Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya mengurungkan niat pelaporan tersebut dan memutuskan berdamai dengan Ferry Irwandi. Alasannya, agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat. Selain itu, pembatalan juga
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyarankan Presiden memimpin langsung kelanjutan reformasi di tubuh Polri (14/9/2025). Apalagi, Presiden yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri atas persetujuan DPR seharusnya berada di garis terdepan. Nasir menekankan, mewujudkan Polri yang profesional, modern, tepercaya, akurat, dan adil
Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, Kamis (11/9/2025), mengatakan, tindakan TNI yang melaporkan Ferry sudah keluar dari koridor kewenangannya. Berdasarkan UU TNI, peran siber TNI dalam urusan ketahanan siber dalam negeri bersifat pembantuan. TNI baru memiliki kewenangan penuh jika terjadi serangan siber dari negara
Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menuai sorotan. Prabowo pun diminta untuk tidak terlalu lama menjadikan Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim demi menghindari penumpukan kewenangan di tangan Sjafrie. Peneliti senior Imparsial, Al
Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Persetujuan Presiden Prabowo itu disampaikan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam. Gabungan para tokoh agama dan akademisi itu sebelumnya diundang untuk berdiskusi selama lebih dari tiga
Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Foto pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini pun diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu sore. Dalam foto tersebut, Presiden Prabowo duduk berhadapan dengan Dasco di sebuah
Ratusan ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia melayangkan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah tak lama setelah adanya tuntutan 17+8 tuntutan rakyat. Tujuh desakan darurat ekonomi ini muncul dari pandangan para ekonom yang menilai bahwa saat ini tengah terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat di berbagai lapisan yang bersifat masif
Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyerukan agar Muhammad Mardiono tidak kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Muktamar X PPP tahun 2025. Mardiono dinilai abai terhadap aturan partai, menjabat pelaksana tugas terlama, serta dianggap sebagai penyebab kegagalan PPP lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Seruan tersebut disampaikan Sekretaris
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menggantikan Budi Gunawan yang dicopot dalam reshuffle kabinet. Sehari setelah menerima penugasan, Selasa (9/9/2025), Sjafrie langsung memimpin rapat perdana dengan jajaran pejabat utama Kemenko Polkam. Dalam arahannya, Sjafrie menegaskan bahwa
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9/2025), mengatakan, Golkar menghormati langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurut dia, penggantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Begitu pula jika kursi menpora itu tidak lagi diberikan kepada Golkar. Menteri
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinetnya. Seusai pelantikan, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan pembantunya di kabinet. Setelah melakukan evaluasi, Presiden memutuskan merombak kabinet. Prasetyo Hadi pun menolak jika kejadian demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, 583 orang yang saat ini masih ditahan akan dikaji, ditelusuri, dan dianalisis siapa yang menjadi dalang dari kasus kerusuhan pada Agustus 2025. Polisi juga mencari siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Dari
