Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merespons pengusaha Jusuf Hamka soal tagihan utang ke negara senilai Rp800 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang belum dibayar sejak krisis moneter 1998. “Pembayaran yang dimohonkan Jusuf Hamka adalah pengembalian dana deposito an PT CMNP yang ditempatkan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun. Basuki menuturkan sejak 2020 hingga Maret 2023, progres pembangunan fisik IKN
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan alasan 10 target Presiden Jokowi berpotensi tak tercapai pada tahun depan karena janji politik yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemda. Ia menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nantinya, keduanya diturunkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) sudah mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang diamankan sebesar 3.980,62 hektare dan perkiraan nilai sebesar Rp30,65 triliun hingga 30 Mei 2023. Adapun total aset BLBI yang dikejar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengingatkan ancaman krisis energi bisa menghantui Indonesia. Arifin mengatakan ancaman ini muncul dari ketergantungan besar dari Indonesia terhadap energi fosil. Ia merinci 42,4 persen energi tanah air dipasok oleh batu bara dan 31,4 persen dari minyak bumi. Meski kebutuhan besar, ternyata
Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak goreng akan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini. BPKP
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka-bukaan soal pembayaran utang yang dilakukan di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yustinus membantah tudingan JK bahwa pemerintahan Jokowi membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sejak periode 2017-2021, pembayaran utang pokok plus
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksi produksi padi Indonesia menyusut hingga 5 juta ton imbas El Nino yang mengancam Indonesia pada musim kemarau tahun ini. Suharso menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI. Hadir pula Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry
Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi RI masih aman meski dunia digempur kekhawatiran resesi. “Kami memperkirakan perekonomian 2023 tumbuh 4,5 persen-5,3 persen dan akan meningkat di 2024 kisarannya 4,7 persen-5,5 persen, baik dari ekspor, permintaan domestik, juga pembiayaan perbankan,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan Pemerintah Indonesia terus mengimpor bawang putih karena ketidakcukupan pasokan dalam negeri. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR. Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam
Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir laut lagi. Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan
Presiden Jokowi memberikan kewenangan khusus kepada Otoritas Ibu Kota Negara dalam membangun IKN. Kewenangan khusus itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam Pasal 3 ayat 1 beleid yang diteken Jokowi dan diundangkan pada 15 Mei 2023 ada 10 kewenangan khusus
