Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi memungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk impor produk tekstil hingga karpet. Ini diputuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain. Aturan yang diteken pada 6 Agustus 2024 ini akan berlaku efektif
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai wakil ketua Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN). AHY dan Basuki bakal bertugas di bawah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua satgas tersebut. Penujukkan para menteri sebagai pucuk pimpinan satgas
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bakal meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 50 persen untuk impor keramik. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan sudah menerima hasil kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Ia menyebut sedang mempelajari laporan tersebut, sebelum menyurati Kementerian Keuangan. “Mudah-mudahan besok
PT Volex Indonesia milik Keluarga Rothschild meresmikan pabrik barunya di Kawasan Industri Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dengan nilai investasi mencapai US$40 juta atau setara Rp647,2 miliar (asumsi kurs Rp16.181 per dolar AS). Hal itu diungkap oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait. Peresmian tersebut
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri tekstil terkontraksi minus 2,63 persen secara kuartalan pada kuartal II 2024. Sementara, secara tahunan (yoy) pertumbuhan industri tekstil terkontraksi 0,03 persen. Kontraksi tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 5,05 persen (yoy) pada kuartal II 2024. “Untuk kuartal II 2024 ada
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan SMF Research Institute yang diluncurkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Peluncuran ini dilakukan pada ulang tahun SMF yang ke-19 di Gedung AA Maramis. Sri Mulyani dalam sambutannya berharap, kehadiran SMF Research Institute dapat menjadi pusat pengembangan dan pengetahuan dibidang pasar pembiayaan perumahan di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan fokus memperhatikan sektor konsumsi sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target 5,2 persen pada semester II 2024. Pernyataan itu ia sampaikan merespons tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 yang tumbuh melambat sebesar 5,05 persen secara tahunan. Kendati mengalami pertumbuhan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tembus 5 persen pada kuartal II-2024. “Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 kami perkirakan antara April-Juni yang sudah selesai akan tumbuh di 5,0 persen atau sedikit di atas 5 persen yoy,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK, Jumat (2/8). Menurut Sri Mulyani,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung keinginan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR yang telah berakhir pada Maret 2024. Dengan perpanjangan ini, maka restrukturisasi kredit KUR akan berlaku hingga Maret 2025. Hanya saja aturan perpanjangan ini belum dirilis. “Terkait restrukturisasi KUR, OJK mendukung penuh program yang dijalankan pemerintah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap Indonesia akan mendapat tambahan produksi minyak 100 ribu barel per hari (BOPD). Tambahan itu berasal dari enam proyek lapangan minyak yang akan beroperasi hingga 2028.“Jangka pendek ini ada enam prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di 2028. Tapi jumlahnya
Perusahaan milik Warren Buffett, yakni Berkshire Hathaway, menjual 50 persen kepemilikan saham di Apple. Ini terungkap dalam laporan keuangan kuartal II 2024 perusahaan tersebut. CNN mencatat, kepemilikan Berkshire Hathaway di Apple turun dari 790 juta saham menjadi sisa 400 juta saham. Saat ini, perusahaan milik Buffet hanya mengantongi kepemilikan saham
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sistem pajak baru yakni Core Tax Administration System (CTAS) akan segera diterapkan mulai Desember 2024. Menurutnya, pelaksanaan sistem baru ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2019. “Hari ini kami laporkan ke presiden mengenai kemajuan
