Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 11 negara dan tiga lembaga internasional telah meneken perjanjian untuk memerangi penggelapan pajak bertajuk Deklarasi Bali. Delapan negara yang dimaksud, antara lain Jepang, Thailand, India, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, dan Maldives, Hong Kong, Macao. Kemudian, tiga lembaga internasional itu adalah Asian Development
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat 348 sumur minyak dan gas telah dibor sampai dengan Juni 2022 kemarin. Realisasi itu mencapai 44 persen dari target sebanyak 790 sumur yang ditetapkan tahun ini. Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan meski belum mencapai
Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menaikkan suku bunga acuan jika inflasi inti meningkat. Inflasi inti Indonesia pada akhir Juni 2022 tercatat 2,63 persen (year on year/yoy). Inflasi inti sendiri menggambarkan pergerakan daya beli beli masyarakat. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi umum tercatat sebesar 4,35 persen. Realisasi
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mengucurkan pembiayaan proyek energi baru terbarukan (EBT) sebesar US$500 juta atau setara Rp7,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad mengatakan dana itu digelontorkan untuk beberapa proyek EBT, mulai dari hidro, mini hidro, solar photovoltaic, pembangkit listrik
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan 62 pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) saat ini masih berbasis batu bara. Ia mengatakan mayoritas negara sedang berjuang beralih ke energi yang lebih bersih. Caranya, dengan mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
Bank Indonesia (BI) sedang merancang mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) agar bisa digunakan untuk membeli surat berharga seperti obligasi. “Kami perlu mengeksplorasi bagaimana kami dapat memanfaatkan kemampuan program CBDC untuk memfasilitasi transfer uang tunai dan (pembelian) surat berharga,” ungkap Deputi Gubernur BI Juda Agung
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Ryan Rizaldy Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) tak akan menghilangkan keberadaan uang tunai dan uang elektronik. Ia menjelaskan bahwa CBDC hanya akan menambah opsi transaksi selain dengan uang tunai dan uang elektronik. Harapannya,
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Indonesia rugi karena 95 persen kargo asal pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, tidak langsung menuju negara tujuan namun harus melalui Pelabuhan Singapura dan Malaysia. Selain itu, dominasi Malaysia dan Singapura juga masih berlanjut. Dari Januari hingga Mei 2022, sekitar 51 persen peti
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait desakan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membahas penyelesaian utang negara-negara G20 di Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) 2022. Staf Ahli Bidang Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menyebutkan dalam acara yang akan berlangsung pada 14-15 Juli 2022 di Bali tersebut, tidak ada
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia ikut berkontribusi dalam penanganan pandemi di dunia. Kontribusi yang diberikan dalam bentuk Dana Perantara Keuangan (FIF) itu mencapai US$50 juta atau Rp750 miliar (kurs Rp15 ribu per dolar AS). Ia menambahkan selain Indonesia, Singapura juga memberikan kontribusi sebesar US$10 juta, Amerika Serikat US$450 juta,
Pemerintah melalui Bappenas menetapkan 24 indikator kinerja bagi investor yang mau menanamkan uang atau berinvestasi di ibu kota baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan indikator kinerja itu berlaku untuk semua investor, termasuk dari Rusia dan Uni Emirat Arab yang sempat didekati Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berharap kerja sama Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) Indonesia dengan Tiongkok bisa segera diperpanjang. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera menandatangani kesepakatan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada akhir Juli nanti. Hal itu
