Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan KPU sudah menyerahkan simulasi daerah pemilihan (dapil) DPR kepada tim ahli penyusunan dapil (25/12/2022). Tim dijadwalkan membahas pendapilan, termasuk masukan atas simulasi yang diberikan KPU pada Senin (26/12/2022) siang. Terkait penataan dapil DPR, anggota tim ahli KPU dalam penyusunan dapil, Didik Supriyanto, mengatakan perlu ada
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, setuju dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan, bahwa setiap partai atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun, saat sosialisasi tidak boleh ada ajakan memilih dan menggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu. Menurut
Hasil survei sejumlah lembaga selama setahun terakhir menunjukkan, pilihan publik terhadap tokoh potensial calon presiden 2024 sudah menetap. Tingkat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak pernah tergeser dari posisi tiga besar. Dengan tren dan tingkat elektabilitas tersebut sulit
Sejumlah partai politik yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadukan seluruh anggota KPU ke DKPP pada Kamis (22/12/2022). Partai-partai politik yang gagal lolos pemilu ini telah berserikat mengatasnamakan diri Gerakan Melawan Political Genocide, terdiri dari Partai Masyumi, Perkasa, Pandai, Kedaulatan, Reformasi, Pemersatu Bangsa, Berkarya, Partai Republik Satu, dan PRIMA.
Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, enggan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung verifikasi peserta Pemilu 2024 pada perayaan HUT Partai Hanura ke-16 Tahun (21/12). Mustofa menyampaikan bahwa Partai Ummat saat ini sedang fokus melaksanakan putusan resmi dari Bawaslu. Meskipun enggan berkomentar, Mustofa mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi
Penataan ulang daerah pemilihan atau dapil Dewan Perwakilan Rakyat RI dan DPRD provinsi sebagai imbas putusan Mahkamah Konstitusi bisa berdampak pada perubahan strategi partai politik menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya, menata ulang basis massa di setiap daerah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, meski sebelumnya
Presiden Jokowi menyinggung adanya partai yang menudingnya ikut campur dalam seleksi peserta pemilu 2024. Saat memberikan sambutan di HUT Hanura(21/12). Jokowi menegaskan, seleksi peserta pemilu menjadi wewenang KPU. Jokowi menegaskan, dirinya tak terlibat dalam proses seleksi peserta pemilu, karena KPU merupakan lembaga independen. Sehingga, KPU tak bisa diintervensi oleh pihak
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 yang dibacakan di Jakarta (20/12/2022), mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem antara lain menyoal Pasal 187 Ayat (5) dan Pasal 189 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu antara lain mengatur dapil dan
Dalam rapat koordinasi evaluasi penjabat kepala daerah secara virtual, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, mengungkapkan evaluasi di bidang pemerintahan adalah terkait pelayanan publik dan pengalokasian anggaran (20/12). Dari data yang diperoleh Kemendagri, belum semua penjabat melakukan perubahan terhadap layanan publik. Selain itu, semua penjabat kepala daerah juga belum
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, elektabilitas kader PDIP Ganjar Pranowo lebih tinggi (25,8 persen) dibandingkan Puan Maharani (2,9 persen). Dua tokoh ini digadang bakal diusung oleh PDIP pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari mengatakan, karena elektabilitas keduanya yang berbeda jauh membuat
KPU menanggapi santai ancaman pelaporan oleh gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ancaman pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan KPU RI dalam intimidasi dan rekayasa data hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Koordinator Divisi Hukum dan
Partai Ummat menjalani mediasi dengan KPU terkait sengketa proses Pemilu di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI (19/12/2022). Meski belum menemukan titik terang, Kuasa Hukum Partai Ummat Denny Indrayana berharap persengketaan terkait hasil verifikasi faktual KPU dapat segera tuntas. Pada dasarnya, dalam mediasi, dibangun kesepahaman, bahwa apa yang diharapkan
