Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (3/7/2025), menyatakan, DPR telah menerima Surpres dengan Nomor R3 tertanggal 1 Juli 2025. Surat tersebut berisi permohonan pertimbangan bagi calon duta besar negara sahabat dan organisasi internasional. Puan menjelaskan, surat pencalonan duta besar ini segera diberitahukan dalam rapat paripurna terdekat tanpa
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, berpendapat parpol akan diuntungkan pemisahan dua pemilu karena memberikan jeda waktu untuk menyiapkan calon-calon terbaik untuk diajukan di pemilu nasional dan lokal. Menurut Yance, putusan MK ini debatable. Namun, jangan ada upaya delegitimasi dan menjadi satu gerakan untuk memangkas atau mengerdilkan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, tidak ada pemilu yang sempurna di dunia ini. Sehingga membutuhkan perubahan yang sistematis, bukan secara ekstrem. Hal tersebut disampaikannya dalam menyorot putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Bima juga menyoroti kewenangan MK yang sering menyerobot ranah DPR dan pemerintah sebagai
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Budi Djiwandono membenarkan bahwa usulan nama duta besar (dubes) RI untuk AS telah sampai ke pimpinan DPR (2/7/2025). Dia memastikan pembahasan nama-nama tersebut akan segera dilakukan sehingga mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR bisa dilakukan. Ketua Komisi I
Menteri Kebudayaan Fadli Zon dicecar pertanyaan terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh anggota Komisi X DPR RI saat rapat kerja bersama di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends, meminta Fadli Zon meluruskan pernyataannya. Negara melalui Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR, mengatakan pemerintah belum menyampaikan posisi resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal karena pembahasan antarkementerian masih berlangsung (2/7/2025). Menurut Tito, analisis akan dilakukan secara menyeluruh. Setelah itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan
Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan dalam konsitusi, putusan MK adalah final dan mengikat, berlaku mengikat terhadap semua, termasuk pembentuk undang-undang. Menyatakan putusan MK tidak mengikat adalah pernyataan yang berbahaya dan mengancam negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia, (1/7/2025). Sampai saat ini, DPR belum mulai mempersiapkan tindak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa nama calon Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) akan dikirimkan ke DPR pada Rabu (2/7/2025). Selain AS, Presiden Prabowo Subianto disebut juga mengajukan nama-nama calon Dubes untuk negara sahabat yang kosong saat ini. Saat ditanya soal isu nama mantan Menteri
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berencana mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kajian ini akan menjadi bagian dari upaya reformasi sistem politik di Indonesia yang tengah digodok Lemhannas tahun ini. Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pemisahan ini
Prasasti Center for Policy Studies didirikan oleh sejumlah tokoh, di antaranya Hashim Djojohadikusumo dan Burhanuddin Abdullah. Meskipun berlatar belakang politik dari Partai Gerindra, kedua tokoh ini tetap meminta Prasasti untuk tetap kritis dalam menanggapi isu-isu terkait kebijakan pemerintah. Untuk menjaga independensi, Hashim juga mengajak sejumlah akademisi dan negarawan. Selain dia
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilihan umum (pemilu) serentak nasional dan daerah, Partai Nasdem menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 tegas mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Membacakan pernyataan sikap partainya, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat mengatakan Konstitusi memerintahkan pemilu
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Sebab, putusan MK tersebut akan mengubah sistem pemilu di tanah air, sehingga memiliki dampak baik dan buruk atau konsekuensi yang ditimbulkan. AHY menekankan, semua partai politik, termasuk Demokrat, perlu
