Setelah diisukan akan mundur dari kabinet Indonesia maju sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja. “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1). Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkaji rencana kenaikan pajak kendaraan sepeda motor berbahan bakar fosil atau bensin dinaikkan. Hal ini demi mengurangi polusi udara dan untuk mengerek penjualan kendaraan listrik di dalam negeri yang masih kurang peminat. Selain itu, pendapatan negara yang bertambah dengan kenaikan pajak
Pengamat pasar uang Lukman Leong mengatakan pergerakan rupiah umumnya masih didominasi faktor eksternal. “Namun, risiko pengunduran diri Bu Sri Mulyani akan memberikan efek negatif pada rupiah,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024. Sebelumnya diberitakan, ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan mendengar kabar bahwa Sri Mulyani Indrawati siap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ‘menyenggol’ Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal suntikan duit negara untuk mengaliri listrik desa. Berdasarkan data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, ada sekitar 185.662 rumah tangga di Indonesia yang belum teraliri listrik. Sementara itu, 140 desa belum berlistrik hingga sekarang. Desa-desa tersebut berada di Indonesia timur.
PT Pertamina (Persero) belum menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. “Belum (Pertalite dihapus), masih dikaji internal,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/1). Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) terhadap energi primer tak memenuhi target pada 2023. Hal itu disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 & Program Kerja Tahun 2024, Senin (15/1). Berdasarkan bahan paparannya, realisasi bauran
Kementerian Keuangan buka-bukaan soal alasan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur kenaikan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK, Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal rencana bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada 2024. Ia mengaku tak masalah dengan rencana tersebut asalkan PT Pertamina (Persero) bisa menghasilkan produk tanpa beban tambahan. Pertamina mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi konversi motor listrik di 2023 masih jauh dari target. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan realisasinya masih di bawah 1.000 unit. Padahal, target konversi motor listrik tahun lalu mencapai 50 ribu unit. Meski demikian, ia pun tak tinggal diam. Arifin mengaku pihak
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang tahun lalu ada lima komoditas utama yang diimpor dan diekspor dari dan ke berbagai negara mitra dagang Indonesia. Berdasarkan data BPS, secara kumulatif (Januari-Desember) total nilai ekspor tercatat sebesar US$258,82 miliar dan total nilai impor mencapai US$221,89 miliar. Secara rinci, lima komoditas paling banyak
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan pihaknya tidak pernah diam dan telah menindak tegas pialang berjangka yang bermasalah. Hal ini menyusul adanya aduan dari pelapor kepada Ombudsman, yang diduga ada perusahaan Pialang Berjaga melakukan maladaministrasi. Namun, Ombudsman menyayangkan sikap Bappebti yang tidak memberikan sanksi tegas. ”Bappebti menangani aduan dan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp 7,6 triliun sepanjang 2023. Capaian PNBP tersebut meningkat tiga kali lipat dari target Rp 2,3 triliun. Berdasarkan data yang dirilis Ditjen Imigrasi, kontribusi terbesar terhadap PNBP berasal dari sektor layanan visa sebesar
