Menko Polhukam Mahfud MD menganggap biasa putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat. Eks hakim konstitusi itu mengaku yakin sudah sejak jauh hari bahwa MA akan mengeluarkan putusan menolak PK yang dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dalam podcast di YouTube Rhenald Kasali beberapa waktu
Pusat Polisi Militer(Puspom) TNI mendalami keterangan sejumlah saksi, diantaranya pemberi suap serta mereka yang terlibat dan beberapa pegawai Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) dalam penyidikan dua perwira TNI tersangka suap di Basarnas. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta,
Gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, saat ini, MK masih menangani 3 gugatan sejenis yang telah lebih dulu dilayangkan atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berkaitan dengan syarat usia minimum capres-cawapres 40
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengungkapan permainan judi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dalam persidangan penting. Sebab, informasi itu bisa mengungkap adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Kalau kemudian penggunaannya untuk judi, hasil dari suap dan gratifikasi maka bagian dari proses membelanjakan TPPU (tindak pidana pencucian uang),” kata juru bicara
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan Februanto mengatakan hasil gelar perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang perlu didalami lebih lanjut. Menurut Whisnu, penyidik perlu melengkapi lagi keterangan saksi dan dokumen. Dari kegiatan gelar perkara hari ini, kata Whisnu, tim akan melakukan gelar perkara lanjutan pada pekan depan. “Memutuskan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat meyakini Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe ke luar negeri untuk berjudi, bukan berobat. Lembaga Antirasuah tidak menemukan transaksi terkait kebutuhan medisnya. Pihak swasta penawaran jasa berjudi, Dommy Yamamoto juga menguatkan tudingan tersebut saat menjadi saksi dalam persidangan kasus Lukas pada Rabu, 9 Agustus 2023. Klaim
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap tidak ada persekongkolan, buat mengubah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Ferdy Sambo dan 3 terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). “Oleh sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan
Bareskrim Polri mengaku telah menemukan sejumlah pola transaksi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan temuan tersebut didapati penyidik usai meneliti Laporan Hasil Analisa PPATK terkait rekening milik Panji Gumilang. Dalam pemeriksaan
Hukuman para pelaku pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J disunat oleh Mahkamah Agung (MA). Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo misalnya, pelaku utama pembunuhan berencana itu dijatuhi hukuman seumur hidup oleh MA. Padahal, Sambo divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN
Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, membantah dirinya telah menerima gratifikasi dan pelbagai macam sebutan dalam kasus korupsi, yang dituduhkan terhadap dirinya. Padahal, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mendakwa Lukas menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar. Bahkan, Lukas mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang paling jujur dalam bekerja
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan Penjabat (Pj.) Bupati Nduga dan tokoh masyarakat masih bernegosiasi untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Ia mengatakan KKB berbaur dengan masyarakat, sehingga aparat menghindari jatuhnya korban baik dari TNI/Polri maupun dari masyarakat dalam
Mantan Hakim Agung Kamar Pidana Militer Gayus Lumbuun tetap mendorong perkara dugaan suap eks Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi, dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto ditangani menggunakan sistem koneksitas. Dia berpendapat, penanganan dugaan suap terhadap Henri dan Afri sebaiknya dilakukan secara konsisten dilakukan dengan koneksitas, menempatkan konteks negara hukum
