Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri mengingatkan betapa pentingnya persatuan dan gotong royong untuk penanganan pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Dia meminta semua pihak tidak saling melemahkan dalam mengatasi bencana. Iman menyampaikan, konsep gotong royong merupakan konsep sosial ajaran nenek
Sekjen PBNU KH Amin Said Husni saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (23/12/2025), menyatakan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, atau yang biasa disapa Gus Yahya, telah mengirimkan surat kepada Rais Aam, namun belum mendapatkan balasan. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari musyawarah kubro yang dihadiri oleh 308 pengurus wilayah
Google pada November 2025 meluncurkan Project Suncatcher, sebuah program penelitian yang bertujuan untuk membangun pusat data di luar angkasa. Dalam proyek riset ini, Google akan menguji apakah cip TPU yang dirancang untuk bekerja di Bumi itu mampu beradaptasi di luar angkasa yang memiliki gravitasi mikro serta radiasi dan temperatur ekstrem.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. Hashim mengatakan ada aktor yang menyebarkan fitnah bahwa Prabowo memiliki lahan sawit. Aktor itu disebutnya merupakan koruptor-koruptor yang merusak lingkungan. Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektar lahan
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat, pemerintah masih bisa bertindak cepat tanpa status bencana nasional. Sebab, penetapan status kebencanaan nasional turut membawa konsekuensi politik yang berbeda. Itu sebabnya pemerintah memilih untuk meningkatkan dukungan operasional melalui Dana Siap Pakai dan pengerahan sumber daya, tanpa mengubah
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan bahwa pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (21/12/2025). PP tersebut mengatur jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang bisa diduduki polisi serta mekanisme pengisiannya. Ia melanjutkan, gagasan untuk menerbitkan PP merujuk pada
Musyawarah kubro dengan tema ”Meneguhkan Jam’iyyah NU” digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Minggu (21/12/2025). Acara dihadiri pula oleh jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta perwakilan PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia. Beragam usulan datang dari berbagai perwakilan PWNU dan
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menuturkan, terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri sempat membuat dia dan beberapa anggota komisi lainnya kaget, karena tidak mendapatkan informasi bahwa Kapolri akan menerbitkan perpol itu. Jimly berharap kepada Polri agar kepolisian
OTT KPK itu digelar sejak Rabu (17/12/2025) malam hingga Kamis (18/12/2025) kemarin. Meski KPK belum mengungkapkan detail kasusnya, namun sebagian informasi sudah diketahui publik dalam seharian kemarin. Lokasi tiga OTT akhir tahun ini ada di Banten dan Jakarta (satu rangkaian), Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi. Pertama, ada kabar OTT KPK
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam mengatakan, otonomi daerah bisa terlaksana ketika ruang dialog terjadi antara pemimpin daerah dan rakyatnya. Dialog inilah yang menjadi bagian penting atau bahkan tulang punggung bagi daerah yang otonom. Lembaga seperti KPPOD atau Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri
Presiden RI Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pascabencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana, maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini di Jakarta. Hari ini, Kamis (18/12/2025), Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman dalam diskusi ”Refleksi Implementasi Otonomi Daerah Tahun 2025” di Jakarta, Rabu (17/12/2025), mengatakan, pilkada lewat DPRD akan melemahkan demokrasi lokal. Sebab, pilkada yang semula merupakan mandat rakyat daerah akan dialihkan ke elite lokal di daerah, yang belum tentu mewakili
