Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang. “Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barang impor yang boleh dijual secara online di Tanah Air. Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga beras sudah tak menanjak. Namun, ia mengatakan harga beras di sejumlah wilayah memang belum turun. “(Harga beras) sudah enggak naik. Tapi ada sedikit turun, ada yang belum. Tapi sudah enggak naik,” katanya di Kementerian Perdagangan, Jumat (22/9). Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan jika ingin harga
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan masalah utang rafaksi minyak goreng sedang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Sudah ketemu level eselon I. Kita akan bahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukum. Jadi kita akan bahas ramai-ramai,” ujar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kegaduhan TikTok Shop yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, TikTok seharusnya cukup menjadi media sosial, bukan media ekonomi. Keberadaan TikTok Shop sendiri belakangan diketahui memukul usaha masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jokowi mengatakan, tindak lanjut terhadap keberadaan TikTok Shop masih disiapkan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan posisi cadangan devisa RI sebesar US$137,1 miliar pada akhir Agustus 2023. Angka tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. “Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” kata Perry dalam
Presiden Jokowi mengungkap jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dibangun. Ia menyebut proses pembangunan sudah masuk ke konstruksi dan ditargetkan rampung pada Juli 2024. Jokowi mengklaim kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Nusantara dapat mempersingkat jarak tempuh dari yang normalnya 1,5 jam sampai 2 jam menjadi hanya 30 menit. Selain jalan tol,
Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi QRIS mencapai Rp5.098,46 triliun per Agustus 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan capaian tersebut tumbuh 28,38 persen (yoy). “Dengan jumlah pengguna 40,05 juta dan jumlah merchant 28,38 juta yang sebagian besar merupakan UMKM,” ucap Perry dalam konferensi pers, Kamis (21/9). Menurut Perry, kinerja transaksi ekonomi dan
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp832 miliar. Modal tambahan ini akan digunakan untuk revitalisasi pabrik gula dan membangun pendingin (cold storage). “Penyertaan modal negara kepada ID FOOD sebesar Rp832 miliar, esensinya akan berguna untuk ketahanan pangan nasional,” kata Direktur
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bersiap menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar yang tidak segera dilunasi kepada mereka. “Rafaksi minyak goreng kita sedang mau masuk ke tahap akhir. Mau masuk. Belum gugat kan. Jadi kita lagi berpikir, bersiap, dan sebagainya,” kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey
Pemerintah meraup Rp1.246,9 triliun dari pajak sepanjang Januari-Agustus 2023. Angka tersebut baru mencapai 72,58 persen dari target penerimaan pajak tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pendapatan pajak itu berasal dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp708,23 triliun. Capaian ini naik 7,06 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian, Rp447,58
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) pada Selasa, (19/9/2023). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, POJK ini menjadi pengingat bagi pemegang saham pengendali (PSP) selaku pemilik agar tidak
