Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Perlu Persiapan Matang Sebelum Redenominasi agar Tidak Memunculkan Kebingungan

Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, mengatakan jangan sampai kebijakan redenominasi mengakibatkan kebingungan di masyarakat serta menimbulkan dampak sosial akibat kurangnya pemahaman. Meminimalisasi dampak penting lantaran tidak sedikit dari masyarakat adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Candra, beberapa negara

Selengkapnya »
12 November 2025

PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh

Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan pihaknya hanya menerima gelar pahlawan nasional yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sembilan tokoh. Sementara, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, mereka tak menerimanya. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98. Menurut Guntur, Negara/pemerintah harusnya menagih

Selengkapnya »
11 November 2025

Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Kapolri Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi

Setelah dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (7/11/2025), Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025). Rapat perdana dihadiri lengkap oleh 10 anggota Komisi. Jimly Asshiddiqie yang merangkap sebagai Ketua Komisi, mengatakan Komisi akan engadakan rapat seminggu sekali. Di antara Waktu rapat terebut, Komisi mengadakan

Selengkapnya »
11 November 2025

Kasus Proyek PDNS, Bekas Pejabat Kominfo Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 140,8 Miliar

Kedua bekas pejabat Kominfo, yakni Dirjen Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo periode 2016-2024 Semuel Abrijani Pangerapan dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kominfo 2019-2023 Bambang Dwi Anggono, disebut menerima suap dengan total senilai Rp 9 miliar agar memenangkan PT Aplikanusa Lintasarta, dalam tender proyek tersebut. Selain Samuel dan Bambang, perkara ini

Selengkapnya »
11 November 2025

KPK Selidiki Whoosh, Duga Ada Tanah Negara Dijual Lagi ke Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada tanah yang seharusnya milik negara yang dijual lagi oleh oknum ke negara dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal ini disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, pada Senin (10/11/2025). Selain

Selengkapnya »
11 November 2025

Penyelidikan Ledakan SMAN 72 Didorong Transparan, Cegah Simpang Siur Informasi

Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mendorong penyelidikan peristiwa ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta, dilakukan dengan transparan dan terbuka. Menurutnya, keterbukaan dari setiap perkembangan hasil penyelidikan menjadi penting untuk mencegah kesimpangsiuran berita. Ratih menjelaskan, saat ini sudah muncul banyak simpang siur informasi terkait ledakan di SMAN 72

Selengkapnya »
10 November 2025

Taklimat Prabowo, Slogan Baru Gerindra, dan Tantangan Menjaga Kepercayaan Publik

Sebuah pesan tegas muncul dalam acara ”Taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra” yang digelar tertutup di Bogor (8/11/2025). Slogan baru Gerindra, bertuliskan ”Kompak, Bergerak, Berdampak”, ditampilkan di layar besar di hadapan para kader Gerindra. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan kepada seluruh kader Partai

Selengkapnya »
10 November 2025

Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto bakal memberi gelar Pahlawan Nasional kepada setidaknya 10 orang termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Prasetyo mengatakan pemberian gekar merupakan bagian dari bagaimana menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Kendati demikian,

Selengkapnya »
10 November 2025

KPK Belum Tetapkan Tersangka Sekdis PUPR Riau Ferry Yuanda yang Terjaring OTT Bersama Gubernur Riau Abdul Wahid

KPK belum menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Ferry Yuanda, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Abdul Wahid. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, membenarkan bahwa Ferry Yuanda

Selengkapnya »
07 November 2025
Search