Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan di mana anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto disimpan. Sri Mulyani menjelaskan sampai saat ini belum ada detail skema penyaluran program tersebut. Oleh karena itu, anggarannya yang masuk dalam postur APBN 2025 masih disimpan dalam Bagian Anggaran Bendahara
Penerimaan negara yang seret dan lebih rendah dari belanja membuat kinerja APBN hingga Mei 2024 defisit sebesar Rp21,8 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit per akhir Mei ini terjadi lantaran penerimaan negara hanya Rp1.123,5 triliun. Sedangkan belanja Rp1.145,3 triliun. “Kita lihat pendapatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pelemahan rupiah hingga tembus di atas level Rp16.400 per dolar AS berdampak pada belanja subsidi listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Terlebih, kurs rupiah saat ini jauh di atas asumsi yang ditetapkan di APBN 2024 sebesar Rp15 ribu per dolar AS. “Akan terjadi pengaruhnya terhadap
Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan saat ini ada 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisinya tidak baik dan sedang dikaji oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dari total tersebut, enam BUMN berpotensi beroperasi minimum dan terancam dibubarkan. Keenam BUMN itu adalah PT Indah Karya (Persero), PT
Perusahaan otomotif asal AS Tesla Inc secara total telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 121 ribu karyawan sepanjang 2023 hingga Juni ini. Mengutip CNBC Internasional, jumlah karyawan yang terdampak pemangkasan itu mencapai lebih dari 14 persen dari total pekerja. PHK terhadap ribuan pekerja itu rata-rata diumumkan langsung oleh CEO
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra curhat soal pelemahan nilai tukar rupiah ke level Rp16 ribu belakangan ini. Ia mengatakan pelemahan itu telah berdampak pada bisnis. “(Pelemahan rupiah) pasti ada impact (ke bisnis). Tapi ya kan ini fakta yang kita harus hadapi. Kita nggak perlu komplain kan,” ujarnya di Menara
Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil tumbuh ekspansif meski banyak laporan pabrik tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja di sektor tersebut. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan kinerja industri tekstil yang ekspansif ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKI) yang terus tumbuh. “Industri tekstil
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal harga eceran tertiinggi (HET) minyak goreng kemasan murah Minyakita naik pekan depan. Kementerian Perdagangan, sambung Zulhas, sudah merampungkan pembahasan kenaikan HET Minyakita. Saat ini, pihaknya sedang menyusun ketentuan terkait. “Sudah dibahas lagi dibikin suratnya,” kata Zulhas di sela acara Forum Sinergitas Ekspor
Perum Bulog berencana membuka agen cabang di Kamboja. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya menyebutkan Jokowi mengutus Perum Bulog untuk mengakuisisi produsen beras Kamboja untuk memastikan kepastian mendapatkan porsi impor saat dibutuhkan. “Jadi sekarang
Bank Indonesia (BI) merilis kebijakan makroprudensial baru terkait dengan pendanaan perbankan dari luar negeri. Kebijakan tersebut adalah penyempurnaan kebijakan makroprudensial kontrasiklikal Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank sesuai kebutuhan perekonomian. “(RPLN) berlaku sejak 1 Agustus 2024,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor tekstil meningkat di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan hampir seluruh ekspor komoditas tekstil naik pada periode April ke Mei 2024. “Nilai ekspor komoditas tekstil atau kode HS dari 50 sampai 63 cenderung
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474 miliar mulai dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ke pelaku usaha. Namun, jumlah utang yang telah dibayarkan belum dipastikan besarannya mengingat proses masih berlangsung. “Sebagian sudah (dibayar). Ini prosesnya sudah bergulir di BPDPKS,” kata Direktur Jenderal Perdagangan
