Penolakan sejumlah kader Partai Gerindra di daerah terhadap rencana bergabungnya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut telah sampai ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka meragukan loyalitas Budi Arie serta menyinggung kasus hukum yang pernah menyeret namanya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi
Pertemuan sejumlah tokoh GNB dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri berlangsung di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025) siang. Dalam pertemuan tersebut, GNB menyampaikan pandangan dan harapan masyarakat mengenai Polri. Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie mengatakan komisi telah mencatat banyak masukan dari GNB. Beberapa catatan penting itu adalah mengenai bagaimana menjauhkan
Istana memastikan akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menegaskan, anggota Kepolisian Negara RI hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Saat ini, terdapat beberapa perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan di kementerian dan lembaga di luar Polri. Mereka, antara lain, Sekjen Kementerian
Anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan menjelaskan, terdapat dampak baik dan buruk dari rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Dampak baiknya adalah lebih sederhana dan mudah dibelanjakan serta sederhana dalam pencatatan. Dampak buruknya adalah jika tidak hati-hati dalam sosialisasi dan pelaksanaan, maka akan menjadi penyebab inflasi, dan tidak
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jakarta, Indonesia pada Kamis (13/11/2025) dini hari usai melaksanakan kunjungan kenegaraan selama satu hari di Australia. Dalam keterangannya di Sydney, Prabowo juga menyatakan kesan positif terkait seluruh rangkaian kunjungan kenegaraannya di Australia. Selama berada di Australia, Prabowo melakukan sejumlah kegiatan, antara lain pertemuan
Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, mengatakan jangan sampai kebijakan redenominasi mengakibatkan kebingungan di masyarakat serta menimbulkan dampak sosial akibat kurangnya pemahaman. Meminimalisasi dampak penting lantaran tidak sedikit dari masyarakat adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Candra, beberapa negara
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa bekerja dengan baik, dan mampu menerjemahkan keinginan Presiden untuk mengubah institusi Polri ke arah yang lebih baik. Perbaikan ini, salah satunya terkait isu penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Ini juga terkait penangkapan para aktivis
Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan pihaknya hanya menerima gelar pahlawan nasional yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sembilan tokoh. Sementara, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, mereka tak menerimanya. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98. Menurut Guntur, Negara/pemerintah harusnya menagih
Setelah dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (7/11/2025), Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025). Rapat perdana dihadiri lengkap oleh 10 anggota Komisi. Jimly Asshiddiqie yang merangkap sebagai Ketua Komisi, mengatakan Komisi akan engadakan rapat seminggu sekali. Di antara Waktu rapat terebut, Komisi mengadakan
Kedua bekas pejabat Kominfo, yakni Dirjen Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo periode 2016-2024 Semuel Abrijani Pangerapan dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kominfo 2019-2023 Bambang Dwi Anggono, disebut menerima suap dengan total senilai Rp 9 miliar agar memenangkan PT Aplikanusa Lintasarta, dalam tender proyek tersebut. Selain Samuel dan Bambang, perkara ini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada tanah yang seharusnya milik negara yang dijual lagi oleh oknum ke negara dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal ini disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, pada Senin (10/11/2025). Selain
Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mendorong penyelidikan peristiwa ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta, dilakukan dengan transparan dan terbuka. Menurutnya, keterbukaan dari setiap perkembangan hasil penyelidikan menjadi penting untuk mencegah kesimpangsiuran berita. Ratih menjelaskan, saat ini sudah muncul banyak simpang siur informasi terkait ledakan di SMAN 72
