Pemerintah memperpanjang pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya sebesar US$0 per metrik ton (MT) alias gratis mulai 1 November 2022 pukul 00.00 WIB sampai 31 Desember 2022. Ini ada perpanjangan kedua kali. Sebelumnya kebijakan yang diambil pada Juli ini ditetapkan sampai akhir Agustus dan diperpanjang sampai akhir Oktober dan saat
Inflasi Eropa melesat hingga mencetak rekor tertingginya karena harga energi dan harga pangan semakin mahal. Harga-harga di 19 negara yang menggunakan euro meningkat 10,7 persen pada Oktober, naik dari 9,9 persen pada September. Mengutip CNN Business, Selasa (1/11), harga energi melonjak nyaris 42 persen, sedangkan harga makanan, minuman alkohol dan
Rokok murah mulai membanjiri pasar di tengah sinyal kenaikan cukai rokok dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2023. Tak hanya dari golongan kretek, rokok murah ini juga diproduksi oleh pabrikan kelas kakap. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, berikut beberapa merek rokok murah yang tersedia pada Selasa
Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Oktober 2022 ada sebanyak 25 proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang berhasil dilakukan dengan nilai investasi mencapai Rp156 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan realisasi proyek tersebut tercapai berkat dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Ada
Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi pada Oktober 2022 akan mencapai 5,8 persen secara tahunan, berdasarkan survei terakhir. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menyampaikan pada Survei Oktober, inflasi hanya sedikit turun ke 5,8 persen secara tahunan. Inflasi pada Oktober 2022 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan September 2022 yang sebesar 5,95
Serikat Petani Indonesia (SPI) mendemo kantor Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya terkait penolakan pembangunan food estate. Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan ada banyak tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi ini. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembangunan food estate, apalagi alasannya karena krisis pangan. Sesungguhnya krisis pangan terjadi akibat dari
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah stok beras dalam negeri menipis. Dia mengklaim sampai saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih aman. Hasil survei stok beras (SCBN BPS): April 2022 mencapai 10,15 juta ton,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10). Syahrul membeberkan produksi beras pada 2022 untuk konsumsi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 bisa tumbuh 5,7 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan perkiraan pertumbuhan ini lebih tinggi dari realisasi kuartal II-2022 yang sebesar 5,4 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi memang kuat sejak awal tahun, utamanya ditopang oleh lonjakan harga komoditas unggulan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura lima tahun ke depan hingga 2028 yang semula akan berakhir pada 2023. Perpanjangan kontrak ekspor gas selama lima tahun tersebut mempertimbangkan kondisi stok gas yang bisa dikirim. Meski tidak merinci secara jelas, Arifin menyinggung volume
Defisit anggaran China tembus US$ 980 miliar atau Rp15.260 triliun (Kurs Rp15.582 per dolar AS) pada sembilan bulan pertama 2022. Data ini dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Beijing pada Selasa (25/10). Jumlah defisit anggaran ini untuk semua tingkat pemerintahan pada periode Januari hingga September 2022. Selain defisit itu, Kementerian Keuangan China
Pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi
Bulog dan holding BUMN pangan (ID Food) akan mendapatkan pinjaman murah dari bank pelat merah untuk menyerap hasil panen petani. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi
