Sejumlah pengusaha di AS menggugat Presiden Donald Trump terkait kebijakan perang dagang yang dilakukannya ke sejumlah negara melalui penerapan tarif impor tinggi belakangan ini ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS. Gugatan diajukan oleh Liberty Justice Center, sebuah kelompok advokasi hukum yang membela sejumlah pebisnis AS. Gugatan mereka ajukan karena perang dagang
Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Deregulasi (Satgas Deregulasi) untuk menghadapi ancaman tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Satgas itu dibentuk seiring upaya pemerintah melobi AS untuk menghapus tarif 32 persen untuk barang-barang Indonesia. Salah satu tawaran dari Indonesia adalah mempermudah aturan impor-ekspor dengan AS. “Kami
Pemerintah akan menambah impor produk-produk asal Amerika Serikat (AS) senilai US$19 miliar atau sekitar Rp318,9 triliun (asumsi kurs Rp16.784 per dolar AS) untuk melobi pemerintahan Presiden AS Donald Trump agar tak digetok tarif 32 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum mau membeberkan daftar rinci barang yang akan ditambah
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap praktik suap besar dalam kasus vonis lepas (onslagt) perkara korupsi persetujuan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) periode 2021-2022. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, diduga menetapkan tarif suap sebesar Rp60 miliar untuk memberikan putusan lepas kepada tiga korporasi besar, yaitu PT Permata
Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas setelah Presiden AS, Donald Trump, memberlakukan tarif tinggi terhadap produk impor dari China. Merespons hal ini, Presiden China, Xi Jinping, langsung memerintahkan seluruh pejabat sipil dan birokratnya untuk masuk dalam “mode perang”, termasuk membatalkan liburan, selalu siaga 24 jam,
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut pemerintah Qatar akan berinvestasi sebesar USD 2 miliar untuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia menyampaikan hal itu usai menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim ibn Hamad Al Thani di Istana Amiri, Doha, Qatar, Minggu (13/4) waktu setempat. “Beliau akan invest dengan Danantara. Satu dana
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia rampung pada akhir Juni 2025. Ia menegaskan target ini hanya mencakup pembentukan kelembagaan koperasi, bukan pembangunan fisik atau infrastruktur. “Pembentukannya harus selesai secepatnya. Akhir Juni harus sudah selesai pembentukannya. Pembentukan itu kan artinya
Uni Eropa (UE) resmi mengumumkan penundaan penerapan tarif balasan terhadap Amerika Serikat (AS) selama 90 hari. Keputusan ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump secara mendadak melakukan perubahan kebijakan terkait tarif perdagangan. “Kami ingin memberi kesempatan bagi proses negosiasi,” tulis Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam unggahannya di
Gedung Putih mengonfirmasi barang-barang China yang akan masuk ke Amerika Serikat kini terkena tarif impor minimal 145 persen, naik dari pengumuman sehari sebelumnya sebesar 125 persen. Melalui pernyataan pada Kamis (10/4) waktu setempat, Gedung Putih menuturkan tarif “resiprokal” sebesar 125 persen untuk China yang diumumkan Presiden Donald Trump kemarin itu
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melempar gagasan soal penghapusan kuota impor. Namun, gagasan itu sepertinya masih harus menunggu waktu, karena implementasinya belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, menurut Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim, penghapusan kuota impor bukan perkara sederhana. Menurutnya,
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih kuat hingga awal 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Februari 2025 yang mencapai 126,4, menunjukkan optimisme konsumen. Selain itu, Indeks Penjualan Ritel (IPR) juga tumbuh 0,5% secara tahunan (yoy), terutama
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan jeda penerapan tarif timbal balik nyaris untuk semua negara selama 90 hari atau tiga bulan penuh. Semua negara yang dikenai tarif timbal balik (resiprokal) pada Rabu lalu akan kembali ke tarif universal sebesar 10 persen. “Berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 Negara telah
