Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pihaknya akan mendorong penggunaan kendaraan listrik di perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal itu guna mendukung percepatan transisi energi berkelanjutan. BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan komitmen pemerintah termasuk dalam percepatan transisi energi berkelanjutan. Erick
Wacana Indonesia untuk melakukan impor minyak mentah asal Rusia rupanya semakin rumit. Pasalnya, sejumlah pemegang obligasi global (global bond) yang diterbitkan PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan dari Amerika Serikat maupun negara Barat lainnya. Direktur Utama Pertamina Periode 2006-2009 Ari Soemarno mengatakan, dirinya mendapat kabar bahwa ada semacam peringatan dari pemegang
Perusahaan financial technology (fintech) atau pinjaman online (pinjol) mencatat kerugian hingga Rp114,08 miliar pada Juli 2022 atau besar pasak daripada tiang. Kerugian ini menciut dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp116,75 miliar. Kerugian perusahaan pinjol dikarenakan beban operasionalnya tinggi mencapai Rp4,69 triliun per Juli 2022. Sementara pendapatan operasionalnya hanya Rp4,61 triliun. Jika
Kredit macet atau lebih dari 90 hari di industri financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) tembus Rp1,21 triliun per Juli 2022. Angkanya tumbuh sekitar 8 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp1,11 triliun pada Juni 2022. Pinjaman macet pinjol tersebut terdiri dari pinjaman online perorangan sebesar Rp1,10 triliun dan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara percaya diri pertumbuhan ekonomi RI akan tembus 5,1 persen sampai 5,4 persen tahun ini meski harga BBM jenis pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax naik. Suahasil tak menampik bahwa harga barang akan melonjak setelah pemerintah mengerek harga BBM sejak Sabtu (3/9) lalu. Hal itu akan membuat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah. Beleid tersebut diteken Jokowi dan diundangkan pada 31 Agustus 2022. Sesuai Pasal 1 (1) Perpres
Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkap solusi jangka pendek dan panjang yang harus ditempuh pemerintah untuk mencegah anggaran subsidi BBM bengkak lebih besar dari saat ini. Desain APBN dinilainya tidak ideal karena lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa ditunda. Solusi jangka pendek agar subsidi BBM tak bengkak
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap alasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jebol. Luhut menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat selama satu dekade terakhir. Menurutnya, hal ini tentu berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM. Luhut
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim setidaknya 5 negara sudah menyatakan siap berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kelima negara itu yakni Uni Emirat Arab, China, Korea, Jepang dan Taiwan. Tak hanya kelima negara tersebut, bahkan ada negara Eropa juga yang
Pemerintah akan membentuk konsorsium untuk mengambil alih 35 persen hak partisipasi Shell dalam pembangunan Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi di Blok Masela, Provinsi Maluku. Rencananya, konsorsium itu terdiri dari Indonesia Investment Authority (INA), Pertamina, dan beberapa perusahaan lain yang dijajaki Menteri BUMN Erick Thohir. Proyek Kilang LNG Abadi
Menteri BUMN Erick Thohir akan mewajibkan seluruh perusahaan BUMN menggunakan mobil listrik. Terutama, direksi yang mendapatkan kendaraan dinas dari pemerintah. Langkah ini ia lakukan sebagai salah satu untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah. Kementerian BUMN juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan umum. Di mana, kendaraan umum yang dimiliki pemerintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir dan menyita aset pemilik utang negara yang nekat tidak membayar. Kewenangan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus
