Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi keluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengaku kesulitan mendapat akses permodalan kredit usaha rakyat (KUR) karena terkendala BI Checking. Jokowi menegaskan pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung pelaku UMKM, dengan besaran pinjaman yang beragam. Untuk kredit hingga Rp500 juta bisa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku was-was dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang menyentuh Rp68,82 triliun. Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN memang sangat luar biasa, mulai dari perencanaan,
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kinerja APBN 2024 sangat baik hingga 15 Maret lalu. Hal ini tercermin dari surplus anggaran sebesar Rp22,8 triliun atau 0,10 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Menurutnya, suplus anggaran ini disebabkan oleh pendapatan negara yang sudah terealisasi sebesar Rp493,2 triliun lebih tinggi daripada belanja sebesar
Direktur utama sejumlah bank badan usaha milik negara (BUMN) memproyeksi badai suku bunga tinggi bakal mereda pada tahun ini. Direktur Utama BRI Sunarso menilai bank-bank sentral bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada akhir semester I 2024. Di sisi lain, ia mengingatkan semua pihak mewaspadai resesi di Jepang dan Inggris.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan investor mulai percaya diri untuk masuk ke Indonesia pasca Pemilu 2024. Menurutnya, geliat investasi sudah mulai meningkat terutama pada perusahaan yang mempunyai kegiatan bisnis yang meningkat. Hal itu bisa dilihat dari pengeluaran modal (capital expenditure/capex) yang sempat turun kini mulai naik. Perry mengatakan
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan investasi hilirisasi industri nikel bisa mencapai US$51,7 miliar atau setara Rp812,3 triliun (asumsi kurs Rp15.711 per dolar AS) pada 2029. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier menuturkan investasi ini juga fokus pada pengembangan produk hilir. Taufiek juga menuturkan target investasi untuk
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tambahan pupuk subsidi untuk petani akan diberikan dalam waktu dekat. Pemerintah bakal mengeluarkan surat keputusan (SK) sesegera mungkin karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah rampung. Amran menyebut Presiden Joko Widodo sudah menyetujui jumlah penambahan dan anggaran pupuk subsidi yang naik dua kali lipat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah mencabut 2.051 izin usaha pertambangan (IUP) dari 2022 hingga 14 Maret 2024. Jumlah tersebut lebih rendah dari terget 2.078 IUP. “2.051 IUP terdiri dari 1.749 IUP mineral dan 302 IUP batu bara yang sudah dicabut berdasarkan SK pencabutan,”
Menteri BUMN Erick Thohir bakal memangkas BUMN Karya dari 7 perusahaan menjadi 3 saja. BUMN Karya yang dilebur, yaitu PT Waskita Karya Tbk dengan PT Hutama Karya (HK), PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adhi Karya Tbk, serta PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan PT Pembangunan Perumahan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, La Nina akan melanda Indonesia pada triwulan ketiga nanti. Kategori La Nina tersebut diprediksi lemah. Menurut BMKG, La Nina akan memicu kondisi lebih basah dibandingkan kondisi normal, sehingga meningkatkan risiko hujan ekstrem yang merugikan lahan pertanian serta memicu potensi berkembangnya hama dan penyakit
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penambahan 14 proyek strategis (PSN) baru yang akan dibangun pada 2024. Belasan PSN baru itu pembangunannya akan dilakukan oleh pihak swasta sehingga tidak menggunakan APBN. Airlangga merinci, 14 PSN itu yakni Pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept; Pengembangan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) buka suara terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan ekspor senilai Rp2,5 triliun. “LPEI sepenuhnya mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debitur LPEI yang bermasalah secara hukum,” ujar Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso dalam keterangan resmi,
