Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kendaraan pribadi akan dibatasi untuk membeli pertalite. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kepastian kendaraan yang dibatasi tinggal menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 diketok. Ia menegaskan pembahasan revisi beleid tersebut terus dikebut.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei naik 0,2 poin dibanding April yakni dari 52,30 menjadi 52,50. “Kalau dibandingkan bulan sebelumnya IKI 52,30, IKI Mei 52,50. Jadi naik sedikit,” ucap Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/5). Ia juga menyebut dari
PT PLN (Persero) mengaku butuh suntikan duit negara Rp23,95 triliun agar bisa 100 persen mengaliri listrik di desa Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut program listrik desa terbagi ke dalam 5 tahun, mulai dari 2023 hingga 2027 mendatang. Ia menegaskan target tersebut terpengaruh dengan ada atau tidaknya penyertaan modal
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara soal potongan gaji pekerja untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurutnya, banyak pengusaha yang keberatan dengan program wajib tersebut karena ada biaya baru yang dibebankan kepada pemberi kerja. “Keberatan. Masalahnya, biaya semuanya. Nah ini yang harus kita lihat,”
Tarif listrik untuk orang kaya bakal naik tahun depan. Rencana ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pemerintah menyebut kenaikan ini dengan istilah tariff adjustment alias penyesuaian tarif. “Penerapan tariff adjustment untuk pelanggan listrik non-subsidi golongan rumah tangga kaya (3.500 volt ampere/VA ke atas) dan
Partai Gerindra mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi LPG di daerah demi program makan bergizi gratis ala Prabowo Subianto. Desakan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian. Menurutnya, penyaluran LPG akan bersinggungan dengan program makan bergizi gratis yang diusung sang ketua umum
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey meminta pemerintah segera mencairkan utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng Rp474,8 miliar kepada peritel paling lambat satu bulan ke depan. Ia menuturkan saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyerahkan dokumen hasil verifikasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin membuat bahan bakar pesawat atau avtur dari minyak jelantah. Karena itu, Luhut turun tangan dengan memimpin Rapat Rancangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Industri Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia. Ia pun menargetkan SAF bisa diluncurkan paling
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak hingga April 2024 mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38 persen dari APBN 2024. “Penerimaan pajak sampai akhir April Rp624,19 triliun. Ini artinya 31,38 persen dari APBN dikumpulkan sampai akhir April,” ujar wanita uang akrab disapa Ani itu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tegas menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), apalagi sampai ‘memaksa’ pekerja swasta menjadi peserta. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahkan sejak awal munculnya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas keberatan diberlakukannya aturan tersebut. “Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas keberatan
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memperkirakan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) tembus 8,38 juta metrik ton (MT) hingga akhir tahun ini. Jumlah tersebut 4,4 persen lebih banyak dari kuota yang ditetapkan. Riva mengatakan perkiraan tersebut dibuat dengan mengacu penyaluran LPG 3 kg hingga April lalu yang mencapai 2,69
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2024 surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Dengan pendapatan negara dan belanja negara, APBN KiTA mengalami surplus Rp75,7 triliun. Ini artinya 0,33 persen dari estimasi PDB tahun ini,” ujar Sri Mulyani
