Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) nasional turun 2,81 persen dari 108,46 menjadi 105,41 per Mei 2022. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani yang merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Kepala
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bank masih merestrukturisasi kredit senilai Rp606,39 triliun per April 2022. Restrukturisasi masih berjalan meski tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19 sudah mereda. Kendati begitu, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, realisasi restrukturisasi kredit ini masih lebih rendah dari kondisi awal pandemi covid-19 yang mencapai level
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan bahwa pada tahun 2023 nanti dua kota besar di Medan dan Bandung akan dapat bantuan dari Bank Dunia loan Rp3,2 triliun. Ia menuturkan dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan kendaraan, biaya operasional, dan pembangunan infrastruktur jalan. Adapun total kendaraan umum yang akan dibeli
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan bahan baku untuk pupuk dalam negeri aman untuk beberapa jangka waktu ke depan. Syahrul optimistis RI mampu menjaga ketahanan pangan di tengah dampak perang Rusia dan Ukraina. Syahrul mengatakan kebutuhan bahan baku NPK, yaitu phospate, sudah diamankan dengan kerja sama antara PT Pupuk
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi digital di Indonesia mencatat peningkatan signifikan, terutama sejak pandemi Covid-19. Ekonomi digital Indonesia tumbuh 49 persen dari 47 miliar dolar AS pada tahun 2020 menjadi 70 miliar dolar AS pada tahun 2021. Angka ini diprediksi akan terus meningkat dan akan mencapai 146 miliar
Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran senilai Rp80,4 triliun dari total pagu anggaran Rp105,7 triliun untuk belanja produk dalam negeri pada 2022. Mengutip Antara, Senin (30/5), Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan ingin merinci berbagai arahan dari Presiden Joko Widodo terkait percepatan
Pemerintah tengah menggenjot pembiayaan menggunakan skema syariah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian PUPR telah menggunakan Rp 10,62 triliun untuk membangun infrastruktur dengan pembiayaan syariah. Skema itu menggunakan program yang dimiliki Kementerian PUPR yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Total Rp 10,62 triliun itu akumulasi sejak 2015 hingga
Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 0,35 persen (month-to-month/mtm) dan 3,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2022. Angka itu berdasarkan Survei Pemantauan harga pekan IV Mei 2022. “Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Mei 2022 secara tahun kalender sebesar 2,51 persen (ytd),” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II tersisa 32 hari lagi dari batas akhir 30 Juni 2022. Di sisa waktu ini tercatat harta yang berhasil dikantongi negara lewat pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 10,71 triliun. Dikutip dari situs pajak.go.id, Minggu (29/5/2022), jumlah PPh itu didapat dari 53.348 wajib
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh Kementerian Lembaga (KL) agar memangkas dana belanja sebesar Rp 24,5 triliun untuk tahun anggaran 2022. Ini bertujuan untuk menambal subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikhawatirkan membengkak. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata kepada CNBC Indonesia, Senin (30/5/2022). Diketahui,
Harga mayoritas aset kripto, khususnya bitcoin terkoreksi 0,17 persen dalam 24 jam terakhir pada pukul 14.50 WIB, Kamis (26/5). Mengutip coinmarket.com, harga bitcoin (BTC) tercatat sebesar US$29.688 per keping. Namun, kripto dengan nilai kapitalisasi terbesar itu naik 1,89 persen jika dihitung dalam tujuh hari terakhir. Penurunan juga terjadi pada ethereum
Pengamat ekonomi mengkritik langkah pemerintah kembali memberlakukan kewajiban memasok di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng. Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pencabutan subsidi minyak goreng curah kemudian diganti DMO sangat tidak tepat. Bhima mengatakan pemerintah seharusnya mengubah subsidi minyak goreng dari
