Polres Metro Jakarta Timur menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam penjarahan rumah anggota DPR RI sekaligus artis, Surya Utama atau Uya Kuya, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan, membenarkan penangkapan tersebut. Dicky menjelaskan pihaknya masih melakukan pendalaman dan pengembangan terkait
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet. Hal ini disampaikan Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Airlangga memastikan Sri Mulyani hadir dalam rapat kabinet yang digelar hari ini. Namun, Sri Mulyani tidak memberikan paparan khusus
Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini saat dihubungi Minggu (31/8/2025) menyoroti gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja anggota DPR. Menurut Titi, protes publik itu harus menjadi momentum bagi partai politik untuk melakukan reformasi internal secara total. Perbaikan sistemik harus menjadi fokus utama, dimulai dari perbaikan mekanisme perekrutan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat akan mulai menerima laptop sebagai bagian dari inisiatif pendidikan pemerintah mulai bulan September. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada hari Kamis. Gibran menekankan bahwa inisiatif ini merupakan salah satu program unggulan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hendarto selaku pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (PT SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (PT MAS) sebagai tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada Kamis (28/8/2025). KPK juga telah menyita aset dari tersangka berupa uang
Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang rangkap jabatan wakil menteri. Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan hal ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/8/2025). MK telah menetapkan putusan dengan nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (28/8/2025). Putusan itu berisi larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Untuk menyikapi hal itu, Pemerintah akan mendalami dasar-dasar
Rabu (27/8/2025) siang, jajaran elite Partai Golkar menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selama 3 jam bersilaturahmi, Presiden dan Golkar sepakat untuk memantapkan koalisi. Rombongan Partai Golkar tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pukul 12.38. Dipimpin Ketum Bahlil Lahadalila, rombongan elite Golkar ini, tiba diantar 4 kendaraan. Bahlil mengatakan,
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan amnesti untuk dirinya. Harapan tersebut diungkapkan oleh Immanuel saat ia hendak memasuki mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi II DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah yang sah. Regulasi ini sangat dinantikan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Kami menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden Prabowo,”
Pemerintah tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat karena dijamin oleh konstitusi. Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi aksi unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (25/8/2025). Hasan menegaskan penyampaikan aspirasi harus sesuai aturan, tidak merugikan orang lain dan merusak fasilitas umum. Ia meyakini aspirasi
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia baru saja dikunjungi kapal penjaga pantai Vietnam di Jakarta. Bakamla RI menyambut kedatangan kapal Vietnam Coast Guard (VCG) CSB 8001 dalam kunjungan pelabuhan (port visit) di Dermaga Nusantara 01, Tanjung Priok, Jakarta, pada Senin (25/08/2025). Delegasi VCG dipimpin langsung oleh Deputy Commander VCG Region 3
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyebut persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang (UU) sebagai sebuah transformasi fundamental dalam pelayanan jamaah haji Indonesia. Untuk itu, dia menyambut baik keputusan DPR menyetujui RUU Haji menjadi
