Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak goreng akan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini. BPKP
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka-bukaan soal pembayaran utang yang dilakukan di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yustinus membantah tudingan JK bahwa pemerintahan Jokowi membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sejak periode 2017-2021, pembayaran utang pokok plus
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksi produksi padi Indonesia menyusut hingga 5 juta ton imbas El Nino yang mengancam Indonesia pada musim kemarau tahun ini. Suharso menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI. Hadir pula Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry
Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi RI masih aman meski dunia digempur kekhawatiran resesi. “Kami memperkirakan perekonomian 2023 tumbuh 4,5 persen-5,3 persen dan akan meningkat di 2024 kisarannya 4,7 persen-5,5 persen, baik dari ekspor, permintaan domestik, juga pembiayaan perbankan,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan Pemerintah Indonesia terus mengimpor bawang putih karena ketidakcukupan pasokan dalam negeri. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR. Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam
Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir laut lagi. Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan
Presiden Jokowi memberikan kewenangan khusus kepada Otoritas Ibu Kota Negara dalam membangun IKN. Kewenangan khusus itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam Pasal 3 ayat 1 beleid yang diteken Jokowi dan diundangkan pada 15 Mei 2023 ada 10 kewenangan khusus
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan bakal melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang ekspor gas alias liquefied natural gas (LNG). “Bertahun-tahun kita ekspor LNG, sekarang ternyata kita butuh. Akhirnya studi di tempat deputi I (deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi) kita nggak
Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir laut RI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag). Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap pencairan subsidi konservasi motor listrik kepada bengkel pelaksana jadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat. Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani menyebut Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membutuhkan waktu dua minggu untuk mencairkan insentif. Pihaknya meminta pembayaran bisa dipercepat
yang keluar dalam program bantuan insentif pembelian mobil listrik. Hal itu disampaikan Luhut untuk merespons kritik terhadap subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. “Kita tidak memberikan insentif, jangan keliru, tidak pernah kita menyebutkan insentif, yang kita berikan adalah kita potong pajaknya. Dari 11 menjadi 1 persen. Beda ya, jadi tidak
Pengamat transportasi dari The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Etsa Amanda menilai subsidi kendaraan listrik lebih tepat diberikan kepada transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Alasan pertama, transportasi publik memiliki jarak tempuh harian yang jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan pribadi. Kedua, terkait dampak pada ekonomi yaitu jumlah bus
