Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menjadi anggota resmi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam tiga tahun mendatang. Target dibuat karena sejauh ini sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia masuk dalam OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia ingin mengikuti jejak Chili yang hanya butuh tiga
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar US$403,9 miliar atau sekitar Rp6.488,79 triliun (asumsi kurs Rp16.067 per dolar AS) pada kuartal I 2024. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan posisi ULN tersebut turun dibandingkan dengan kuartal IV 2023 yang sebesar US$408,5 miliar atau Rp6.562,96
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$3,56 miliar pada April 2024 ini. Surplus ini lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar US$4,58 miliar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan meski neraca dagang April ini surplus, namun turun baik secara
Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke 2026. Awalnya, kewajiban sertifikat halal bagi UMKM itu harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2024. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan alasan penundaan itu dikarenakan waktu yang mepet dari target, sehingga
Program Kartu Prakerja ditargetkan menyasar 1,14 juta peserta pada 2024. Sementara anggarannya pada tahun ini mencapai Rp5 triliun. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Cahyo Pribadi mengatakan saat ini jumlah peserta Prakerja telah mencapai 850 ribu. “Sebenarnya sedikit lagi mencapai target kita 1,14 juta peserta,” katanya dalam Rilis
Kementerian Perhubungan berjanji akan memperketat jual beli bus. Pengetatan buntut kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu (11/5). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi yang dipimpin langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait kasus itu. Ia menyebut ada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memasukkan proyek pembayaran tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke Program Strategis Nasional (PSN). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proyek tol nirsentuh ini diperkirakan bakal menelan biaya hingga Rp4,49 triliun yang dilakukan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5). Bendungan itu menelan anggaran hingga Rp1,57 triliun. Jokowi mengatakan bendungan tersebut dibangun dengan harapan mencegah krisis air. Menurutnya, teramat sayang apabila air yang mengalir dan melimpah dibiarkan mengalir ke laut dan tidak dimanfaatkan. Jokowi menyebut Bendungan
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti membeberkan skema iuran yang akan diterapkan dalam sistem BPJS tanpa kelas alias sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dia mengatakan kendati jenis ruang perawatan yang diterima setiap peserta sama, namun jumlah iuran tetap berbeda antar peserta. “Tentu iuran tidak
Jepang mengucurkan utang sebesar 140,69 miliar yen atau sekitar Rp14,51 triliun (asumsi kurs Rp103,18 per yen) untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dari timur hingga barat Jakarta. Lebih rinci, pembangun itu untuk fase I tahap I yang menghubungkan Medan Satria-Tomang sepanjang 24,5 kilometer (km). Pinjaman ini ditandai dengan penandatangan pertukaran
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan harga bawang putih tak kunjung turun karena minimnya realisasi impor komoditas tersebut. Menurutnya, mahalnya bawang putih di dalam negeri bukan karena harga dari negara asal impornya, yakni China, naik. “Kalau kita terjadi kenaikan harga bawang putih, bukan karena harga tempat sumbernya naik, tetapi karena
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berharap Sulawesi Barat (Sulbar) bisa menjadi pemasok pangan penduduk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Amran, kedaulatan pangan di Sulbar adalah hal yang penting seiring dengan kebutuhan pangan yang akan segera meningkat ketika IKN didatangi oleh penduduk baru. “Harapan kita nanti Sulawesi Barat mandiri pangan,
