Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri terus bergerak mencegah dan melakukan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sejak dibentuknya Satgas TPPPO awal Juni lalu, telah menangkap 414 orang. “Sebanyak 414 tersangka itu ditangkap oleh Satgas TPPO Polri yang bergerak mulai dari tingkat Bareskrim Polri hingga polda
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyinggung tingkah para pelaku korupsi. Menurut Firli, mereka lebih takut kalau hartanya dirampas oleh negara daripada menjalani hukuman penjara. Hal tersebut disampaikan Firli merespons kasus dugaan Korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Tindakan nakal tersebut dilakukan lewat modus manipulasi penulisan nominal
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada hari ini. Syahrul akan dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. “Tim penyelidik segera mengirimkan kembali undangan permintaan keterangan dimaksud untuk dapat hadir pada Senin, 19 Juni,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 16 Juni 2023. Rencana
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengusut peran serta pemilik PT Basis Utama Prima (BUP) atau Basis Investment yang diduga terlibat dalam skandal korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menegaskan, penuntasan tersebut setelah timnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT
Penantian panjang terkait sistem pemilu legislatif (pileg) yang diterapkan di Indonesia akhirnya menemukan jawabannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022, Kamis (15/6/2023). Majelis hakim memutuskan tak mengganti sistem proporsional daftar calon terbuka yang diterapkan untuk pileg sebagaimana diatur UU Pemilu. Putusan yang mengadili permohonan 6 warga negara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan penyelidikan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan) bakal dilakukan dengan terbuka. Akuntabilitas dipastikan dijunjung tinggi. “Saya kira nanti ikuti saja. Pada saatnya KPK akan menyampaikan apa hasil penyelidikannya,” kata Firli di Jakarta, Jumat (16/6). Firli belum bisa memerinci kasus itu lebih jauh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menyelidiki tujuh pejabat yang kekayaannya dinilai tidak wajar. Penyelidikan itu dilakukan setelah mereka diklarifikasi mengenai laporan kekayaan masing-masing. “Ada tujuh (naik ke penyelidikan),” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Dari jumlah itu, dua pejabat di antaranya bahkan
Polemik Jusuf Hamka dan Kementerian Keuangan mengenai utang sebesar Rp 800 miliar semakin memanas. Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk itu menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaan di Bank Yakin Makmur (Bank Yama) yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih Citra Marga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Kementerian tersebut diketahui dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan penjelasan apapun terkait persoalan tersebut karena masih diselidiki. “Saat ini masih
Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD akhirnya buka suara soal perkara utang negara yang dipermasalahkan pengusaha Jusuf Hamka. Mahfud mengatakan dirinya baru dengar perkara ini sehingga dia meminta dokumen dan sebagainya. Kemudian, dia juga akan konfirmasi ke Kemenkeu. “Saya juga komunikasi ke Kemenkeu untuk ketahui posisinya dan
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna berharap MK menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu). Putusan tersebut bakal menentukan apakah sistem Pemilu di Indonesia tetap terbuka atau kembali tertutup layaknya di masa Orde Baru. Palguna menyampaikan masih ada peluang MK menolak gugatan tersebut. Apalagi sikap MK sebelumnya
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi dikabarkan akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo menyatakan
