Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan empat perusahaan asing siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). “(Investasi asing yang akan masuk IKN) empat perusahaan,” ujar dia usai menghadiri sidang kabinet perdana di IKN, Senin (12/8). Terkait dengan negara asal perusahaan, Bahlil mengatakan Jepang dan Korea
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengungkapkan tema rapat kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ini berkaitan dengan IKN hingga kesiapan transisi ke pemerintahan berikutnya. “Ya yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN yang kedua yang berkaitan dengan PMI purchasing management index, yang ketiga masalah yang lain-lain
Presiden Terpilih Prabowo Subianto memastikan untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selepas periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai. “Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya,” ungkap Prabowo jelas Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Senin (12/8/2024) Menurut Prabowo, pembangunan IKN
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperketat aturan pembukaan rekening baru bank. Pengetatan ia lakukan dengan melarang lembaga jasa keuangan untuk membuka rekening baru atau memproses transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyebut penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 adalah ‘kecelakaan parah’ dalam sejarah Indonesia. Pasalnya, peraturan tersebut tidak disusun oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas dan juga jajarannya. Ia menyoroti klaim Zulhas yang menyebut saat peraturan tersebut ditandatangani, ia
Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menilai setidaknya ada tiga faktor penyebab menurunnya daya beli masyarakat. Pertama, menurut Jahja, maraknya judi online (judol) yang membuat masyarakat kehilangan banyak uang. “Orang sudah hopeless, judol. Bahkan bank dibawa-bawa. Cara judol ada e-wallet, ada tunai banyak sekali tidak terdetect.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membebaskan bea masuk atas impor bibit dan benih demi mendorong pengembangan industri pertanian, perikanan, dan peternakan di Indonesia. Stimulus ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024, yang berlaku sejak 3 Agustus 2024. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi
BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2024 sebesar US$145,4 miliar. Cadangan ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2024 yang US$140,2 miliar. Bank sentral melalui pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Rabu (7/8) ini menyatakan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya penerbitan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8). Jokowi mengapresiasi kecepatan pembangunan pabrik yang baru 10 bulan lalu ditandatangani perjanjiannya di Beijing. Ia pun meyakini mimpi Indonesia mewujudkan ekosistem kendaraan listrik semakin
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi memungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk impor produk tekstil hingga karpet. Ini diputuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain. Aturan yang diteken pada 6 Agustus 2024 ini akan berlaku efektif
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai wakil ketua Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN). AHY dan Basuki bakal bertugas di bawah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua satgas tersebut. Penujukkan para menteri sebagai pucuk pimpinan satgas
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bakal meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 50 persen untuk impor keramik. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan sudah menerima hasil kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Ia menyebut sedang mempelajari laporan tersebut, sebelum menyurati Kementerian Keuangan. “Mudah-mudahan besok
