Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menko Marves Ad Interim Erick Thohir mengklaim Presiden China Xi Jinping berkomitmen untuk menggelontorkan beras 1 juta ton kepada Indonesia. Komitmen disampaikan Xi Jinping saat bertemu dengan dirinya, Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat Indonesia di Beijing pada Selasa (17/10) kemarin. Gelontoran beras diberikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 21 investor dalam dan luar negeri siap berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan nilai mencapai US$2 miliar atau setara Rp31,45 triliun (asumsi kurs Rp15,728 per dolar AS). Kabar ini ia sampaikan dalam Forum Bisnis Indonesia-Republik Rakyat China (RRC) yang digelar di China World
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sri Lanka mencabut larangan impor minyak sawit. Menurutnya, CPO yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan. “Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka,” ungkap Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (17/10).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengatakan pemerintah tengah mereview kebijakan investasi di tanah air. Langkah ini dilakukan buntut rentetan masalah yang mewarnai masuknya duit asing ke Indonesia, termasuk meledaknya kerusuhan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Tujuannya,
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara kedua negara di Beijing, China, Selasa (17/10). Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Great Hall of The People, Beijing, China pada Selasa (17/10) usai pertemuan bilateral antara Jokowi
Acara Indonesia-China Business Forum, di Beijing, China, Senin (16/10) dimanfaatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meyakinkan para pengusaha Negeri Tirai Bambu itu untuk berinvestasi di tanah air. Jokowi juga meminta para pengusaha China tidak khawatir tentang kondisi Indonesia ketika Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan Indonesia telah beberapa kali menggelar pemilu.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda Rp100 juta kepada PT Bank Central Asia Tbk atau BCA pada 13 Oktober 2023 lalu. BCA terseret dalam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan PT Berlian Aset Manajemen. BCA bertindak sebagai bank kustodian dari PT BAM. Sedangkan PT BAM
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus mengatakan defisit anggaran Rp1,5 triliun yang dihadapi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebenarnya bisa dikelola oleh pemerintah daerah (pemda). Salah satunya, dengan menata ulang fokus (refocusing) anggaran belanja daerah. Sandy juga menjelaskan bahwa defisit dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Sandy
Pemerintah ingin melibatkan swasta dalam pembangunan jaringan gas (jargas) melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hal itu dilakukan untuk mempercepat pencapaian target jargas sehingga bisa menekan penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tarsrif mengungkapkan rencana itu merupakan hasil rapat
Presiden Jokowi menyebut ada kemungkinan harga Pertamax, Pertalite akan mengalami kenaikan imbas perang Israel-Hamas. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pembukaan Rakernas Projo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/10). Jokowi mengatakan kemungkinan akan kelangkaan bahan energi akan terjadi seperti dampak perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan kelangkaan bahan pangan hingga membuat harga melonjak.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak sehat di tengah klaim kebangkrutan provinsi tersebut. Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya sudah membedah hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. “Hasil analisis LKPD 2022
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat saat ini masih ada 33 fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi kapasitas modalnya per September 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman mengatakan penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ekuitas minimum
