Ekonom Senior lembaga riset ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky menilai Indonesia memiliki risiko lebih tinggi karena China merupakan mitra ekonomi yang terpenting.Indonesia dinilai akan semakin bergantung dengan China dari segi perdagangan, investasi, dan utang. Sebaliknya, posisi Indonesia bagi China dianggap cukup penting tetapi tidak terlalu signifikan untuk menjadi penentu kondisi
Pemerintah dan DPR akan melaksanakan Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty lagi. Rencana itu terungkap dari hasil Rapat Panja Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR pada Senin (18/11) kemarin. Dalam Hasil Raker Prolegnas Prioritas RUU 2025 dan Prolegnas 2025, Program Pengampunan Pajak terdeteksi dari
PT Bank BTPN Tbk resmi mengumumkan ke publik perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Perubahan nama itu diikuti dengan penyesuaian terhadap sejumlah informasi perusahaan. Berdasarkan informasi yang diumumkan oleh SMBC Indonesia, perubahan dilakukan terhadap website resmi perusahaan menjadi www.smbci.com.SMBC pun melakukan perubahan terhadap call center perusahaan menjadi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset dana pensiun mencapai Rp1.500 triliun per September 2024. Capaian ini meningkat 10,1 persen dibandingkan dengan Rp1.362 triliun pada September 2023. Mahendra menuturkan meskipun dihadapkan pada tantangan global, seperti perlambatan ekonomi di berbagai negara besar, ketidakpastian geopolitik, dan peningkatan risiko, kondisi perekonomian Indonesia tetap
Forum Bisnis Indonesia-Brasil (FBIB) menyelesaikan lima nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antara korporasi Indonesia dan Brasil senilai USD 2,65 miliar. Mengutip Antara, Selasa (19/11/2024), Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengapresiasi penandatanganan MoU antar perusahaan besar kedua negara. Hashim juga
Indonesia terus berkomitmen mendukung pertumbuhan pasar kredit karbon di Asia-Pasifik. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) pada Jumat, (15/11) lalu di Lima, Peru. Pada forum ini, diskusi juga menyoroti potensi Indonesia untuk mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebut pemerintah akan menuntaskan pembangunan bendungan demi tercapainya program swasembada pangan pada 2028. Diana menuturkan demi mencapai swasembada pangan syarat indeks ketahanan air Indonesia sebesar 200 meter kubik per kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Tanah Air. Sementara, menurut Diana, Indonesia sendiri memiliki potensi
PT PLN (Persero) mengungkapan pembangunan jaringan transmisi hijau alias green enabling transmission line sepanjang 70.000 km membutuhkan dukungan finansial dari berbagai pihak. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi dalam sesi diskusi panel di World Bank Pavillion COP29, Baku, Azerbaijan pada Jumat 15 November 2024.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan membuka karpet merah selebar-lebarnya bagi investasi dari luar negeri. Menurutnya, Indonesia butuh sumber daya modal dan transfer teknologi yang besar dari berbagai negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Hal ini ditegaskan olehnya dalam forum Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2024. Dia mendeklarasikan bahwa
Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan tidak ada target indikator perekonomian yang tercapai dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN 2020—2024. Fakta tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam rapat kerja dengan Komisi
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka korporasi Duta Palma Group. Jumlah uang yang disita Kejagung mencapai Rp301 miliar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana korupsi penguasaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, yang merupakan organisasi baru di bawahnya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan itu sendiri resmi terbentuk usai Presiden Prabowo Subianto menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) No. 158/2024 tentang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku notabenenya Badan Teknologi,
