Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi klaim berbagai pihak soal polusi udara Jakarta buruk karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Ia mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan pensiun dini PLTU batu bara. Namun, langkah itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Suharso mengatakan untuk mengurangi emisi karbon di PLTU
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik. Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon. Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut delapan perusahaan telah berkomitmen untuk membangun berbagai fasilitas di ibu kota baru, mulai dari sekolah, perkantoran, rumah sakit, hingga hotel. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono merinci delapan perusahaan itu di antaranya adalah: Pakuwon Group, Ciputra Group, RS
Pengusaha ritel mengancam akan membuat minyak goreng langka di pasaran lagi. Ancaman mereka tebar karena mereka belum mendapatkan kepastian dari pemerintah soal pembayaran utang Rp344 miliar. Utang Rp344 miliar pemerintah kepada pengusaha ritel terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022. Sudah setahun setengah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran Rp422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong produktivitas, mobilitas, konektivitas, dan pemerataan yang adil di seluruh penjuru negeri. Menurutnya, dengan besaran anggaran tersebut pemerintah akan fokus memberikan layanan dasar yang kuat, peningkatan produktivitas melalui
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menggelontorkan Rp329,9 triliun untuk subsidi energi. Sri Mulyani merinci dana subsidi itu mencakup untuk LPG dengan volume 8,03 juta MT. Lalu, listrik bagi rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan subsidi tetap untuk solar Rp1.000
Airlangga mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dirancang agar dapat melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Rancangan APBN (RAPBN) 2024 juga disusun sedemikian rupa agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal,
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji PNS di tingkat pusat dan daerah serta TNI/ Polri sebanyak 8 persen pada 2024 mendatang. Kepastian ia sampaikan saat Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8) siang. Tak hanya itu, Jokowi juga mengusulkan kenaikan uang pensiunan
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$396,3 miliar atau setara Rp6.078 triliun (asumsi kurs Rp15.337 per dolar AS) di kuartal II 2023. Angka ini turun dibandingkan posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2023 yang menyentuh US$403,2 miliar alias Rp6.184 triliun. Secara tahunan, ULN Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca dagang Indonesia pada Juli 2023 surplus US$1,31 miliar. Meski demikian, realisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan Juni 2023 yang mencapai US$3,45 miliar, dan periode yang sama tahun lalu. “Pada Juli 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus US$1,31 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merinci tiga penyebab polusi udara DKI Jakarta tinggi. “Lihat polusi udara di Jakarta (tinggi) karena tiga hal. Satu kendaraan, kedua pabrik, ketiga pembangkit tenaga listrik,” katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8). Secara khusus, Erick menyoroti
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengeluh lamanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). “Belum (revisi permendag), masih harmonisasi. Ini kelamaan memang, kita kan sudah sejak Januari, bahkan (sejak)
