The Fed mengaku akan tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat demi memerangi lonjakan inflasi. Targetnya ialah mengembalikan tingkat inflasi jadi dua persen. “Bukan pada penurunan suku bunga. Tapi, kami pikir kami harus mempertahankan sikap kebijakan yang membatasi (moneter) untuk beberapa waktu ke depan,” ujar Gubernur The Fed Jeremy Powell dilansir CNN
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tingkat inflasi global pada 2022 merupakan yang terburuk dalam 40 tahun terakhir. Lonjakan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi akibat terganggunya rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina. Ia melanjutkan kenaikan inflasi ini pun membuat pemerintah dan pembuat kebijakan lainnya turun tangan. Dari sisi moneter,
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut sektor ketenagalistrikan menyumbang 40 persen dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan saat ini, total emisi dari sektor energi mencapai 600 juta ton. Selain sektor energi, sektor lain yang menyumbang emisi gas rumah kaca adalah transportasi sebanyak
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai ancaman resesi global pada 2023 semakin besar. Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Rahadian Zulfadin mengatakan hal itu sejalan dengan belum ada tanda-tanda berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Belum lagi, kenaikan harga barang-barang yang masih akan terjadi tahun depan akibat
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan industri manufaktur dan perusahaan rintisan (startup) paling rentan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Reza Hafiz mengungkapkan kedua industri ini pun sudah melakukan pemutusan kerja sejak awal tahun. Beberapa startup Indonesia yang telah melakukan PHK di antaranya Sayurbox, Tanihub, Carousell, Shopee,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui bahan baku nuklir menjadi bagian pertambangan di Indonesia. Restu diberikan seiring dengan terbitnya aturan mengenai keselamatan pertambangan bahan galian nuklir. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir. PP yang ditandatangani pada 12 Desember
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memberi pinjaman US$138,52 juta atau setara Rp2,1 triliun untuk Indonesia. Kucuran dana ini digunakan untuk mendukung strategi Pemerintah Indonesia dalam komersialisasi riset dan inovasi, termasuk meningkatkan keberhasilan perusahaan rintisan (startup) di 4 kawasan sains dan teknologi. Proyek penguatan riset dan inovasi melalui kawasan sains
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah fokus membangun ekosistem baterai listrik di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2024. Nantinya, Sultra akan menjadi salah satu ekosistem baterai kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) dengan hilirisasi nikel melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber daya. Bahlil menegaskan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sejauh ini pendanaan proyek tersebut tidak ada kendala terkait negosiasi antara kedua negara. Luhut mengaku, terkait proyek tersebut hanya ada sedikit kendala teknis. Sementara, terkait pendanaan, Ia memastikan angka cost overrun menurut
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal anggaran subsidi motor listrik yang masih menjadi tanda tanya. Terlebih ada perbedaan besaran angka dari Kemenko Marves dan Kementerian ESDM. “Anggaran APBN-nya kan sudah ditetapkan, nanti kita lihat. Motor listrik sedang dibahas,” kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Senin (12/12). Staf Khusus Menteri
Kasus rokok ilegal meningkat pada tahun ini sebanyak 5,5 persen. Angkanya naik dari 2020 lalu yang sebesar 4,9 persen. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap sebetulnya, data rokok ilegal di Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat turun. Khusus, untuk tahun ini mencapai 5,5 persen. Dalam data yang dipaparkan Sri Mulyani, jumlah
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemberlakuan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok rata-rata 10 persen mulai 1 Januari 2023. Sri Mulyani, menyampaikan hal tersebut selepas rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2023. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mempertanyakan soal
