Bank Indonesia (BI) menggelontorkan insentif Rp165 triliun untuk bank yang rajin menyalurkan kredit atau pinjaman ke sektor hilirisasi pada 2023. Bank penerima insentif likuiditas makroprudensial tersebut mencakup Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS). Insentif makroprudensial merupakan insentif yang diberikan oleh BI berupa pelonggaran atas
Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberi kemudahan berupa pemberian fasilitas golden visa bagi investor luar negeri yang hendak menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Landasan pemberlakuan kebijakan ini yaitu pada saat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 serta Peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merespons langkah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akhirnya lebih memilih mengimpor KRL dari China ketimbang Jepang. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut riviu awal pihaknya soal sengkarut impor trainset KRL memang tidak merekomendasikan pembelian barang bekas. Akan tetapi, Ateh belum bisa menegaskan apa
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dari total realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun yang masuk ke Indonesia pada 2023, 26 persen masuk ke sektor hilirisasi. Bahlil mengatakan investasi di sektor hilirisasi sangat penting agar Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap. Dengan hilirisasi, katanya, lapangan
Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap tiga hal yang akan dijadikan acuan oleh Bank Indonesia dalam menghadapi perekonomian tahun 2024. Pada 2023, Perry mengklaim kinerja perekonomian Indonesia terbukti stabil dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Pesan pertama, bersyukur atas kinerja kita di 2023, optimistis atas prospek
PT Pertamina Patra Niaga membuka peluang bisnis perdagangan karbon dengan perusahaan dalam negeri maupun internasional. Hal ini sebagai upaya menyediakan solusi dekarbonisasi bagi mitra bisnis. Salah satunya untuk konsumen di bisnis penerbangan, dengan memfasilitasi maskapai nasional Garuda Indonesia, dalam melakukan pembelian Sertifikat Penurunan Emisi (SPE). Hal ini dalam rangka pelaksanaan
Harga BBM non-subsidi di DKI Jakarta terancam naik usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerek pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, selain tren harga minyak dunia, harga BBM non-subsidi juga ditentukan oleh besaran pajak BBM yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut
Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut berkomentar soal Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menawarkan pinjaman online (pinjol) untuk bayar uang kuliah. Sri Mulyani mengatakan fenomena itu menandakan bahwa mahasiswa di Indonesia membutuhkan dana untuk pendidikan. Pemerintah sebenarnya sudah hadir melalui berbagai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menyadari masih banyak mahasiswa
Alokasi dana bantuan sosial naik Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024 atau tahun pemilu ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa kenaikan ini tidak dilakukan pemerintah sendiri, melainkan atas persetujuan DPR. Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan 500 ribu ton beras impor telah masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sisa penugasan impor tambahan tahun lalu sebesar 1 juta ton. “Sudah masuk (500 ribu ton),” katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1). Sementara, untuk kuota beras impor sebanyak 2
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal ‘otak atik’ program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi dana bansos bantuan langsung tunai (BLT) terbaru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bansos BLT tersebut membutuhkan dana Rp11,25 triliun. Dana ini dicairkan Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari,
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia menjadi penghasil emisi terendah ketiga di antara negara-negara G20. Kendati Indonesia tidak berada di posisi terendah, bukan berarti pencegahan perubahan iklim tidak dilakukan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menilai berbagai proyek untuk mengurangi emisi di dalam negeri terus dilakukan. Apalagi, Indonesia adalah salah
