Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai. Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul ‘White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029’, mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi
Badan Pusat Statistik (BPS) berpesan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur (Kalitim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) harus hati-hati. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan hal tersebut kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023. “Penggunaan estimasi kemiskinan ekstrem untuk
Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat. Jokowi mengatakan PLTS Terapung Cirata punya kapasitas 192 megawatt peak (MWP). Sarana ini akan melengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berkapasitas 1.000 megawatt di Cirata. “Kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya
Keberadaan peternak ayam mandiri diperkirakan bakal makin berkurang seiring bisnis ayam dalam negeri yang tidak menguntungkan. Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN) menyampaikan, para peternak broiler mandiri bahkan telah mengalami kerugian selama empat tahun berturut. Harga jual ayam kerap lebih rendah dari biaya produksi yang harus dikeluarkan. Kerugian secara empat tahun
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyarankan pemerintah daerah (pemda) melirik pajak belanja makanan online. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda. DPJK akan memfokuskan apakah pemda memiliki informasi terkait jaminan atau kepastian
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap biang kerok kenaikan harga gula belakangan ini. Ia menyebut itu dipicu kerja importir gula yang tidak benar. Kinerja itu tercermin dari importasi gula yang tak segera mereka lakukan. Padahal, para importir telah mendapat izin impor dari pemerintah. Arief pun mengatakan karena
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya membatalkan impor 500 ribu ton beras tahun ini. Ia menjelaskan pembatalan itu berasal dari rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton tahun akhir tahun ini. Buwas menyebut pihaknya hanya menyanggupi impor dan terkontrak sebanyak 1 juta ton. Rinciannya, sebanyak 600 ribu ton bisa
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap 3 biang kerok pendorong inflasi di Indonesia. Biang kerok itu adalah; beras, cabai, dan gula pasir. “Beras, cabai, gula pasir jadi 3 faktor yang memberikan kontribusi sangat besar,” katanya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11). Nah, untuk meredam dampak yang
Pemerintah bakal membangun industri gula lengkap dengan perkebunan tebu seluas 2 juta hektare (ha) di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu dengan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementan, Selasa (7/11). Amran mengatakan untuk tahap awal, sebuah pabrik gula akan dibangun di atas
Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi kepada petani. Menurutnya, hal itu dilakukan karena saat ini distribusi pupuk subsidi belum merata. Apalagi, persyaratan pendapat pupuk tersebut harus memiliki kartu tapi di sisi lain, masih terdapat 16 persen petani Indonesia yang belum memiliki kartu tersebut. Amran menuturkan saat
Menteri Sosial Tri Rismaharini bingung soal data jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp400 ribu. Pasalnya, data calon penerima ada dua versi. Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Angka ini sebelumnya disebut Menteri Keuangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program pembagian cadangan beras pemerintah hingga Juni 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11). Ia menuturkan bantuan sosial (bansos) beras itu akan tetap diberikan sebanyak 10 kg per bulan per keluarga
