KEGIATAN

Jaksa Agung: Penegakan Hukum Kasus BTS Belum akan Berhenti

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menegaskan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak akan menghentikan proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. Sehingga bisa berjalan secara simultan, serta sesuai dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum. “Pembangunan infrastruktur BTS 4G yang direncanakan rampung tahun 2020-2021 dengan target 4.200 unit menara, hanya terealisasi 958 unit setelah dilakukan penyelidikan awal pada tahun 2022. Oleh sebab itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp8 triliun dari total anggaran Rp 10 triliun. Ini sudah keterlaluan!,” kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad (5/11/2023).

Selengkapnya »

Jenderal Agus Jadi Calon Panglima TNI, Komisi I DPR: Rekam Jejaknya Baik

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto diusulkan sebagai Panglima TNI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Jenderal Agus memiliki rekam jejak yang baik. Meutya mengatakan Jenderal Agus memiliki sederet rekam jejak baik di bidang militer. Jenderal Agus dinilai paham dengan isu strategis hingga kepemimpinan. Meutya mengatakan Jenderal

Selengkapnya »

Pengamat Menilai Isu Wacana Hak Angket akan Dibiarkan Bergulir

Wacara penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan cawapres dinilai akan dibiarkan sebagai pertempuran PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan penggunaan hak konstitusional itu awalnya disampaikan Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu. “Ini akan dibiarkan sebagai

Selengkapnya »

MKMK Berharap Putusannya Beri Solusi Masalah Etik Hakim MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberi angin segar soal putusannya akan jadi solusi. MKMK mengagendakan pembacaan putusan sebelum batas akhir perubahan paslon peserta Pilpres pada 8 November 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie menyangkut perkara dugaan pelanggaran etik hakim MK yang tengah diusutnya. “Itu harapan kita, melalui

Selengkapnya »

Titik Terang Sidang MKMK, Bukti Cukup dan Dugaan Kebohongan Anwar Usman

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengakui telah mengantongi cukup bukti dan menemukan titik terang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi yang mereka usut. “Kami sebenarnya sudah lengkap, bukti-bukti sudah lengkap. Cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa mengadakan sidang,” jelas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan, Rabu

Selengkapnya »

Keberadaan Safe House Ketua KPK Firli Bahuri Dinilai Bentuk Kejanggalan

Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mencium keanehan terhadap adanya rumah safe house Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Temuan rumah sewa tersebut dinilai semakin menguatkan keterlibatan Firli Bahuri dalam kasus yang saat ini sedang menyeretnya, dugaan pemerasan terhadap eks

Selengkapnya »

Jimly Asshiddiqie Dukung DPR Ajukan Hak Angket Terhadap MK

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Jimly Asshiddiqie mendukung pengajuan hak angket oleh DPR terhadap MK. Pengajuan itu imbas dari putusan MK tentang batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. Jimly mengatakan pengajuan hak angket itu merupakan hal baik, karena memungkinkan DPR mengoptimalkan fungsi pengawasannya. Dia menilai banyak hak-hak

Selengkapnya »

Masinton Mulai Kumpulkan Dukungan Usulan Hak Angket di DPR Hari Ini

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu bakal mengumpulkan dukungan atas usulannya menggunakan hak angket guna mengusut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia bakal menjalin komunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lainnya pada hari ini, Rabu (1/11). Masinton berharap anggota lain mendukung usulan hak angketnya. Dia yakin banyak yang setuju lantaran

Selengkapnya »

MKMK: Jika Terbukti Langgar Kode Etik, Hakim Konstitusi bisa Diberhentikan

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hakim konstitusi bisa diberi sanksi pemberhentian jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023. Jimly mengatakan, opsi pemberhentian terdiri atas pemberhentian

Selengkapnya »

Buntut Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres, KPU Digugat Rp 70,5 Triliun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat Rp 70,5 triliun karena diduga melakukan pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum itu menjadi dasar gugatan atas lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut. “Kalau nanti sudah ada panggilan sidang, kami akan hadiri sidangnya,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di pelataran gedung KPU di Jalan Imam

Selengkapnya »
Search