Kementerian BUMN resmi akan bertransformasi menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai respons atas lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perubahan kelembagaan ini disepakati oleh DPR bersama pemerintah untuk mengubah tata kelola perusahaan negara. Peran dan kewenangan kedua lembaga akan dipisah secara tegas, di mana BP BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026. Keputusan ini diambil mengikuti permintaan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) agar tarif cukai dipertahankan. Tingginya tarif cukai rokok saat ini yang mencapai rata-rata 57% dinilai berpengaruh pada peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menandatangani nota kesepahaman dengan asosiasi dari India (SEA) dan Aliansi Minyak Sawit Asia (APOA). Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di sektor minyak sawit yang mencakup perdagangan, keberlanjutan, dan advokasi kebijakan. Kerja sama ini menegaskan posisi penting Indonesia sebagai pemasok utama minyak sawit
Pemerintah berencana memanfaatkan lahan bekas BLBI dan aset rampasan negara untuk pembangunan rumah rakyat. Koordinasi tengah dilakukan antara Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan Bank Tanah. Kementerian Keuangan dan Bank Tanah telah memulai sinergi terkait rencana pemanfaatan lahan bekas BLBI. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi acuan Kementerian PKP dalam menyusun rencana
Penerimaan cukai dari industri rokok elektrik tumbuh pesat, mencapai Rp2,65 triliun dan naik 43,7% dari tahun sebelumnya. Potensi rokok elektrik sebagai sumber penerimaan fiskal baru pun dinilai signifikan. Ekosistem rokok elektrik telah menyerap 150 ribu hingga 200 ribu tenaga kerja di berbagai lini. Proyeksi ke depan, serapan tenaga kerja bisa
Pemerintah menempatkan dana Rp 200 triliun di Himbara dan BSI untuk mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Kebijakan ini dinilai Prasasti sebagai terobosan penting, namun efektivitasnya bergantung pada permintaan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan masih terbatas meskipun likuiditas ample, karena lemahnya permintaan pascapandemi Covid-19 dan ketidakpastian global. Perlu kebijakan yang berfokus pada
Tarif tenaga listrik untuk pelanggan PLN Triwulan IV tetap. Keputusan ini diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat meskipun parameter ekonomi makro seharusnya menaikkan tarif. Pelanggan bersubsidi, termasuk pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan UMKM, juga tidak mengalami perubahan tarif dan tetap menerima subsidi. Pemerintah berkomitmen pada listrik
Industri pembiayaan ditopang oleh pembelian sepeda motor yang menunjukkan kinerja positif, sementara penjualan mobil menurun. Kinerja positif pembiayaan sepeda motor ini disebabkan oleh kecocokan sepeda motor dengan mobilitas konsumen domestik. Pembiayaan sepeda motor FIF Group naik 8,2% pada paruh pertama tahun ini, mencapai Rp22,8 triliun. FIF Group menargetkan kenaikan pembiayaan
Kementerian ESDM menghentikan sementara operasi 190 tambang mineral dan batu bara untuk evaluasi. Evaluasi tersebut terkait pelaksanaan kewajiban reklamasi dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sebagian dari 190 perusahaan tambang yang dihentikan sementara operasinya, terdiri dari 93 perusahaan batu bara dan 97 perusahaan mineral, telah melakukan produksi
Kementerian BUMN kemungkinan akan berubah status menjadi badan karena revisi UU BUMN sedang dibahas pemerintah dan DPR. Perubahan ini didorong oleh peran Kementerian BUMN saat ini yang lebih sebagai regulator, sementara fungsi operasional banyak dikerjakan BPI Danantara. Nomenklatur lembaga baru dan status ASN di Kementerian BUMN masih dibahas bersama DPR,
DPR menyetujui RAPBN 2026 menjadi Undang-Undang APBN 2026 setelah Menteri Keuangan melakukan penyesuaian alokasi anggaran. Perubahan tersebut meliputi penambahan target penerimaan cukai, PNBP, belanja K/L, program pengelolaan belanja, dan TKD. Beberapa pos anggaran mengalami kenaikan, seperti pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, defisit, dan pembiayaan anggaran. Asumsi dasar ekonomi makro
Baleg DPR telah memasukkan RUU BUMN ke Prolegnas Prioritas 2025 dan RUU Danantara ke Prolegnas Prioritas 2026. RUU BUMN kembali masuk Prolegnas karena kemungkinan adanya perubahan kelembagaan setelah berdirinya Danantara. Pemerintah sedang mengkaji peleburan Kementerian BUMN ke dalam Danantara. Kajian ini dilakukan karena Danantara telah menjalankan banyak fungsi pembinaan dan
