Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan resmi mengenai kebijakan bea keluar batu bara yang ditargetkan segera berlaku. Kebijakan ini telah dibahas dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penerapan bea keluar ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Potensinya diperkirakan bisa mencapai Rp 24 triliun hingga Rp 25 triliun dalam satu
Kementerian Keuangan akan menyederhanakan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan membuat penyaluran dana lebih praktis dan otomatis, khususnya untuk kondisi tanggap darurat. Pemerintah mengestimasikan dana pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Angka tersebut merupakan hasil
Pemerintah akan memberikan keringanan cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kebijakan restrukturisasi kredit ini akan berjalan selama tiga tahun. Proses restrukturisasi dilakukan dalam dua fase, dimana fase pertama debitur dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran. Selanjutnya pada fase kedua, debitur dapat
Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN akan melebar dari outlook awal 2,78%. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga angka defisit tersebut di bawah ambang batas 3%. Penerimaan pajak diproyeksikan akan mengalami shortfall atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Besaran pasti shortfall ini belum dapat diungkapkan karena angkanya masih terus
Kementerian Kehutanan mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektare karena para pemegang izin dinilai tidak mematuhi aturan. Pencabutan ini menjadikan total luas hutan yang ditertibkan selama satu tahun terakhir mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Pemerintah juga akan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Toba Pulp Lestari
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bencana banjir dan longsor di Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena situasi masih terkendali. Pemerintah menilai kapasitas nasional yang ada saat ini masih mampu menangani dampak bencana tersebut. Pemerintah Indonesia memilih untuk menangani bencana secara mandiri meskipun telah mendapat tawaran bantuan dari sejumlah pimpinan negara
Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 60 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut akan disalurkan kepada daerah terdampak mulai awal tahun depan untuk mempercepat pemulihan. Presiden menyalurkan bantuan langsung senilai Rp 4 miliar untuk masing-masing 52
Indonesia menargetkan rampungnya negosiasi tarif dengan Amerika Serikat sebelum akhir tahun 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan mengirimkan tim ke Washington untuk melanjutkan perundingan dalam waktu dekat. Kesepakatan ini akan memberikan tarif 0% bagi sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi AS, seperti CPO, karet, teh, dan kopi. Adapun
Pemerintah berencana merevisi peraturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam dengan mewajibkannya ditempatkan di bank milik negara (Himbara). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan suplai dolar di pasar domestik demi menjaga stabilitas rupiah serta mempermudah pengawasan. Meskipun dinilai positif untuk stabilitas makroekonomi, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi iklim
Presiden berkomitmen menertibkan pembalakan liar yang disinyalir menjadi penyebab bencana alam di beberapa wilayah Sumatera. Sejalan dengan itu, Kepolisian RI telah menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan. Aktivitas pembalakan liar ini terdeteksi di beberapa lokasi di Sumatera Utara dengan modus operandi yang terorganisasi. Para pelaku diduga menghanyutkan kayu hasil
Menteri Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR). Penghentian ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan penyebab bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. PTAR menyatakan bersikap kooperatif dengan pihak otoritas dan menegaskan operasionalnya telah sesuai regulasi. Perusahaan juga menghentikan sementara kegiatan untuk fokus pada upaya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan Whistleblowing System (WBS) sebagai saluran pelaporan resmi bagi internal dan masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran. Sistem ini dirancang untuk menerima laporan secara aman dan rahasia. Sistem WBS OJK dinilai telah efektif dan mencapai tingkat maturitas tertinggi pada level optimized. Pengelolaan sistem ini juga telah selaras
