Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani membeberkan tiga nama kandidat calon pimpinan dari internal KPK yang lolos ke tahap wawancara ternyata bermasalah. Tiga nama capim KPK dari internal yang dimaksud ialah Johanis Tanak selaku Wakil Ketua KPK 2019-2024, Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Christina Clarissa Intania, mengkritisi Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres yang telah disetujui dalam pembahasan tingkat I, pada Selasa, 10 September 2024. Dia menyebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mengakomodasi masukan ahli dan masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengundang putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution untuk klarifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. Ia menyerahkan kepada tim dari Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) untuk memproses laporan dari masyarakat mengenai dugaan gratifikasi Kaesang dan Bobby. Sebelumnya, Juru
Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji optimistis bisa merampungkan penyelidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji sebelum pelantikan anggota DPR periode 2024-2029. Hingga saat ini Pansus Haji telah mengumpulkan sederet temuan yang akan diverifikasi saat kunjungan ke Arab Saudi. “Kami yakin ini akan selesai sebelum pelantikan di Oktober mendatang,”
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan hasil positif dari upaya pemberantasan judi online (judol) di Tanah Air. Dikutip dari video Antaranews, Budi Arie mengatakan, terjadi penurunan akses masyarakat terhadap situs atau laman judi online mencapai 50 persen. Kemudian, dia mengungkapkan bahwa terjadi penurunan jumlah deposit di laman
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres (RUU Wantimpres) pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR guna disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Pleno pengambilan keputusan Tingkat I atas RUU Wantimpres
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pada hari ini, Rabu (11/9), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan melantik sejumlah pejabat untuk mengisi posisi yang kosong. Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta. Mereka yaitu Sekjen PBNU Saifulah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial untuk
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Majelis hakim tingkat banding menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. SYL
Presiden terpilih Prabowo Subianto menggulirkan konsep zaken kabinet sebagai visi pemerintahan mendatang. Zaken kabinet, kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh individu-individu kompeten,
Badan Legislatif DPR RI belum membahas RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar sore ini, Senin (9/9). Pimpinan Baleg DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek), mengatakan pembahasan RUU Wantimpres ditunda hingga Selasa (10/9), karena pemerintah tidak setuju dengan perubahan nomenklatur. Sebelumnya, DPR mengusulkan agar nomenklatur Wantimpres diubah menjadi
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. RUU itu disetujui dalam rapat pengambilan keputusan yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin malam, usai seluruh fraksi partai politik di DPR
Anggota Pansus Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan mereka membuka opsi bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan. Opsi itu bisa dilakukan setelah melakukan serangkaian investigasi lewat rapat pansus dan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat terkait. “Pansus Haji DPR membuka opsi untuk bekerja sama dengan
