Ketua KPU RI Afifuddin menilai, sistem dan pelaksanaan Pilkada Barito Utara sudah berjalan baik meski Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mendiskualifikasi pasangan calon pesert Pilkada Barito Utara. Menurut Afifuddin, justru para kandidat yang merusak pelaksanaan Pilkada Barito Utara dengan melakukan praktik politik uang. Ia menilai, praktik politik uang merusak sistem dan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkap pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak justru menghabiskan anggaran yang besar. Padahal, salah satu landasan niat keserentakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah untuk menghemat anggaran. Hal ini disampaikan Bima dalam acara diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal wacana sistem politik baru untuk Indonesia yang tengah digodok partainya sebelum diusulkan kepada pemerintah. Dalam pandangan Golkar, demokrasi bukanlah tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi, kata Bahlil, hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahlil menyingung soal kontestasi pemilihan kepala daerah
Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menanggapi agar berita pembagian sogokan tidak menjadi bahan framing jahat atau bahkan persepsi liar bahwa Budi Arie Setiadi, yang juga Ketua Umum DPP Projo, terlibat dan menerima sogokan duit haram judi online. Publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan bagaimana Budi Arie berada di garis depan
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengungkapkan, sejumlah nama tokoh mulai digaungkan oleh kader PSI dari berbagai daerah untuk menjadi calon ketua umum PSI. Andy menyebutkan, beberapa nama yang sudah muncul, antara lain, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa agenda pembekalan kepada kepala daerah kader PDI-P digelar untuk menguji loyalitas kader terhadap partai. PDI-P ingin memastikan program-program para kepala daerah tetap sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan utama partai, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ganjar mengingatkan, partai politik memiliki peran dan fungsi kenegaraan sebagai
PM Anthony Albanese mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto karena program itu dapat meningkatkan taraf hidup. Hal ini disampaikan Albanese saat menyampaikan bahwa pertumbuhan yang diraih Indonesia saat ini adalah bukti kerja keras, termasuk program pembangunan bangsa seperti MBG. Albanese menuturkan, Indonesia adalah kawasan
Dalam pidato penutupan Konferensi PUIC ke-19, Puan menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran delegasi negara OKI yang hadir pada acara ini di mana DPR menjadi tuan rumah. Ia pun menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antarnegara OKI untuk menjawab tantangan global, terutama dalam menghadapi konflik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan yang masih terjadi.
Politik uang penyebab pemungutan suara ulang atau PSU kedua kalinya di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, telah terdeteksi sejak awal. Sebelum PSU, pada 14 Maret 2025 terjadi operasi tangkap tangan di Muara Teweh. Menjelang PSU, tim gabungan bawaslu dan kepolisian menggerebek sebuah rumah. Sembilan orang terduga pelaku politik uang ditangkap.
PSI resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum mulai Selasa, 13 Mei 2025. Tak hanya membuka ruang bagi kader, PSI juga mengklaim bahwa siapa pun anggota partai berhak memilih dan dipilih. Ada syarat khusus bagi mereka yang ingin mencalonkan diri, yakni harus mengantongi dukungan dari minimal lima Dewan Pengurus Wilayah
Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima mengatakan, pihaknya tidak akan mencampuri urusan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyebut, PSI memiliki hak untuk memutuskan siapa pun menjadi ketum mereka. PDI-P menghormati kongres yang dilakukan semua partai di Indonesia. Kongres PSI diharapkan
Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengejutkan dalam sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara pada Rabu (14/5/2025). Dalam putusan itu, MK menggunakan diksi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menyelenggarakan pemilihan kembali tanpa kedua paslon yang telah didiskualifikasi. Caranya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar
