Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan draf revisi Undang-undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, beserta Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga menjelaskan surpres tersebut sudah diserahkan kepada DPR Selasa (19/6) ini. Selanjutnya, revisi UU IKN tersebut akan
Pemerintah mengguyur 62 daerah tertinggal dengan dana insentif fiskal sebesar Rp1 triliun. Gelontoran anggaran tersebut difokuskan untuk membenahi infrastruktur di daerah. Alokasi dana Rp1 triliun itu diteken dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa di daerah Indonesia masih banyak jalan rusak dan sudah banyak pengaduan kepada Presiden Joko Widodo maka dibuat Inpres (Instruksi Presiden), Nomor 3, tahun 2023. Ia menyebutkan, bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel). Perpres itu dikeluarkan dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani
Pertamina mendapatkan perpanjangan kontrak konsesi pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) Menzel Ledjmet Nord (MLN) di Aljazair selama 35 tahun ke depan. Pertamina sebelumnya sudah mengelola blok migas ini sejak Mei 2014. Operasi MLN yang terletak di Gurun Sahara dijalankan oleh Pertamina Algeria EP, anak perusahaan Pertamina Internasional EP
Goldman Sachs Group dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 30 karyawan di perbankan Asia. Pengurangan jumlah karyawan mulai dilakukan Rabu (14/5) waktu setempat. Kepada Reuters, dua orang sumber yang mengetahui masalah ini mengungkap pemicu pemangkasan kondisi pasar yang berdampak pada kesepakatan perdagangan di Wall Street sehingga berdampak pada
Holding BUMN pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney meminta suntikan modal negara sebesar Rp143 miliar untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Denpasar, Bali. Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan penyertaan modal negara (PMN) itu salah satunya digunakan untuk membangun pusat konvensi (convention center). “Total PMN yang
Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara soal kerugian Sirkuit Mandalika akibat World Superbike (WSBK). Ia mengakui ada beberapa event yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika cukup memberatkan operasional dan karena itu perlu di negosiasikan ulang. Holding BUMN pariwisata InJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena menyebabkan
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak jauh berbeda dari tarif kereta api (KA) Argo Parahyangan. KA Argo Parahyangan adalah kereta jarak jauh yang biasa beroperasi mengangkut penumpang dari Stasiun Gambir, Jakarta ke Stasiun Bandung. General Manager Property & Non Farebox KCIC Devin
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan resmi memimpin satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Beleid itu
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyinggung soal 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum dimulai pembangunannya. Padahal, PSN telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan itu di depan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajukan utang luar negeri senilai US$2 miliar atau sekitar Rp30,22 triliun pada 2024. “Kami akan melakukan pengadaan pinjaman tunai atau pinjaman program ini setara dengan US$2 miliar,” ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (JPPR) Kemenkeu Suminto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI,
