KEGIATAN

Akhir Drama Mendikti Vs Pegawai yang Berujung Damai

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan dirinya bersikap sewenang-wenang terhadap pegawainya. Sebagai bentuk protes, ratusan pegawai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendikti Saintek pada Senin (20/1/2025). Menanggapi aksi demo tersebut, Satryo mengeklaim karena Kemendikti Saintek sedang melakukan mutasi

Selengkapnya »

100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Pengejawantahan Politik Bebas Aktif dalam Keanggotaan BRICS

Dalam masa 100 hari kepemimpinannya, Prabowo menunjukkan komitmen terhadap politik bebas aktif dan gerakan non-blok, yang telah menjadi bagian dari identitas Indonesia sejak era demokrasi terpimpin hingga reformasi. Hal ini bisa terlihat dengan sejumlah manuver Prabowo di dunia internasional, mulai dari kunjungan kenegaraan, menghadiri beragam konferensi tingkat tinggi, dan bergabung

Selengkapnya »

Kontroversi Pagar Laut, Bukti Miskoordinasi Antarlembaga Pemerintah

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, Selasa (21/1/2025), menilai perbedaan pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut soal pembongkaran pagar laut bisa menjadi gambaran tidak terkoordinasinya kerja antarlembaga pemerintah. Anggota TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah membongkar pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan

Selengkapnya »

PDI-P ”Mendekat” kepada Prabowo, Ketua KPK Mengaku Tak Terpengaruh

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengaku lembaganya tak terpengaruh dengan dinamika politik. Termasuk dinamika politik terkini yang menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P yang dinilai mulai mendekat ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, Setyo tetap memantau perkembangan politik lewat pemberitaan media. Fenomena politik disebutkan tidak akan memengaruhi kinerja KPK.

Selengkapnya »

Ketua KPK Pastikan Timnya Akan Hadiri Sidang Praperadilan Lawan Hasto Berikutnya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan tim hukum KPK akan menghadiri sidang praperadilan melawan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 5 Februari 2025 mendatang. Setyo mengatakan, pihaknya mengajukan penundaan praperadilan lantaran ada beberapa kegiatan Biro Hukum KPK yang tak bisa ditinggalkan. Setyo mengatakan, tim hukum KPK akan menyiapkan bukti-bukti

Selengkapnya »

Pidato Pelantikan, Trump Tegaskan Akan Rebut Terusan Panama

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1/2025) menegaskan, akan merebut kembali Terusan Panama Trump melontarkan ancaman itu tanpa menjelaskan rinciannya, dan selama berminggu-minggu tidak menepis kemungkinan menggunakan tindakan militer. Adapun AS menyerahkan kendali Terusan Panama sepenuhnya kepada Panama pada akhir 1999. Panama masih memegang kendali

Selengkapnya »

Hari Ini Sidang Praperadilan Hasto, Tim Hukum dan PN Jaksel Bersiap

Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa (21/1/2025), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Menurut pihak PDI-P, sidang akan digelar pada pukul 09.00 WIB. Pihak-pihak yang terlibat sudah menyiapkan segala

Selengkapnya »

Hari Pertama Menjabat, Trump Janjikan Penuhi Program Kampanye

Sehari menjelang upacara pelantikannya, Minggu (19/1/2025), Presiden terpilih AS Donald Trump menghadiri serangkaian acara di ibu kota Washington DC. Trump menghadiri perayaan untuk menandai kembalinya ia di puncak kekuasaan AS di Trump National Golf Club miliknya di Sterling, Virginia, sekitar 48 kilometer di luar Washington. Sesuai tradisi, ia menginap di

Selengkapnya »

Perpres No 80/2024 dan Putusan MK Jadi Pertimbangan Penentuan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada dua landasan hukum yang akan dipertimbangkan dalam menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 (19/01/2025). Pertama, yaitu Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata cara Pelantikan Kepala Daerah, yang salah satunya menyebutkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan serentak pada

Selengkapnya »

Dinilai Diskriminatif, Pergub ASN Jakarta Boleh Poligami Harus Ditinjau Ulang

Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang membolehkan ASN poligami dengan sejumlah syarat menjadi polemik. Kebijakan itu mengundang kritik keras dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) hingga DPR RI. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menilai, sejumlah syarat yang ditentukan dalam Pergub itu subyektif. Menurut dia,

Selengkapnya »

Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Dibahas Pekan Depan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pilkada serentak 2024. Menurut Bima, hal itu akan dibahas bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR pada awal pekan depan. Sementara itu, daerah seperti Provinsi Riau sudah menjadwalkan pelantikan Gubernur dan

Selengkapnya »
Search