Dalam jajak pendapat Kompas pada 10-13 November 2025, publik merasa tidak kaget dengan adanya kabar kepala daerah ditangkap karena kasus korupsi. Tingginya kasus yang sejalan dengan rendahnya keyakinan publik bahwa pemimpin daerahnya tidak korupsi menunjukkan bahwa praktik tidak terpuji ini telah mengakar dalam dinamika politik daerah. Para Kepala daerah yang
Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga Kamis (27/11/2025) belum menemukan titik temu. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan kubu Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar beradu dalil, memberikan argumen bahwa keputusan yang mereka ambil masing-masing memiliki dasar yang kuat. Gus Yahya menegaskan, mandat muktamar yang
KH Yahya Cholil Staquf Yahya atau akrab disapa Gus Yahya memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Harlah Ke-103 NU di lantai 8 Gedung PBNU, Rabu siang. Dalam rapat tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa dinamika internal yang belakangan berkembang tidak boleh menghentikan jalannya roda organisasi. Gus Yahya menuturkan, pertemuan tersebut pada dasarnya digelar
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pemeriksaan eks Dirjen Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia memiliki pandangan berbeda pada konteks sanksi terhadap tax amnesty. Purbaya mengakui, saat ini pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Salah satu hal yang disebutnya mengenai kesalahan dalam proses tax
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Prasetyo menjelaskan, pemberian rehabilitasi ini diawali dari aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR. Selain itu, kata dia, pemerintah, dalam hal ini
Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Presiden Prabowo Subianto usai lawatan dari Afrika Selatan (Afsel) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran melaporkan hasil dari forum tersebut. Pertemuan itu diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Selasa (25/11/2025). Gibran telah tiba di Jakarta pada Senin (24/11/2025) setelah mewakili
Polemik mengenai pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali mencuat. Menjawab sorotan publik, DPR menegaskan bahwa pensiun bagi pimpinan dan anggota dewan bukanlah privilese, melainkan hak jabatan yang melekat sebagaimana pejabat lembaga negara lainnya. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati, saat membacakan
Pemerintah pusat menggulirkan wacana untuk menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator penentu pemberian tunjangan kinerja bagi instansi di pusat hingga daerah serta dana transfer ke daerah. Di satu sisi, langkah itu dinilai dapat memicu peningkatan kinerja aparatur dan kolaborasi lintas sektor. Namun, keterkaitan pengentasan kemiskinan dengan dana transfer
Tentara Nasional Indonesia mempersiapkan kekuatan dalam skala masif untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Rencana strategis tersebut terungkap seusai rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025). Seusai rapat tersebut, Agus Subiyanto memberikan rincian teknis mengenai kesiapan
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melihat, saat ini ada ketimpangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Padahal, AI selama beberapa dekade mendatang dinilai Gibran akan menjadi salah satu penentu kekuatan ekonomi. Sorotannya tersebut disampaikan saat berpidato dalam sesi ketiga forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di
Ulama-ulama berkumpul memementahkan hasil rapat harian Syuriyah PBNU mendesak Yahya Cholil Staquf mundur dari kursi Ketua Umum. Pertemuan digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11/2025) malam. Silaturahmi ulama ini yang dihadiri sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra Utara.
Jajak pendapat Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 10-13 November 2025 menangkap dukungan publik terhadap penguatan peran perempuan dalam politik. Sembilan dari 10 responden menilai keterwakilan minimal 30 persen perempuan di jajaran pimpinan AKD adalah hal penting. Publik juga meyakini langkah penguatan peran perempuan ini akan diikuti komitmen fraksi-fraksi di DPR.
