Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant menuai kontroversi, namun terbukti efektif dalam menekan kejahatan keuangan, khususnya judi online. Sejak kebijakan diberlakukan, nilai deposit terkait judi online turun drastis hingga 70 persen, dari lebih dari Rp5 triliun menjadi hanya Rp1 triliun. Dalam
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa kebijakan pemblokiran rekening dormant atau rekening pasif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilakukan demi melindungi uang nasabah dari potensi kejahatan. Ia menjelaskan bahwa banyak rekening tidak aktif selama lebih dari tiga bulan rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti judi
Sebanyak 31 juta rekening bank pasif (dormant) diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan laporan dari 107 bank di Indonesia, memicu protes luas dari masyarakat. Pemblokiran dilakukan sejak Mei 2025 sebagai upaya mencegah penyalahgunaan rekening dalam aktivitas ilegal seperti jual beli akun bank atau judi online. Namun,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencabut pemblokiran terhadap 28 juta rekening dormant atau tidak aktif, Kamis (31/07), setelah evaluasi menunjukkan tak ada kaitan rekening-rekening itu dengan tindak pidana. Pemblokiran sebelumnya dilakukan sejak Mei 2025 dengan alasan pencegahan kejahatan finansial seperti pencucian uang dan judi online. Namun, langkah ini
Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif impor sebesar 19% terhadap produk asal Malaysia, Thailand, dan Kamboja, menyusul tenggat waktu negosiasi perdagangan yang ditetapkan hingga 1 Agustus 2025. Tarif tersebut sama dengan yang diterapkan kepada Indonesia dan Filipina, yang lebih dahulu mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Malaysia sebelumnya berharap
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan tarif impor dengan Amerika Serikat, sebesar 19 persen, setelah sebelumnya dikenakan tarif awal sebesar 32 persen pada April 2025. Proses negosiasi dimulai kembali pada awal Juli setelah Indonesia menerima surat dari AS, dan
Harga emas dunia (XAU/USD) melemah pada awal perdagangan Asia, Jumat, 1 Agustus 2025, setelah Dolar AS menguat menyusul pengumuman tarif baru oleh Presiden AS Donald Trump. Emas diperdagangkan di sekitar USD3.285, turun akibat sentimen negatif dari kebijakan tarif yang diumumkan Gedung Putih. Trump menetapkan tarif dasar 10 persen dan menaikkan
Masa tenggat negosiasi tarif impor antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya resmi berakhir pada 31 Juli 2025. Hingga batas waktu tersebut, hanya delapan negara atau kelompok negara yang berhasil mencapai kesepakatan tarif dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Negara-negara tersebut antara lain Inggris (10%), China (masih dalam negosiasi hingga 12 Agustus),
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP. Usulan ini telah disetujui DPR dalam rapat konsultasi dengan pemerintah pada Kamis (31/7). Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa keputusan ini dilandasi semangat persatuan nasional menjelang perayaan 17 Agustus. “Salah
Harga minyak mentah melemah pada Kamis (31/7) karena kekhawatiran investor terhadap tenggat waktu tarif impor baru Presiden AS Donald Trump yang mulai berlaku 1 Agustus 2025. Ketidakpastian mengenai negara-negara yang belum menyepakati ketentuan perdagangan dengan AS turut menekan harga. Kontrak berjangka minyak Brent untuk September ditutup turun 0,97% menjadi USD72,53
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, secara resmi menutup acara Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota legislatif PDIP dari seluruh Indonesia pada Rabu malam, 30 Juli 2025, di Bali Beach Convention Center, Denpasar. Acara ini dihadiri oleh 3.218 peserta yang terdiri dari anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta para kepala daerah
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik, Puan Maharani, menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan Kongres PDIP masih menunggu keputusan resmi dari DPP. Meskipun beredar kabar bahwa kongres akan digelar usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia, belum ada kepastian dari pimpinan partai. Bimtek sendiri
