Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kaget dengan suasana Istana Merdeka yang berubah setelah ia lengser dari jabatan presiden. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Rabu (26/3/2025). Setelah saling menyapa, Jokowi menyebut wajah Prabowo terlihat segar meski sedang
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum mengungkapkan, peserta aksi tolak RUU TNI mendapatkan serangan di dunia digital. Nenden mengatakan, minimal ada 25 insiden serangan digital yang terpantau dan dilaporkan kepada Safenet. Bentuk serangan ini juga beraneka ragam. Mulai dari doxing untuk intimidasi, pengancaman, peretasan
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada pejabat pemerintahan. Cak Imin menyebut, peringatan itu berupa perintah dari Prabowo kepada seluruh bawahannya untuk memperbaiki cara berkomunikasi. Cak Imin melanjutkan, dinamika komunikasi setiap pejabat dalam pemerintahan perlu diperbaiki agar tidak menambah beban
Pada 19 November lalu, DPR telah menyepakati 41 RUU masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2025. Salah satu RUU yang menjadi prioritas pembahasan tahun 2025 adalah RUU perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda). Meski demikian, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong, sampai saat
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani seusai Rapat Paripurna DPR, mengatakan kongres PDI-P kemungkinan akan digelar pada April mendatang (25/3/2025). Agenda utama dari rapat tertinggi di PDI-P ini adalah menentukan ketua umum untuk periode lima tahun berikutnya. Tak hanya itu, menurut Puan, akan dibahas pula posisi sekretaris jenderal (sekjen). Posisi sekjen
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menjadi lembaga keuangan terbesar setelah pengurusnya diumumkan secara lengkap. Apalagi, kata Herman, Danantara mengelola aset dari berbagai BUMN untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi. Herman lantas mengungkit pesan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, status guru dan pengajar di Sekolah Rakyat kelak masih dimatangkan. Gus Ipul menyebutkan bahwa ada dua opsi yang digodok, yakni guru akan berasal dari aparatur sipil negara (ASN) atau guru-guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru. Menurut Gus Ipul, tidak ada kesenjangan dalam tata kelola
Presiden Prabowo Subianto melantik para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/3/2025). Sebanyak 31 Duta Besar LBBP itu menjalani prosesi pelantikan yang pengambilan sumpah jabatannya dipimpin oleh Presiden. Setelah pelantikan, Prabowo memberikan ucapan
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung, Susi Dwi Harijanti menuturkan, di dalam negara hukum, semestinya masyarakat sangat dekat dengan pembentukan UU. Susi menambahkan, praktik dari pembentukan revisi UU TNI dibahas secara kilat dan diam-diam, seolah-olah memunggungi masyarakat. Menurut Susi, demo penolakan revisi UU TNI yang muncul di berbagai
Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah memburu satu terduga pelaku teror kepala babi kepada Redaksi Tempo. Tim sudah menerima hasil rekaman CCTV Gedung Tempo, Grogol, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim melakukan analisis video dengan mengutamakan pencarian terhadap satu orang terduga pelaku yang belum teridentifikasi. Direktur Tindak Pidana
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Minggu (23/3/2025), mengumumkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2025-2030. AHY mengungkapkan, partainya menambah dua badan dalam struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat. Kedua badan itu adalah Badan Saksi Nasional dan Badan Logistik. Demokrat juga menambah jumlah departemen, sebelumnya terdapat 11 departemen, kini menjadi
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan, akan memberikan data-data yang dibutuhkan penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024. Ia menyebut, memberikan ruang seluas-luasnya kepada para penegak hukum. Pada prinsipnya Kemkomdigi akan membantu penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan, penyidik Kejari Jakarta Pusat
