Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak bisa dipertimbangkan atau tidak sama sekali oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Ia juga menjelaskan amicus curiae yang akan turut dipertimbangkan hakim adalah yang diajukan maksimal pada 16 April. Fajar menyebut
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online lintas kementerian/lembaga. Budi mengatakan instruksi tersebut disampaikan Jokowi usai rapat terbatas bersama dirinya, Ketua OJK, Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polhukam, dan Seskab di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4). Budi belum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung RUU Perampasan Aset yang masih di DPR RI. Regulasi tersebut penting dalam mengembalikan kerugiaan negara. “Kita telah mendorong mengajukan RUU Perampasan Aset pada DPR dan juga RUU Pembatasan (Transaksi) Uang Kartal ke DPR dan ‘bolanya’ ada di sana,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan acara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan rencana Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali mengajukan praperadilan. Gus Muhdlor membuka peluang melawan penetapan status tersangkanya di kasus potek insentif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo lewat mekanisme praperadilan. Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, lembaganya siap melawan praperadilan yang dimohonkan kubu Gus Muhdlor. “Kami hargai
Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Qurrata Ayuni mengatakan amicus curiae bukan bagian alat bukti dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, amicus curiae lebih diartikan sebagai sahabat pengadilan dan hanya bersifat dukungan moral terhadap pengadilan sehingga tidak bisa
Para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membentuk IM57+ Institute mengkritisi pemberian remisi terhadap 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Remisi tersebut dinilai melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Tanah Air. Para koruptor mendapat remisi menyangkut hari raya Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi. Ketua IM57+, Mochamad Praswad
Mahkamah Konstitusi (MK) merespons Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menyoroti surat amicus curiae atau sahabat pengadilan yang dikirim Megawati Soekarnoputri berkaitan dengan pemohon sengketa Pilpres, yakni paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Sebab, Fajar menyebut, penyikapan amicus curiae Megawati–apakah dipertimbangkan atau tidak–merupakan otoritas majelis hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Sosok Gus Muhdlor menjadi sorotan karena sempat “menghilang” saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK digelar pada 25 dan 26 Januari. Juru Bicara Penindakan dan
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, mayoritas partai di parlemen setuju untuk tidak merevisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Adapun revisi UU MD3 diketahui masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengkritik pedas wacana peleburan KPK dengan Ombudsman. Wacana tersebut dinilai sebagai upaya menghancurkan KPK. “Wacana peleburan tersebut menunjukan bahwa adanya grand design yang telah dibuat sejak revisi UU KPK untuk menghancurkan KPK benar adanya,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan restu kepada empat menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk hadir sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Moeldoko mengatakan bahwa Presiden tidak pernah mempermasalahkan permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah menteri untuk turut menyampaikan keterangan di sidang sengketa
Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Maruarar Siahaan menyebut pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menjadi bukti Mahkamah Konstitusi sangat serius menangani sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Adapun empat menteri Presiden Joko Widodo yang dipanggil MK untuk dimintai keterangan ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy,
