Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Secara umum, peraturan ini mengatur soal pembiayaan atau kredit dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, infrastruktur ekonomi kreatif, hingga tanggung jawab pemerintah pusat dan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan lonjakan inflasi menjadi masalah yang kompleks bagi bank sentral di seluruh dunia. Perry menjelaskan inflasi terjadi karena gangguan rantai pasok. Alhasil, pasokan barang menipis di tengah kenaikan permintaan. Untuk mengatasi masalah itu, bank sentral biasanya akan mengerek suku bunga acuan demi menekan inflasi.
Bank Indonesia (BI) mengatakan negara G20 sedang menyiapkan aturan main aset kripto. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan dunia perlu menyiapkan regulasi dan kerangka pengawasan terkait aset kripto agar tidak mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan. Untuk mengantisipasi risiko itu, BI terus mengembangkan rupiah digital atau mata uang digital bank
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggratiskan pungutan ekspor untuk produk yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) hingga 31 Agustus 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan orang kaya Asia ‘menyembunyikan’ uang US$1,2 triliun atau Rp18 ribu triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) di negara surga pajak (offshore). Sekjen OECD Mathias Cormann mengatakan penggelapan pajak merupakan tantangan besar bagi seluruh negara di dunia, termasuk di kawasan Asia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 11 negara dan tiga lembaga internasional telah meneken perjanjian untuk memerangi penggelapan pajak bertajuk Deklarasi Bali. Delapan negara yang dimaksud, antara lain Jepang, Thailand, India, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, dan Maldives, Hong Kong, Macao. Kemudian, tiga lembaga internasional itu adalah Asian Development
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat 348 sumur minyak dan gas telah dibor sampai dengan Juni 2022 kemarin. Realisasi itu mencapai 44 persen dari target sebanyak 790 sumur yang ditetapkan tahun ini. Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan meski belum mencapai
Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menaikkan suku bunga acuan jika inflasi inti meningkat. Inflasi inti Indonesia pada akhir Juni 2022 tercatat 2,63 persen (year on year/yoy). Inflasi inti sendiri menggambarkan pergerakan daya beli beli masyarakat. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi umum tercatat sebesar 4,35 persen. Realisasi
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mengucurkan pembiayaan proyek energi baru terbarukan (EBT) sebesar US$500 juta atau setara Rp7,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad mengatakan dana itu digelontorkan untuk beberapa proyek EBT, mulai dari hidro, mini hidro, solar photovoltaic, pembangkit listrik
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan 62 pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) saat ini masih berbasis batu bara. Ia mengatakan mayoritas negara sedang berjuang beralih ke energi yang lebih bersih. Caranya, dengan mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
Bank Indonesia (BI) sedang merancang mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) agar bisa digunakan untuk membeli surat berharga seperti obligasi. “Kami perlu mengeksplorasi bagaimana kami dapat memanfaatkan kemampuan program CBDC untuk memfasilitasi transfer uang tunai dan (pembelian) surat berharga,” ungkap Deputi Gubernur BI Juda Agung
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Ryan Rizaldy Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) tak akan menghilangkan keberadaan uang tunai dan uang elektronik. Ia menjelaskan bahwa CBDC hanya akan menambah opsi transaksi selain dengan uang tunai dan uang elektronik. Harapannya,
