Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pencairan dana bagi hasil (DBH) sawit minimal 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah. Aturan yang menjadi landasan pencairan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, yang diteken Jokowi 24 Juli 2023. Alokasinya berdasarkan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah tanggung jawabnya yang bakal mundur penyelesaiannya ke semester II 2024. Basuki segera menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) supaya diberikan dispensasi
Indonesia akan masuk menjadi anggota baru Organisasi Negara untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Artinya, Indonesia bakal menjadi negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pertama yang menjadi anggota OECD. Informasi itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7). Ia mengatakan Indonesia sudah menerima surat
PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela, di mana PHE yang bekerja sama dengan Petronas melalui Petronas Masela Sdn. Bhd. (Petronas Masela) mengambil alih kepemilikan SUOS sebesar 35 persen
Bank Indonesia (BI) batal mengenakan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen. Tapi pembatalan tak berlaku untuk semua jenis transaksi. Pembatalan hanya dilakukan untuk transaksi di bawah Rp100 ribu. Sementara itu, untuk transaksi di atas Rp100 ribu, tetap kena biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0,3
PT Freeport Indonesia menargetkan konstruksi fisik smelter yang mereka bangun selesai Desember 2023 mendatang. Target itu disampaikan oleh VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati. “(Setelah itu) dilanjutkan dengan tahap pre-commissioning dan commissioning. Dan akan mulai beroperasi dengan ramp-up produksi pada akhir Mei 2024,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/7). Masalah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut dirinya diminta negara G20 untuk berbagi cara Indonesia menarik investasi swasta. Ani, sapaan akrabnya, menyebut negara-negara G20 selalu ingin mendengar pandangan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk saat pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) ke-3 di India pada 17 Juli-18 Juli 2023 lalu.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bakal menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait piutang pajak macet Rp7,2 triliun. “Terkait temuan BPK atas piutang pajak, sejak BPK menyampaikan hasil temuan kemarin kami konsolidasi untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai ketentuan hukum dan koridor berlaku,” kata Direktur Jenderal Pajak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian hingga kepala daerah untuk banyak menggelar pasar murah. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan atau El Nino. “Jadi saya telah memerintahkan kepada BUMN, juga kepada gubernur, seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk memperbanyak pasar-pasar murah di daerah, sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi saat mengunjungi Pasar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan sederet alasan pertumbuhan penerimaan pajak serta bea cukai melambat pada semester I 2023. Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan pajak per Juni 2023 menyentuh Rp970,2 triliun atau 56,47 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Meski tumbuh positif, capaian kali ini
PT Pertamina (Persero) bakal meluncurkan Pertamax Green 95 pada pekan depan. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan BBM bioetanol tersebut akan diluncurkan di Jakarta terlebih dahulu. “Iya sedang dicarikan tanggal, rencana Minggu depan di Jakarta,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/7). Meski begitu ia tak menjelaskan secara rinci berapa
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons kebijakan India menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia perlu hati-hati menyikapi langkah India tersebut. Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance
