Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak 1,9 persen terhadap inflasi pada tahun ini. Sehingga, diperkirakan inflasi hingga akhir 2022 akan mencapai 6,6 sampai 6,8 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya sudah menghitung dampak dari kenaikan BBM tersebut. Ia memperkirakan hingga akhir tahun
Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan perampingan usaha Holding Perkebunan (PTPN) dari 13 perusahaan menjadi empat perusahaan rampung tahun depan. Ia mengungkapkan holding perkebunan itu nantinya hanya terdiri dari PTPN III sebagai induk holding, Palm Company untuk lini bisnis sawit, Sugar Company untuk lini bisnis gula, dan Supporting Company untuk lini
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan sebanyak 73,2 persen masyarakat menolak kebijakan pemerintah yang menerapkan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Berdasarkan survei, hanya 21,3 persen responden mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Sementara 5,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. “Mayoritas atau sekitar 73 persen tidak setuju
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang resmi menaikkan harga BBM bersubsidi 3 September 2022. Kini, harga Pertalite naik menjadi Rp10.000, Solar menjadi Rp6.800, dan harga Pertamax menjadi 14.500 per liter. Sri berpendapat kebijakan ini telah melalui berbagai pertimbangan, terutama terkait penggunaan uang
Ekonom senior Faisal Basri memprediksi Indonesia mengalami krisis energi pada 2040 karena pasokan energi di Indonesia semakin berkurang. Faisal menjelaskan reserves to production (R/P) minyak Indonesia terus menurun setiap tahunnya hingga tersisa 2,4 miliar barel pada akhir 2020. Jika tidak ada penemuan minyak baru di Indonesia, maka minyak akan habis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang gratis tarif pungutan ekspor produk sawit (CPO) dan turunannya sampai 31 Oktober 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menggratiskan tarif pungutan ekspor
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggelontorkan dana sebesar Rp277 miliar untuk membiayai kegiatan pendukung ibu kota nusantara (IKN). Dana tersebut, berasal dari tambahan pagu anggaran 2023 sebesar Rp736 miliar. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan dana itu terdiri dari tambahan rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan pemerintah akan mengimpor benih kedelai rekayasa genetika atau genetically modified organism (GMO) untuk mengantisipasi krisis pangan di RI. Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono menjelaskan benih itu akan dikembangkan di dalam negeri. Dengan demikian, jumlah pasokan kedelai dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Jika ini berhasil, maka RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan era harga minyak tinggi berlanjut di tahun depan. Menurutnya, harga minyak sebenarnya sudah di bawah US$100 per barel pada tahun depan. Namun, harganya masih jauh dari normal yang sekitar US$60 per barel di 2023 nanti. Menurutnya pergerakan harga ini sejalan dengan langkah OPEC yang menyatakan
Harga minyak dunia terus merosot. Pada Kamis (1/9) pagi, harga minyak mentah itu melanjutkan penurunannya imbas kekhawatiran ekonomi global dan penguncian wilayah di China. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober jatuh 2,3 persen menjadi US$89,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara, minyak mentah berjangka
Badan Anggaran DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melepas harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sesuai keekonomian. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah lantaran setelah pekan lalu, Menteri Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pertamax juga disubsidi. Said juga menyarankan agar subsidi energi secara keseluruhan dihapuskan dan diganti menjadi
Bandara Halim Perdanakusuma siap melayani penerbangan komersial mulai 1 September 2022. Kementerian Perhubungan telah meminta PT. Angkasa Pura II menyesuaikan kembali rute penerbangan khususnya, yang dialihkan ke bandara lain. Plt. Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono meminta AP II menyiapkan fasilitas penunjang operasional penerbangan komersial di bandara tersebut. Ia meyakini
