Menteri BUMN Erick Thohir akan mewajibkan seluruh perusahaan BUMN menggunakan mobil listrik. Terutama, direksi yang mendapatkan kendaraan dinas dari pemerintah. Langkah ini ia lakukan sebagai salah satu untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah. Kementerian BUMN juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan umum. Di mana, kendaraan umum yang dimiliki pemerintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir dan menyita aset pemilik utang negara yang nekat tidak membayar. Kewenangan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus
Bank Indonesia melihat ancaman stagflasi terhadap perekonomian akibat kenaikan harga komoditas yang masih terus berlanjut masih sangat tinggi. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin M Juhro mengatakan saat ini harga komoditas seperti minyak masih sangat tinggi karena perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai dalam waktu
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mempromosikan roadmap atau peta jalan ekonomi biru untuk mengembangkan potensi sumber daya laut Indonesia, dalam side event G20 di Belitung. Suharso menjelaskan Indonesia memiliki modal besar untuk pengembangan ekonomi biru, yaitu 17.508 pulau, 290 ribu km² area laut teritorial, 3 juta km² Zona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan ibu kota baru (IKN) menjadi proyek strategis nasional (PSN). IKN ditetapkan sebagai PSN agar mempermudah pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, berdasar PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, proyek jenis ini memang mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah. Keistimewaan berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap sumber pembiayaan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak jadi Rp650 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan anggaran subsidi memang tetap naik, meski pemerintah sudah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar mulai Sabtu (3/9). Namun, kenaikan
Presiden Jokowi akan menguber tagihan utang para debitur uang negara sampai dengan ke anak cucu mereka. Tekad itu tercermin dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam Pasal 4 huruf f pp yang ditandatangi Jokowi pada 31 Agustus 2022 Jokowi
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar meyakini kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar tak akan berpengaruh ke minat masyarakat untuk mengambil kredit di bank. Ia justru yakin hal itu tetap mendorong minat masyarakat untuk mengambil kredit di bank. Hal tersebut terjadi seiring dengan kepercayaan diri pemerintah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal mengumumkan kenaikan tarif ojek online (ojol) pada Rabu (7/9). Menurutnya ini adalah bentuk langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menangani dampak kenaikan harga BBM bagi sektor transportasi. Menhub telah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengintensifkan komunikasi dengan dengan mitra pengemudi ojol dan pihak aplikator.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak 1,9 persen terhadap inflasi pada tahun ini. Sehingga, diperkirakan inflasi hingga akhir 2022 akan mencapai 6,6 sampai 6,8 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya sudah menghitung dampak dari kenaikan BBM tersebut. Ia memperkirakan hingga akhir tahun
Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan perampingan usaha Holding Perkebunan (PTPN) dari 13 perusahaan menjadi empat perusahaan rampung tahun depan. Ia mengungkapkan holding perkebunan itu nantinya hanya terdiri dari PTPN III sebagai induk holding, Palm Company untuk lini bisnis sawit, Sugar Company untuk lini bisnis gula, dan Supporting Company untuk lini
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan sebanyak 73,2 persen masyarakat menolak kebijakan pemerintah yang menerapkan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Berdasarkan survei, hanya 21,3 persen responden mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Sementara 5,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. “Mayoritas atau sekitar 73 persen tidak setuju
