Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menuturkan, terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri sempat membuat dia dan beberapa anggota komisi lainnya kaget, karena tidak mendapatkan informasi bahwa Kapolri akan menerbitkan perpol itu. Jimly berharap kepada Polri agar kepolisian
OTT KPK itu digelar sejak Rabu (17/12/2025) malam hingga Kamis (18/12/2025) kemarin. Meski KPK belum mengungkapkan detail kasusnya, namun sebagian informasi sudah diketahui publik dalam seharian kemarin. Lokasi tiga OTT akhir tahun ini ada di Banten dan Jakarta (satu rangkaian), Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi. Pertama, ada kabar OTT KPK
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam mengatakan, otonomi daerah bisa terlaksana ketika ruang dialog terjadi antara pemimpin daerah dan rakyatnya. Dialog inilah yang menjadi bagian penting atau bahkan tulang punggung bagi daerah yang otonom. Lembaga seperti KPPOD atau Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri
Presiden RI Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pascabencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana, maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini di Jakarta. Hari ini, Kamis (18/12/2025), Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman dalam diskusi ”Refleksi Implementasi Otonomi Daerah Tahun 2025” di Jakarta, Rabu (17/12/2025), mengatakan, pilkada lewat DPRD akan melemahkan demokrasi lokal. Sebab, pilkada yang semula merupakan mandat rakyat daerah akan dialihkan ke elite lokal di daerah, yang belum tentu mewakili
Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai, polemik terkait Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri dapat berakhir dengan diterbitkannya peraturan yang lebih tinggi, termasuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah (PP) tersebut akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan
Pemerintah Provinsi Aceh mengajukan bantuan langsung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai sebagai sinyal frustrasi terhadap lambatnya penanganan bencana dari pemerintah pusat. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Alfadhat menilai tindakan tersebut sah secara prosedural, namun mengandung makna politis yang lebih dalam. Menurut Faris, permohonan Aceh kepada PBB
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan terhadap enam gubernur dan 42 bupati/wali kota dari Papua ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) sore. Selain para kepala daerah, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan para menteri Kabinet Merah Putih. Presiden mengatakan, Indonesia perlu
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan Papua. Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa
Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni, United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) merespons surat resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, terkait permohonan dukungan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Saat ini, dukungan yang akan diberikan UNDP dan UNICEF masih dalam
Menpan dan RB Rini Widyantini berpandangan bahwa penerbitan perpol merupakan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta bagian dari pelaksanaan dan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk putusan MK. Namun, implementasi dari Perpol No 10/2025 ini tetap memerlukan pembahasan lanjutan lintas kementerian dan lembaga agar sepenuhnya selaras
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, aturan mengenai polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga justru mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) oleh polisi aktif. Perpol 10/2025 ini menjadi sorotan karena mengatur polisi bisa menjabat di 17 instansi di luar Polri, padahal MK menyatakan
