Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan teknologi finansial (fintech) mulai 1 Mei 2022. Layanan itu mulai dari pinjol hingga dompet elektronik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) keberatan untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Rancangan regulasi tersebut sebelumnya diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengurangi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) terjadi. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan rancangan regulasi itu dapat menyulitkan kehidupan
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID Food mengklaim telah mendistribusikan 17 juta liter minyak goreng ke pasar rakyat/tradisional di sejumlah daerah di Indonesia. Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan pasar. Pendistribusi minyak
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Selasa (5/4) akibat dipicu oleh pembagian dividen oleh beberapa emiten. Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper Jordan mengatakan IHSG juga berpotensi menguat akibat aliran modal asing di pasar saham. Namun, penguatan masih dibayangi kehati-hatian investor dalam mencermati negosiasi perjanjian damai antara
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso mengatakan 36 ribu ton impor daging kerbau akan didatangkan sebelum Idulfitri 2022. Hal tersebut ia sampaikan sebagai respons dari pertanyaan Ketua Komisi IV DPR Sudin saat rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (4/4). Menurut Buwas,
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengungkap perusahaannya telah menerapkan strategic house dengan lima pilar strategi guna mewujudkan transformasi di Pupuk Indonesia. Adapun lima pilar strategi tersebut antara lain fokus pada pelanggan, fokus pada riset dan inovasi, keunggulan operasi dan rantai pasok, optimalisasi dan pengamanan bahan baku, serta
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam apel Pelayanan Teknis (Yantek) Optimization mengatakan PT PLN (Persero) berhasil mengubah cara pandang dan sekaligus cara kerja Yantek. Hasilnya, layanan semakin dirasakan manfaatnya oleh pelanggan, dan langsung meningkatkan reputasi PLN. Darmawan menuturkan melalui transformasi layanan, proses bisnis diubah yang dulunya kompleks, lambat, terfragmentasi, berbelit-belit,
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melalui Ketua Umum Roy N. Mandey meminta pemerintah untuk mendefinisikan kembali dengan jelas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/Juknis) barang tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia juga mengatakan kenaikan tarif PPN dari
Aktivitas manufaktur Indonesia pada Maret 2022 masih berada di zona ekspansi. Pada Jumat (1/4/2022), S&P Global melaporkan aktivitas manufaktur yang diukur dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) di Indonesia pada Maret 2022 ada di 51,3. Naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,2. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melalui Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mencabut 387 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sepanjang 2 Februari sampai dengan 5 Maret 2022. Jumlah IUP yang dicabut oleh BKPM pada periode 2 Februari sampai dengan 5 Maret 2022 ada 250 (IUP) mineral dan
Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai hari ini, Jumat (1/4). Berikut barang dan jasa yang bebas PPN 11 persen. Barang dan Jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu,
Masyarakat masih kerap keliru terkait peran Satgas Waspada Investasi (SWI). Masih ada yang mengira bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sama dengan SWI, atau sebaliknya, SWI sama dengan OJK. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa Satgas Waspada Investasi (SWI) bukan merupakan organ milik mereka. Lembaga ini justru merupakan
