Sejak dilantik pada Minggu (20/10/2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, arah kebijakan pertahanan nasional menjadi salah satu sektor paling progresif di bawah kendali Prabowo. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sejumlah kontrak strategis pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) telah ditandatangani, menandai babak baru modernisasi kekuatan TNI. Deretan kontrak
Direktur Eksekutif Katalis Nusantara Lestari (Kanal Foundation) Roy Salam mengatakan, usulan memperbesar dana insentif fiskal (DIF) dan dana bagi hasil (DBH) berbasis kinerja sangat mungkin diimplementasikan (14/10/2025). Sebab, kedua hal tersebut telah memiliki dasar hukum kuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Menteri Luar Negeri Sugiono membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Israel setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono melalui keterangan tertulis yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin (13/10/2025). Kabar Presiden bakal berkunjung ke Israel disiarkan
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid mengingatkan, pengurangan alokasi TKD dapat mengancam keberlangsungan pembangunan di daerah. Bukan hanya itu, pemangkasan TKD juga akan peredaran uang di daerah, melemahkan transaksi ekonomi, bahkan bisa menimbulkan kebangkrutan daerah. Ryaas menyarankan agar pemda segera melakukan konsolidasi internal. Selain itu, pemda juga
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tetap waspada meski inflasi masih dalam kategori terkendali. Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025). Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.
Presiden Prabowo bertolak ke Mesir pada Minggu jelang dini hari dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pada rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait Presiden mendapatkan undangan untuk menghadiri acara mengenai
Keterpilihan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP periode 2025-2030 digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia, Zainul Arifin. Ia memandang, dualisme hasil Muktamar X PPP perlu diuji secara hukum untuk memastikan keabsahan dan legitimasi hasil muktamar.
Melalui pengesahan RAPBN tahun 2026 menjadi undang-undang pada 23 September 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan Rp 693 triliun dana APBN 2026 untuk dana transfer ke daerah (TKD). Namun, total dana transfer untuk daerah tahun 2026 tetap masih jauh di bawah TKD tahun sebelumnya. Dalam APBN 2025, alokasi TKD
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer. Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI
Pemerintah pusat meminta para inspektorat daerah mengawasi keuangan daerah sejak tahap perencanaan, serta ikut mengawasi pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Tito
Sejak dilantik setahun lalu, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle kabinet. Pada reshuffle kabinet jilid IV, Rabu (8/10/2025) kemarin, dua wakil menteri baru dilantik. Salah satunya Benjamin Paulus Octavianus yang ditetapkan sebagai Wakil Menteri Kesehatan, yang merupakan kader Partai Gerindra. Dalam reshuffle yang sama, Presiden juga menunjuk dua kader
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua. Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121
