KEGIATAN

Keinginan Prabowo Memaafkan Koruptor Dinilai Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, mengatakan wacana yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto sangat berbahaya karena melemahkan supremasi hukum (19/12/2024). Amnesti kepada pelaku korupsi membuktikan negara lebih berpihak pada kepentingan koruptor. Pernyataan Prabowo pun dianggap serampangan karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal amnesti bagi koruptor atau pelaku kejahatan ekonomi.

Selengkapnya »

Perindo: Pilkada Langsung untuk Bupati/Wali Kota Harus Dipertahankan

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, prinsip demokrasi langsung harus tetap dipertahankan dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan sesuai asas desentralisasi pada sistem otonomi daerah yang dipilih Indonesia. Terkait wacana pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), usulan itu harus

Selengkapnya »

Menjelang Penutupan, MK Terima 297 Permohonan Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi menutup pendaftaran sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada Rabu (18/12/2024) pukul 24.00 WIB. Hingga Rabu petang, MK sudah menerima setidaknya 297 permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota. Adapun rincian permohonan yang sudah masuk terdiri atas 18 permohonan pemilihan gubernur di 14 provinsi, 49 permohonan terkait

Selengkapnya »

Jika Pemilu Lokal-Nasional Dipisah, Hakim MK: Apakah Pemerintahan Jadi Tak Efektif?

Perubahan model keserentakan tersebut dinilai lebih mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, yakni pemerintahan yang tidak terputus antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ahli pemilu, Didik Supriyanto, menyarankan, pemilu lokal dilaksanakan dua tahun setelah pemilu nasional. Hal ini disampaikan Didik saat menjadi ahli dalam perkara uji materi Undang-Undang Pemilu dan UU

Selengkapnya »

Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa pemilu serentak telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam praktik politik uang. Efek uang terhadap pilihan pemilih, terutama dalam pileg, juga semakin kuat. Hal ini membuat “harga pemilih” semakin mahal. Burhanuddin sekarang sudah lebih banyak yang mengatakan politik uang itu wajar, dengan angka

Selengkapnya »

Dipecat PDI-P, Gibran: Kami Menghormati Keputusan Partai

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara setelah resmi dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gibran mengatakan menghargai dan menghormati keputusan partai (17/12/2024). Gibran pun menuturkan fokus dirinya sekarang seusai pemecatan dari PDI-P. PDI-P mengumumkan pemecatan Joko Widodo beserta putranya, Gibran, dan menantunya, Bobby Nasution, secara resmi, Senin (16/12/2024)

Selengkapnya »

Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pimpinan Baleg: Harus Ditindaklanjuti

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat usul Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pilkada harus ditindaklanjuti. Doli mengatakan, usul tersebut dapat dimasukkan dalam materi revisi UU Pemilu (16/12/2024). Menurut Doli, pidato Prabowo soal sistem pilkada itu harus dicermati secara lengkap dalam spektrum yang lebih luas. Prabowo menekankan

Selengkapnya »

Penolakan Publik Menguat, Pilkada oleh DPRD Kemunduran Demokrasi

Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Halili Hasan, mengatakan dalam konteks demokratisasi Indonesia setelah Reformasi 1998, pilkada langsung merupakan sebuah kemajuan (16/12/2024). Pilkada langsung bukan saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan kepala daerah secara demokratis, melainkan juga implementasi desentralisasi politik melalui otonomi daerah. Menurut Halili, kehendak Prabowo

Selengkapnya »

Usai Dilantik, Pimpinan KPK Periode 2024-2029 Akan Ikuti Program Induksi

KPK mengumumkan bahwa pimpinan KPK periode 2024-2029 yang baru dilantik akan mengikuti program induksi pada Selasa (17/12/2024). Program ini direncanakan berlangsung selama 2-3 hari ke depan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan dalam program induksi tersebut, pimpinan KPK dan sejumlah pegawai baru akan mendapatkan pembekalan mengenai nilai-nilai KPK serta

Selengkapnya »
Search