Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam beleid yang dirilis 10 Mei lalu, Sri Mulyani memberikan beberapa rambu soal pengelolaan aset negara di IKN. Salah satunya terkait pejabat yang berwenang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjadi pimpinan satuan tugas (task force) khusus untuk mempercepat realisasi investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan pembentukan satgas dan penunjukan Luhut sebagai pimpinannya dilakukan untuk meningkatkan
Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menaikkan anggaran pengadaan kendaraan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya anggaran kendaraan dinas pejabat eselon I yang kini tembus Rp878 juta. Rincian anggaran kendaraan dinas PNS ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menentukan nasib 58 proyek strategis nasional (PSN) yang belum rampung hingga saat ini pada bulan depan. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan bakal melapor ke Presiden Jokowi
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) kembali menyita aset debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya ke pemerintah. Hari ini, ada tiga debitur yang disita asetnya karena memiliki total piutang ke pemerintah hingga Rp1,6 triliun. Ketiganya adalah PT Eraska
Inflasi AS pada April 2023 tercatat turun menjadi 4,9 persen (year on year/yoy). Realisasi ini terendah dalam dua tahun terakhir atau April 2021 yang sebesar 4,2 persen. Sejak Mei 2021, inflasi AS memang kian merangkak hingga pernah mencapai level tertinggi di atas 9 persen pada Juni 2022. Namun, sejak saat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utang pemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksi minyak goreng. Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan
Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster terkait kerja sama untuk menciptakan energi bersih di Pulau Bali. Pada kesempatan itu, Koster mengatakan Dubes Inggris menawarkan beberapa kerja sama seperti di bidang pendidikan, transportasi publik, digitalisasi dan energi bersih termasuk
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melayangkan protes mengenai perhitungan garis kemiskinan Bank Dunia. Seperti diketahui, Bank Dunia mengubah perhitungan ukuran paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) pada 2017. Hal ini membuat Sri Mulyani khawatir 40% masyarakat Indonesia jatuh miskin seketika. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah
Pemerintah melirik opsi membangun jalan tol untuk mengatasi persoalan macet di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono memperkirakan tol sepanjang 52 kilometer (km) ini akan menghabiskan Rp25 triliun. Triono menerangkan tol tersebut masih dalam studi prakarsa oleh perusahaan swasta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) mempercepat pemulihan layanan ATM maupun mobile banking yang terganggu sejak Senin (8/5) lalu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta BSI untuk memastikan layanan kepada nasabah tetap dapat berjalan. Wasit industri jasa keuangan ini juga meminta
