Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan dijalankan dengan dalih melaksanakan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027. Menurutnya, hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). “Kita kan perintah presiden swasembada
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut Apple mengajukan proposal investasi baru senilai US$100 juta atau setara Rp1,6 triliun (asumsi kurs Rp15.940 per dolar AS) di tengah larangan penjualan iPhone 16 series. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang masih mengkaji tawaran proposal baru Apple itu bersama jajarannya.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan 137 bank di Indonesia tutup sejak 19 tahun terakhir. Sebagian besar yang tutup merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang telah menyelesaikan proses likuidasi. “Sejak LPS beroperasi 2005 sampai dengan 30 September 2024, jumlah BPR-BPRS yang telah dilikuidasi adalah 137
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan pihaknya sedang menyiapkan strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Todotua menyatakan Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pernyataan ini disampaikan
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pembukuan surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,48 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2024. Surplus ini terdiri dari surplus nonmigas sebesar 4,80 miliar dollar AS dan defisit migas sebesar 2,32 miliar dollar AS. Budi menjelaskan bahwa India, AS, dan Filipina menjadi penyumbang surplus
Bank Indonesia melaporkan telah menyalurkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp259 triliun hingga akhir Oktober 2024. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa, penyaluran KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6
Ekonom Senior lembaga riset ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky menilai Indonesia memiliki risiko lebih tinggi karena China merupakan mitra ekonomi yang terpenting.Indonesia dinilai akan semakin bergantung dengan China dari segi perdagangan, investasi, dan utang. Sebaliknya, posisi Indonesia bagi China dianggap cukup penting tetapi tidak terlalu signifikan untuk menjadi penentu kondisi
Pemerintah dan DPR akan melaksanakan Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty lagi. Rencana itu terungkap dari hasil Rapat Panja Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR pada Senin (18/11) kemarin. Dalam Hasil Raker Prolegnas Prioritas RUU 2025 dan Prolegnas 2025, Program Pengampunan Pajak terdeteksi dari
PT Bank BTPN Tbk resmi mengumumkan ke publik perubahan nama perusahaan menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Perubahan nama itu diikuti dengan penyesuaian terhadap sejumlah informasi perusahaan. Berdasarkan informasi yang diumumkan oleh SMBC Indonesia, perubahan dilakukan terhadap website resmi perusahaan menjadi www.smbci.com.SMBC pun melakukan perubahan terhadap call center perusahaan menjadi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset dana pensiun mencapai Rp1.500 triliun per September 2024. Capaian ini meningkat 10,1 persen dibandingkan dengan Rp1.362 triliun pada September 2023. Mahendra menuturkan meskipun dihadapkan pada tantangan global, seperti perlambatan ekonomi di berbagai negara besar, ketidakpastian geopolitik, dan peningkatan risiko, kondisi perekonomian Indonesia tetap
Forum Bisnis Indonesia-Brasil (FBIB) menyelesaikan lima nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antara korporasi Indonesia dan Brasil senilai USD 2,65 miliar. Mengutip Antara, Selasa (19/11/2024), Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengapresiasi penandatanganan MoU antar perusahaan besar kedua negara. Hashim juga
