Presiden Prabowo Subianto memberi sindiran kepada para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya. Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin. Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya politik lingkungan sebagai fondasi arah perjuangan partai. Dia mengatakan, upaya merawat bumi sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang kerap menghadapi bencana ekologis. Hasto menyebut kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum. Hal ini disampaikan Hasto dalam Konferensi Daerah (Konferda)
Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Haykal, mengatakan bahwa mengembalikan pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah keliru dan tidak menyentuh akar masalah (7/12/2025). Hal ini disampaikan menanggapi wacana perubahan kembali sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD, yang kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai
Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan 75-90 persen BTS dapat menyala kembali pekan ini. Hal ini dikatakan Nezar saat mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir di Aceh. Nezar mengungkapkan, matinya BTS dipengaruhi oleh pemadaman listrik. BTS yang masih tegak berdiri pun terkena dampak banjir, meski ada pula yang selamat karena posisinya berada
Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan untuk membahas lebih jauh persoalan pembukaan lahan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana di Sumatera. Langkah ini diambil Komisi IV DPR RI menyusul terjadinya banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang disinyalir diperparah
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Imron Rosyadi Hamid (Gus Imron), menegaskan bahwa seluruh keputusan tertinggi dalam struktur organisasi PBNU berada di tangan Syuriah yang dipimpin Rais Aam. Karena itu, langkah Syuriah memberhentikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan keputusan final dan mengikat. Gus Imron menyatakan bahwa
Yahya Cholil Staquf mengklaim kerap mendapat teror sejak konflik interal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU membuncah. Ia mendapatkan berbagai bentuk teror lewat telepon dan pesan WhatsApp. Yahya tak menceritakan secara detail bentuk teror tersebut. Ia juga tak membuka identitas pelaku teror tersebut. Konflik internal PBNU ini mengemuka setelah hasil
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan DPR saat ini masih berjalan paralel dalam menyiapkan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Meski demikian, lanjut Yusril, proses legislasi di DPR sering kali berubah. Revisi undang-undang yang semula disepakati sebagai
Mensesneg RI Prasetyo Hadi mengatakan penanganan bencana banjir serta longsor di tiga provinsi Sumatera sudah berjalan masif. Prasetyo menyebut semua sumber daya nasional juga telah dikerahkan. Hal ini sekaligus merespons soal desakan untuk menjadikan bencana di Sumatera sebagai darurat bencana nasional. Menurutnya, seluruh sumber daya nasional juga bekerja keras untuk
Reuni 212 yang digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) mengusulkan tanggal 2 Desember menjadi libur nasional. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i merespons usulan tersebut. Usulan itu disampaikan oleh Ketua OC Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Alatas. Dia mengusulkan agar tanggal 2 Desember diperingati sebagai hari ukhuwah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Amin Said Husni berharap kegaduhan polemik pemakzulan Ketum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) cepat selesai sebelum digelarnya Muktamar ke-35 PBNU. Menurut Amin, Muktamar ke-35 PBNU dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya jika permasalahan tersebut segera diselesaikan. Amin menuturkan, Muktamar ke-35 rencananya akan digelar sesuai jadwal yang tertera dalam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dalam pemeriksaan pada hari ini, Selasa (2/12/2025). Budi mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan RK terkait aset-aset yang belum dilaporkan dalam Laporan Harta
