Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan meski berada dalam poros koalisi yang berbeda. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai pertemuan tersebut hanya sebatas untuk menjalin silaturahmi, untuk mencairkan kebekuan komunikasi politik agar tidak kaku dan stagnan. Peluang kerja sama antar
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyampaikan hal pertemuannya dengan Presiden Jokowi pekan lalu. Surya Paloh mengaku Jokowi tetap menerimanya dengan hangat. Pertemuan itu berlangsung cukup lama, hingga 1 jam 20 menit. Surya tak menyampaikan secara rinci apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, ia tak ambil pusing dengan segala
Rabu Pon merupakan hari istimewa Presiden Jokowi, yang dalam beberapa kesempatan melakukan reshuffle kabinet berdasarkan penanggalan Jawa ini. Publik pun menunggu pengumuman Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari 2023. Namun, pada Rabu Pon Jokowi justru terbang ke Bali hingga Kamis, 2 Februari
Tiga partai politik yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS) elah menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai capres. Bersamaan dengan itu, muncul pertanyaan mengenai sosok cawapres pendamping Anies yang kian mengemuka. Sejak lama, cawapres menjadi tanda tanya besar di Koalisi Perubahan. Bahkan, rencana koalisi disebut tak kunjung resmi karena ketiga partai
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dijadwalkan akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pada Rabu (1/2/2023). Pertemuan akan berlangsung di Kantor DPP Golkar sekitar pukul 11.00 WIB. Terkait rencana pertemuan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, membenarkannya. Dave mengatakan Surya Paloh hanya melakukan silaturahmi balasan lantaran Airlangga
Presiden Jokowi mengatakan bahwa para menteri yang dipanggil ke Istana Kepresidenan pada Selasa (31/1/2023), berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Kedatangan para menteri atau pejabat tidak ada kaitannya dengan rencana perombakan kabinet. Menteri yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Bulog Budi Waseso, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian
Koalisi masyarakat sipil mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP agar segera menelusuri dugaan manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024. Kuasa hukum dari koalisi, Airlangga Julio, mengatakan, hingga saat ini, tim kuasa hukum belum menerima informasi atau surat resmi dari DKPP terkait verifikasi materiil atas
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan bakal berimbas ke konstelasi politik menuju Pemilu 2024 (30/01). Partai-partai politik lain diprediksi segera mengumumkan capres dan cawapres mereka menyusul langkah PKS dan Demokrat. Walaupun poros koalisi telah terbentuk, hingga
Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tinggal selangkah lagi dibentuk dan dideklarasikan. PKS akan secara eksplisit organisatoris memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024 di Rapat Kerja Majelis Syuro PKS sekaligus Rapat Kerja Nasional DPP PKS pada 24 Februari
Wacana pergantian ini kembali mencuat setelah Presiden memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Namun, saat ditanyakan soal rencana pergantian menteri seusai meluncurkan ASEAN Indonesia 2023 pada Minggu (29/1/2023), Presiden kembali meminta semua pihak untuk menunggu. Peneliti senior pada Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, melihat Presiden memang ingin merombak
Perludem menyoroti sikap partai politik yang minta diperbolehkan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi dimulai. Menurut Perludem, keinginan tersebut hanyalah siasat partai untuk menghindari kewajiban pelaporan dana kampanye. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa Menurut Titi, secara praktik, kegiatan sosialisasi itu sebenarnya sama saja dengan kampanye. Tapi, secara regulasi
Presiden Jokowi enggan mengungkap materi pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara. Jokowi tak mau menjelaskan secara rinci isi pertemuan tersebut, termasuk ketika ditanya apakah pemanggilan itu berkaitan dengan isu reshuffle. Jokowi juga tak menjawab tegas soal isu reshuffle pada 1 Februari mendatang, bertepatan dengan
