal 54 C
