Menko Polhukam, Mahfud MD, menyindir Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak kunjung membacakan putusan atas uji materi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Mahfud mengaku heran mengapa putusan tidak kunjung dibacakan (26/9/2023). Padahal, uji materi soal usia capres-cawapres tersebut merupakan perkara sederhana. Menurut Mahfud, MK tidak punya hak untuk
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengakui banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan PSI. Hal tersebut Kaesang sampaikan usai memimpin rapat perdana sebagai Ketum PSI. Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, mantan Ketum PSI Giring Ganesha, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, hingga
Juru Bicara PPP, Usman M Tokan atau Donnie Tokan, mengungkapkan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke dua nama. Dua nama itu adalah Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Donnie menyebut, tak ada figur perempuan yang tengah dipertimbangkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjadi pendamping Ganjar. Meski begitu, Donnie
Kaesang Pangarep mengaku dirinya belum menentukan arah politik partainya setelah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Khususnya terkait arah dukungan PSI di Pilpres 2024. Awalnya, awak media menanyakan apakah PSI bakal mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Lalu, Kaesang pun mempertanyakan mengapa nama Anies Baswedan
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan PDI-P akan menggelar Rakernas IV 2023 di JIExpo Kemayoran, pada 29 September hingga 1 Oktober mendatang. Rakernas IV 2023 mengambil tema ”edaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan subtema ”Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia”. Sebelum dimatangkan di rakernas, PDI-P telah mengadakan sejumlah diskusi yang melibatkan
Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2023–2028 dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Deklarasi Politik PSI, di Jakarta, pada Senin (25/9/2023) malam. Dalam agenda itu, Dewan Pembina PSI juga mengangkat mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha dan Pelaksana Tugas Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka sebagai anggota dewan
KPU RI mengeklaim sedang mengkaji solusi atas kemungkinan para petugas badan ad-hoc di bawah naungan KPU bekerja dobel (double job), sehubungan dengan majunya Pilkada 2024. Badan ad-hoc ini merupakan panitia/petugas yang direkrut untuk waktu tertentu alias tidak permanen, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara
Salah satu koalisi parpol yang telah bekerja sama untuk pemenangan Pileg 2024 adalah koalisi pengusung bakal capres, Ganjar Pranowo. Menurut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, keempat parpol dalam koalisi menempuh langkah konsolidasi di setiap dapil untuk Pileg 2024 (24/9/2023). Kerja samaini penting agar parpol ataupun caleg dalam barisan koalisi yang sama
Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia diusulkan menjadi ketua umum. Menurut Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagoes Oka, usulan itu disampaikan oleh kader-kader mereka di daerah. Di sisi lain, jika usulan itu disetujui maka hal tersebut akan memperlihatkan persoalan kaderisasi di tubuh PSI. Isyana
Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kamis (21/9/2023). Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota. Sepuluh provinsi dinilai
Peneliti Ahli Utama kluster Partisipasi Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah PRP BRIN, Firman Noor, melalui hasil kajian bersama rekan-rekannya mengatakan Presiden sudah melanggar prinsip demokrasi ‘terlalu jauh ke dalam’ (in too deep) hingga mengetahui dinamika internal partai politik. Hal ini menunjukkan memperlihatkan peluang Jokowi buat melakukan intervensi dalam persoalan politik
Sembilan fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara mengenai usulan perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2024. Jika disepakati anggota DPR dan penyelenggara pemilu, untuk mengubah jadwal Pilkada, diperlukan perubahan setidaknya empat pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, pada
