Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$4,42 miliar pada November 2024. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan Oktober yang surplus US$2,48 miliar. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan realisasi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan November 2023 yang surplus US$2,41 miliar. “Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah
Pemerintah menggelontorkan Rp265,6 triliun untuk program insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan program insentif PPN dilaksanakan menyusul kenaikan tarif PPN yang resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap meski menaikkan tarif, pemerintah bakal membebaskan tarif PPN 12 persen
Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan penerimaan pajak untuk mengejar pencapaian target pajak. Hal ini sesuai amanat undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Per 30 November penerimaan pajak baru terkumpul senilai Rp 1.688,9 triliun. Jumlah ini masih kurang sekitar Rp 300 triliun dari target penerimaan
PT KAI (Persero) mencatat penjualan tiket kereta api jarak menengah/jauh serta KA lokal untuk periode masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) mencapai 1.124.067 tiket per Minggu (15/12/2024) pukul 07.00 WIB. Adapun, total kapasitas tempat duduk kereta api yang disediakan KAI untuk periode Nataru adalah sebanyak 3.572.588. Vice
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuturkan dampak kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025 hanya akan memberikan dampak temporer ke aktivitas perekonomian. PPN 12% juga tidak begitu saja memengaruhi kemampuan bayar debitur, khususnya debitur perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengakui bahwa peningkatan PPN
Dikabarkan sebanyak ratusan toko minimarket Alfamart tutup sepanjang tahun ini. Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Solihin membenarkan ratusan toko Alfamart tutup tahun ini. Dia menjelaskan ada beberapa alasan penutupan toko itu. Pertama adalah lantaran biaya sewa toko yang setiap tahunnya semakin mahal. Faktor lainnya adalah karena
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, “menyontek” tiga jurus yang dipakai dalam film Mission Impossible untuk menghadapi kondisi ekonomi global tahun depan. Jurus Gubernur BI itu meliputi menetapkan misi yang jelas, menentukan strategi, lalu menjadi kreatif dalam menghadapi masalah. Strategi pertama adalah memperkuat stabilitas baik makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua,
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan nilai transaksi selama periode Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun ini mencapai Rp40 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp25 triliun. Tak hanya transaksi Harbolnas, jumlah pengguna e-commerce juga meningkat. Budi menyebut pengguna e-commerce mencapai 65,65 juta orang pada 2024. Jumlah tersebut
Pemerintah ingin membelanjakan Rp460 triliun selama Desember 2024 untuk menggenjot target realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan belanja pemerintah pusat sudah terealisasi Rp2.098,6 triliun hingga 30 November 2024. Jumlah tersebut setara 85,1% pagu APBN 2024. Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan memproyeksikan realisasi belanja pemerintah
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Apple belum bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Indonesia karena terganjal persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Saat ini pihaknya terus mendorong agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Agus menyebut saat ini pihaknya terus bekerja sama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan negara tidak akan menerima sekitar Rp 265,6 triliun dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025. Angka ini berasal dari pembebasan PPN untuk berbagai barang kebutuhan pokok dan layanan esensial, meskipun tarif PPN akan naik menjadi 12 persen tahun depan. Sri Mulyani menjelaskan, sejumlah barang
