Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut upaya pemerintah mendorong hilirisasi menghadapi tantangan besar. Salah satunya, sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Karenanya, ia meminta Indonesia perlu memaksimalkan sumber daya yang ada, selain berbesar hati jika ada tenaga kerja asing (TKA). “Jauh lebih penting adalah transfer knowledge. Tinggal bagaimana kita
PT PLN (Persero) optimistis pengembangan energi terbarukan tidak akan terganjal masalah kelebihan pasokan listrik yang saat ini menjerat perusahaan. Mengingat, masih banyak potensi permintaan listrik dari berbagai wilayah di Indonesia. Executive Vice President Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Hot Martua Bakara menyebut, kelebihan pasokan listrik saat ini hanya terjadi di
Perusahaan perkayuan asal Jepang berencana membangun pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Itu diungkapkan langsung oleh Wakil Wali Kota Niihama Jepang Kato Tatsuhiko dalam kunjungan kerja ke Kubu Raya pada Rabu (5/10). Perusahaan perkayuan Jepang bernama Sumitomo Forestry melalui anak perusahaannya, yakni PT Wana Subur
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah akan berhenti membangun bendungan baru pada 2023 hingga 2024. Ia mengatakan pemerintah akan fokus meningkatkan manfaat 61 bendungan yang terdiri dari 29 bendungan tuntas dibangun dan 32 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan hingga 2022. Bendungan-bendungan tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah kapasitas air,
Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) bersama pemerintah menyiapkan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), BUMN-nya ibu kota baru. BUMO bakal menangani berbagai aspek pengusahaan di IKN yang bermitra dalam melakukan kesepakatan strukturisasi atau teknik finansial bersama pelaku investor maupun pelaku usaha lainnya. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menjelaskan selain
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan industri pengolahan dan pertambangan mendorong penerimaan pajak tumbuh 58,1 persen. Secara nominal penerimaan pajak negara mencapai Rp1.171,8 triliun sampai Agustus 2022. Dari total penerimaan tersebut, 29,2 persen berasal dari industri pengolahan dan 71,4 persen berasal dari pertambangan. Secara kumulatif pada Januari
Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur segala bentuk investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan aturan tersebut akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha di IKN Nusantara, berupa fiskal dan non fiskal. Selain itu beleid yang sedang dibahas oleh Kemenkeu
Pemerintah akan menindaklanjuti rencana pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis yang diatur dalam Peraturan Presiden terkait Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan Food Estate (lumbung pangan). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpres tersebut nantinya turut mencakup regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis, yang bakal dipimpin oleh Menteri Pertahanan
Pemerintah menaikkan jumlah kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM menjadi Rp460 triliun pada 2023 dibandingkan Rp373 triliun pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan KUR memiliki plafon sampai Rp500 juta. Sedangkan, kredit usaha menengah akan naik sampai Rp10 miliar dan akan ditingkatkan. Ia menuturkan pemerintah menerapkan model
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim lahan seluas 1.000 hektare (ha) di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, laris manis diminati investor. Bahlil menuturkan berdasarkan laporan pengelola KIT Batang, sejumlah perusahaan termasuk LG dan Hon Hai Precision Industry Co Ltd alias Foxconn bahkan telah menempati lahan seluas 1.200 ha
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini banyak negara berlomba-lomba mendapatkan investasi. Pasalnya, investasi dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara serta cadangan devisa. Jokowi menyampaikan Indonesia saat ini masih dipercaya perusahaan-perusahaan global sebagai tempat investasi di tengah ekonomi global yang tidak stabil. Hal ini terlihat dari 10 perusahaan global
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kasus 27 perusahaan yang diduga melakukan kartel atau penetapan harga minyak goreng secara serempak segera memasuki tahap persidangan. Lima perusahaan di antaranya berasal dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan proses pemberkasan atau penyidikan telah dilakukan. Dengan begitu,
