Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/11/2025), mengatakan, seusai mengesahkan RKUHAP, Komisi III berencana membahas RUU Penyesuaian Pidana pada pekan depan. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai usul inisiatif DPR. Habiburokhman melanjutkan, jika masa sidang tahun ini sudah selesai
Banyak pihak menyatakan kekecewaannya terhadap pengesahan UU KUHAP, karena masih berpolemik dan kontroversi yang menyertainya. Hal ini terutama terkait dengan sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang justru dianggap menjadi ancaman bagi siapa saja yang terjerat kasus pidana. Salah satu kritik yang diangkat oleh kelompok masyarakat sipil adalah masih jauhnya proses
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons adanya laporan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap anggota Komisi III DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait proses pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Puan mengatakan, Komisi III telah menjelaskan secara terbuka dalam rapat paripurna bahwa pembahasan RUU KUHAP melewati
Beberapa pihak yang memastikan akan mengajukan uji konstitusionalitas KUHAP baru ke MK, di antaranya organisasi advokat DPN Peradi dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat sipil adalah kewenangan penangkapan di tahap penyelidikan. Pengacara senior Luhut MP Pangaribuan, yang juga Ketua Umum DPN Peradi, menilai
Menpan dan RB Rini Widyantini mengatakan pihaknya menghormati Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil. Pemerintah akan mengidentifikasi posisi mana saja yang relevan dengan kompetensi anggota dan tugas pokok serta fungsi kepolisian, terutama jabatan yang terkait dengan keamanan atau pengamanan. Kemenpan dan RB akan segera berkoordinasi dengan
Polri membentuk tim kelompok kerja atau Pokja khusus guna melakukan kajian cepat agar putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, tidak menimbulkan multitafsir. Kajian dibutuhkan karena implementasi putusan ini berkaitan dengan banyak kementerian/lembaga lain. Tim Pokja ini juga ditugaskan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai kementerian
Tim biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta polisi mundur dari jabatannya saat menduduki jabatan sipil. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (18/11/2025). Budi juga mengklarifikasi terkait status Ketua KPK Setyo Budianto, yang berpangkat terakhir Komisaris Jenderal itu telah purnatugas dari dari
Wakil Ketua Komisi II DPR Arse Sadikin Zulfikar mengatakan DPR memahami kuatnya dorongan publik agar RUU Pemilu segera dibahas. Arse meyakini, DPR dan pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk membahas RUU Pemilu. Jika merujuk aturan, perekrutan anggota KPU dan Bawaslu periode berikutnya baru dimulai pada akhir 2026. Arse menambahkan
MK diminta memperkuat prinsip netralitas dan independensi dalam pelaksanaan kebijakan dan praktik pekerjaan sosial serta penanganan fakir miskin. Permohonan diajukan oleh dua warga negara, Alif Rahman dan Usyman Affan, yang merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan demokrasi yang berkualitas akibat terbukanya ruang penguasa untuk menyalahgunakan bantuan sosial ataupun pekerjaan sosial sebagai
Penolakan sejumlah kader Partai Gerindra di daerah terhadap rencana bergabungnya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut telah sampai ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka meragukan loyalitas Budi Arie serta menyinggung kasus hukum yang pernah menyeret namanya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi
Pertemuan sejumlah tokoh GNB dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri berlangsung di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025) siang. Dalam pertemuan tersebut, GNB menyampaikan pandangan dan harapan masyarakat mengenai Polri. Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie mengatakan komisi telah mencatat banyak masukan dari GNB. Beberapa catatan penting itu adalah mengenai bagaimana menjauhkan
Istana memastikan akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menegaskan, anggota Kepolisian Negara RI hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Saat ini, terdapat beberapa perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan di kementerian dan lembaga di luar Polri. Mereka, antara lain, Sekjen Kementerian
